Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Hukum Indonesia
Margareta, Stefani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Accountability of Surabaya Government in Providing Policies to Street Coffee Seller during Covid-19 Pandemic Margareta, Stefani; Huda, Dr. Miftakhul
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 4 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i4.189

Abstract

Surabaya is the largest city in East Java which is dominated by the business sector besides education. Then, it is no need to wonder that in every corner of the city, there are small community businesses as a form or means to carry on life. During Covid-19 pandemic in Surabaya, the impact was not only on the health sector but directly on the community's economy sector due to crowd restrictions and social distancing to prevent the transmission of Covid-19. This research aims to be able to find out and identify the form of guidelines that has been implemented by the Surabaya Government towards street coffee seller during Covid-19 pandemic. The research method used is by using normative legal research. The conclusion of this research is that there is guidelines that can be implemented by the Surabaya Government on the impact of covid-19 pandemic for street coffee seller in Surabaya referring to Article 53 Government Regulation No. 7/2021 concerning Ease, Protection and Empowerment of MSME Cooperatives including credit restructuring, reconstruction business, capital assistance and assistance in other forms.
THE LEGAL FOOTING OF PETOK D AS THE EVIDENCE OF LAND OWNERSHIP AND RIGHTS Margareta, Stefani; Huda, Miftakhul
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 2 Issue 2 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v2i2.284

Abstract

Land tenure is not only physically owned, but juridical ownership is also required. One of the policies that the government can implement is to provide legal certainty and protection of ownership of land rights as regulated in Government Regulation No. 24/1997 concerning land registration. This research aims to determine the characteristics of evidence on land ownership that can be recognized as a certificate and to find out how judges' ratio decided a certificate as the evidence of ownership. The method used in this research is the juridical-normative research method which is the legal research to examine issues from the norm’s perspective. The approach of this research are statutory, conceptual, and case approaches. Based on the research findings, it can be concluded that the characteristics of ownership of land rights evidence that are recognized as exceeding certificates are the acquisition of land objects based on legal rights, details of land history based on evidence, physical possession of land, evidence of land object tax payments and the existence of witness statements of residents related to physical land tenure; The judge's ratio decidendi overriding the land certificate means that, the Defendant/Plaintiff in the counterclaim can prove the acquisition of land plot objects along with a clear history of the land.
Tanggung Gugat Korporasi Akibat Pencemaran Lingkungan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Margareta, Stefani; Boediningsih, Widyawati
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.161 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v2i1.10

Abstract

Pendahuluan: Indonesia merupakan Negara Kepulauan dimana banyaknya pulau di Indonesia yang dikelilingi oleh lautan di sekitarnya. Sadar akan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup melalui kelestarian sumber daya alam, Pemerintah tidak mungkin tinggal diam dengan ini. Tujuan: Untuk memahami lebih mendalam bagaimanakah tanggung gugat P.T Pertamina (Persero) terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari perusahaannya. Metode: Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif. Hasil: Penelitian mengenai tragedi tumpahan minyak mentah PT. Pertamina di pesisir pantai Karawang. Kesimpulan: PT. Pertamina bertanggung jawab secara mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH atas tumpahan minyak mentah di pesisir pantai Karawang yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta tidak dapatnya nelayan melakukan mata pencaharian akibat pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian PT. Pertamina wajib melakukan ganti rugi atas rusaknya lingkungan.
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012 Berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Margareta, Stefani; Tanudjaja, Tanudjaja
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i3.1004

Abstract

Skandal manipulasi pajak Asian Agri melibatkan 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merugikan negara sebesar Rp 1,26 triliun. Meskipun konsep kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dikenal secara umum dalam KUHP, namun dalam UU KUP, perusahaan diakui sebagai badan hukum yang dapat dijatuhi sanksi jika melakukan misrepresentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada dengan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang sakit jiwa dalam perseroan terbatas di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang berharga dalam memperkaya pemahaman mengenai masalah ini. Studi yuridis ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 yang berkaitan dengan kasus pajak yang dikenal sebagai skandal manipulasi pajak pertanian Asian Agri. Penelitian ini akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Kasus skandal pajak Asian Agri menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk dikembangkan, terutama terkait jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi korporasi dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.
Co-Authors Boediningsih, Widyawati Huda, Dr. Miftakhul Miftakhul Huda Tanudjaja, Tanudjaja