Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementasi Perjanjian Tura Jaji di Paga Kabupaten Sikka Antonia Alfiayu Zigha Nanga; Sonia Klara Seke; Ignecya Titania Katoda; Stefanus Don Rade
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1657

Abstract

Exploring the relationship between contractual law and the local wisdom of "Tura Jaji" is an intriguing subject as it demonstrates how principles of mutual assistance and collective willingness interact with concepts of contractual law governed within a formal legal system. In conducting this research, an empirical method with a sociological approach will be used to observe the relationship between contractual law and the "Tura Jaji" agreement. This study will utilize concrete data or evidence from the real world to understand social phenomena. "Tura Jaji" is one of the cultural practices held by the ethnic Lio community in Ende Regency. The principles embodied in this agreement serve as a moral foundation underlying interactions among individuals, fostering an atmosphere of trust, respect, mutual support, mitigating tribal limitations that often cause divisions, and promoting a sense of unity that solidifies and preserves a cohesive community. "Tura Jaji" is inclusive of an agreement generating obligations between the Lies and Mbengu ethnic groups. It is hoped that both the community and readers actively engage in promoting, supporting, and expanding understanding of the significance of "Tura Jaji" as an inseparable part of daily life. By participating in cultural activities involving "Tura Jaji," collectively, we can ensure that the values embraced within this agreement remain relevant and sustainable within the dynamics of modern society
Dualitas Hukum dalam Pelaksanaan Gadai Tanah: Studi Perbandingan Hukum Adat Eluloda dan UUPA di Sumba Barat Sonia Klara Seke; Ignecya Thithania Katoda; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1453

Abstract

Dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan hak gadai tanah di Desa Eluloda, Kabupaten Sumba Barat, yang dijalankan berdasarkan hukum adat namun tidak selalu selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah menurut hukum adat Eluloda serta membandingkannya dengan ketentuan hukum nasional, guna mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi antara keduanya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah adat masih berlandaskan pada musyawarah, simbol budaya (siri pinang), dan kepercayaan sosial, namun minim pencatatan formal sehingga menimbulkan potensi konflik agraria. Di sisi lain, UUPA memberikan kepastian prosedural, tetapi belum responsif terhadap konteks sosial masyarakat adat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya integrasi hukum melalui kebijakan pendaftaran tanah berbasis adat serta edukasi hukum kontekstual guna menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak adat dalam sistem hukum nasional
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Sengketa Perbatasan Naktuka pada Masyarakat Adat Amfoang dan Ambenu Sonia Klara Seke; Melani Anastasia Wijono; I Gusti Bagus Kevin Brahmantara; Fransiskus Albertus Papu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1746

Abstract

Sengketa batas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan kompleksitas warisan kolonial yang belum tuntas dan kegagalan diplomasi formal dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status Naktuka sebagai segmen perbatasan yang belum terpecahkan serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah terkini. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang digunakan negara mengabaikan aspek partisipatif dan budaya lokal, sehingga memperkuat resistensi masyarakat adat. Konflik ini berdampak pada degradasi lingkungan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi berbasis komunitas yang mengakui hak-hak historis masyarakat adat dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perbatasan
Implementasi Perjanjian Tura Jaji di Paga Kabupaten Sikka Antonia Alfiayu Zigha Nanga; Sonia Klara Seke; Ignecya Titania Katoda; Stefanus Don Rade
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1657

Abstract

Exploring the relationship between contractual law and the local wisdom of "Tura Jaji" is an intriguing subject as it demonstrates how principles of mutual assistance and collective willingness interact with concepts of contractual law governed within a formal legal system. In conducting this research, an empirical method with a sociological approach will be used to observe the relationship between contractual law and the "Tura Jaji" agreement. This study will utilize concrete data or evidence from the real world to understand social phenomena. "Tura Jaji" is one of the cultural practices held by the ethnic Lio community in Ende Regency. The principles embodied in this agreement serve as a moral foundation underlying interactions among individuals, fostering an atmosphere of trust, respect, mutual support, mitigating tribal limitations that often cause divisions, and promoting a sense of unity that solidifies and preserves a cohesive community. "Tura Jaji" is inclusive of an agreement generating obligations between the Lies and Mbengu ethnic groups. It is hoped that both the community and readers actively engage in promoting, supporting, and expanding understanding of the significance of "Tura Jaji" as an inseparable part of daily life. By participating in cultural activities involving "Tura Jaji," collectively, we can ensure that the values embraced within this agreement remain relevant and sustainable within the dynamics of modern society