Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Wilayah Adat Desa Nian dan Desa Bijaepasu dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri; Fransiskus Albertus Papu; Mary Grace Megumi Maran; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1451

Abstract

Sengketa tapal batas wilayah adat antara Desa Nian dan Desa Bijaepasu merupakan cerminan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks dualisme hukum antara negara dan adat. Konflik ini telah berlangsung sejak 1991 dan belum menemukan titik temu, meskipun telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kepemilikan tanah ulayat dan problematika penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode studi kasus langsung (live case study). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksepakatan tapal batas adat antara kedua desa menghambat proses pengakuan tanah ulayat, sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN Tahun 2024. Konflik ini diperparah oleh dokumen historis yang bertentangan, kepentingan ekonomi-politik lokal, dan lemahnya dukungan mediasi dari lembaga formal. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur litigasi di PTUN atau non-litigasi berbasis tim teknis dari BPN agar pengakuan tanah ulayat dapat dilakukan secara legal dan partisipatif
Analisis Dampak Sosial Ekonomi Sengketa Perbatasan Naktuka pada Masyarakat Adat Amfoang dan Ambenu Sonia Klara Seke; Melani Anastasia Wijono; I Gusti Bagus Kevin Brahmantara; Fransiskus Albertus Papu; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1746

Abstract

Sengketa batas wilayah Naktuka antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan kompleksitas warisan kolonial yang belum tuntas dan kegagalan diplomasi formal dalam menyelesaikan konflik berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum Joint Border Committee (JBC) belum berhasil menyelesaikan status Naktuka sebagai segmen perbatasan yang belum terpecahkan serta mengkaji dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konten terhadap dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah terkini. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis yang digunakan negara mengabaikan aspek partisipatif dan budaya lokal, sehingga memperkuat resistensi masyarakat adat. Konflik ini berdampak pada degradasi lingkungan, ketidakjelasan status kewarganegaraan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan diplomasi berbasis komunitas yang mengakui hak-hak historis masyarakat adat dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan perbatasan