Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peranan Perjanjian Matunu Tedong Dalam Acara Adat Rambu Solo Di Tana Toraja Crameraldo Anugerah Putra Openg; Melani Anastasia Wijono; Stefanus Don Rade
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Maret : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1644

Abstract

Reflecting aspects of local wisdom, such as social values, culture or customs recognized by the local Tana Toraja community. Toraja is an area that has many very unique cultural traditions. One of them is the mantunu tedong ritual, which can be said to be one of the rituals that native Toraja people are certainly proud of. By using normative research methods that focus on research that uses legal sources, statutory regulations, local regional regulations, and legal theory and legal documents relating to wisdom in completing the Matunu Tedong agreement which occurred during the Rambu Solo event in Tana Toraja, South Sulawesi regarding the agreement in the Matunu Tedong event which is one of a series of customs in the Rambu Solo event. In completing this agreement, the Tana Toraja people have methods in accordance with customs and cultural heritage that have existed for a long time.
Peranan Perjanjian Matunu Tedong Dalam Acara Adat Rambu Solo Di Tana Toraja Crameraldo Anugerah Putra Openg; Melani Anastasia Wijono; Stefanus Don Rade
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1644

Abstract

Reflecting aspects of local wisdom, such as social values, culture or customs recognized by the local Tana Toraja community. Toraja is an area that has many very unique cultural traditions. One of them is the mantunu tedong ritual, which can be said to be one of the rituals that native Toraja people are certainly proud of. By using normative research methods that focus on research that uses legal sources, statutory regulations, local regional regulations, and legal theory and legal documents relating to wisdom in completing the Matunu Tedong agreement which occurred during the Rambu Solo event in Tana Toraja, South Sulawesi regarding the agreement in the Matunu Tedong event which is one of a series of customs in the Rambu Solo event. In completing this agreement, the Tana Toraja people have methods in accordance with customs and cultural heritage that have existed for a long time.
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Sengketa Perbatasan Naktuka pada Masyarakat Adat Amfoang dan Ambenu Sonia Klara Seke; Melani Anastasia Wijono; I Gusti Bagus Kevin Brahmantara; Fransiskus Albertus Papu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1746

Abstract

Sengketa batas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan kompleksitas warisan kolonial yang belum tuntas dan kegagalan diplomasi formal dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status Naktuka sebagai segmen perbatasan yang belum terpecahkan serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah terkini. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang digunakan negara mengabaikan aspek partisipatif dan budaya lokal, sehingga memperkuat resistensi masyarakat adat. Konflik ini berdampak pada degradasi lingkungan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi berbasis komunitas yang mengakui hak-hak historis masyarakat adat dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perbatasan