Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Unram Law Review Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Jurnal Media Informatika Interdisciplinary Social Studies Perspektif Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PESHUM
Tanudjaja, Tanudjaja
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
KEABSAHAN PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR134/PDT.G/2016/PN.GIN) Donato Flamel Osorio Soares Alves; Tanudjaja, Tanudjaja
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5565

Abstract

Tujuan Penelitian ini di utamakan agar Pembaca dapat menemukan Posisi Wanita dan Pria di Mata Hukum dan Adat dan pembagian harta yang benar dan adil tanpa ada diskriminasi Baik Pria dan wantia banyak sekali kita temukan Keputusan Hakim yang bertentangan dengan Hukum adat .Kita mengetahui Bahwa Indonesia adalah Negara dengan banyak suku dan adat dengan begitu banyak suku adat dan budaya yang ada di Indonesia Maka banyak juga terjadi Tidak keadilan Dalam Keputusan Hakim selalu memberatkan satu sisi untuk pembagian Harta Berdasarakan hukum adat dan Terkadang Hakim bukan berasal dari daerah terdakwa
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Attamimi, Fahim; Tanudjaja, Tanudjaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan.
Kepastian Hukum Penyelenggaraan Reklamasi Dengan Perundang Undangan Ruang Laut Di Wilayah Pesisir Indonesia Listiyarini, Rita; Tanudjaja, Tanudjaja
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8106

Abstract

Upaya Hukum dalam Membentuk Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir Upaya hukum yang dilakukan dalam membentuk kebijakan reklamasi di wilayah pesisir yang mencakup penyesuaian regulasi nasional, harmonisasi kebijakan antarsektor, peningkatan kapasitas penegakan hukum, dan keterlibatan publik. Regulasi yang ada saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku reklamasi, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa kebijakan reklamasi sejalan dengan prinsip keinginan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Anam, Hoirul; Tanudjaja, Tanudjaja
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 7 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i7.789

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan suatu tindakan atau peristiwa melanggar hukum Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah di jelaskan dalam aturan perundang-undangan. Awalnya aturan tentang perpajakan di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007, namun karena berkembangnya kasus yang terjadi membuat pemerintah melakukan pembaharuan peraturan dengan menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Adapun tujuan dari ditulisnya artikel ini yaitu untuk mengetahui proses jalannya hukum Undang-Undang Perpajakan dalam menangani kasus tindak pidana perpajakan serta mengetahui bentuk dan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan, seperti analisis perundang-undangan, studi kasus, dan tinjauan literatur. Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan jika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibentuk agar target penerima pajak negara dapat tercapai dengan cara memaksimalkan dan memprioritaskan penerimaan negara, bukan hanya terfokus pada hukum pidana. Tindak pidana perpajakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa) dan pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja (dolus). Sedangkan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan ada banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak yang dibebankan. Penyelesaian tindak pidana perpajakan oleh penegak hukum dilakukan melalui beberapa proses, seperti peringatan, pembekuan, penyitaan, perampasan, sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Tanudjaja, Tanudjaja; Rusmaya, Elsinta
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 7 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i7.790

Abstract

Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela yang diberikan oleh rakyat untuk raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan lain sebagainya. Pajak dapat menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan riil masyarakat. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Menyadari pentingnya mendorong pengetahuan pajak dalam upaya peningkatan kepatuhan perpajakan pada self assessment system, memberikan dan menjalankan berbagai kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelayanan, dan hubungan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakan hukum mengenai penyelesaian sengketa pajak yang berpotensi merugikan terhadap pendapatan negara dan tindak pidana di bidang perpajakan serta penyalahgunaan dana yang bersumber dari pendapatan negara yang berasal dari pajak. Walaupun hukum pajak tergolong ke dalam hukum administrasi negara, namun diperkuat dengan diaturnya ketentuan pidana didalam Undang-undang perpajakan. Mengenai konsep dari sanksi perpajakan ialah menjadi kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran Pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Implementation of Credit Agreement with Civil Servant Appointment Decree Guarantee Manan, Najwa Septianingsih; Tanudjaja, Tanudjaja
Unram Law Review Vol 9 No 1 (2025): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v9i1.394

Abstract

This study analyzes the legal review of credit agreements secured by the Appointment Decree of Civil Servants as collateral. The research method used is qualitative juridical normative with a statutory approach. The findings indicate that banks need to assess the repayment capacity of potential borrowers according to their ability, mainly when the SK PNS is used as loan collateral. The certainty of the civil servant's basic salary and the provision of a Salary Deduction Power of Attorney are key factors that assure the bank of the civil servant's ability to repay the credit debt.
Analisis Sangsi Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 Mengenai Faktur Pajak Fiktif Tandiono, Sidharta; Tanudjaja, Tanudjaja
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 8 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i8.835

Abstract

Tindak pidana perpajakan merupakan tindak pidana di bidang hukum administrasi yang dapat merugikan Negara karena kerugian yang disebebakan atas pajak yang tidak di bayar atau hal lainnya. dalam hal ini yang mengatur mengenai sangsi tindak pidana perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.Dimana tindak pidana perpajakan ini dapat dilakukan oleh Natuurlijk Persoon (orang perorangan) dan Badan Hukum (recht persoon) dengan memaanfaatkan cela untuk berbuat tindak kejahatan .dengan sangsi yang didapat adalah denda yang harus dibayarkan.
Sentencing of Juvenile Narcotics Offenders in the Sidoarjo District Court Rohi, Leba Max Nandoko; Tanudjaja, Tanudjaja
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 13 No. 2 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i2.26320

Abstract

This research aims to answer the question of the judge's considerations in deciding a narcotics criminal case involving a child at the Sidoarjo District Court. And why is a form of legal protection provided to a child found guilty of committing a narcotics crime at the Sidoarjo District Court? This study is a legal research using a statute approach and a case approach. The analysis was carried out using qualitative juridical methods. The research found that the sentencing of a child in a narcotics case at the Sidoarjo District Court, based on Decision No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sda, considered the violation of Article 112 (1) of the Narcotics Law, the child’s confession, witness testimony, and evidence. The judge also took into account the child's age, emotional stress from parental divorce, and applied a restorative justice approach, opting for a six-month work training at Marsudi Putra Social Welfare Institution for rehabilitation, involving family, legal counsel, and the Probation Office.
Tanggung Gugat Bagi Kurator Atas Kerugian yang Dialami Debitor Pailit dan/atau Kreditor Dalam Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit Virgianto, Andri; Tanudjaja, Tanudjaja
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.971

Abstract

Pasal 72 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, lebih-lebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditor konkuren dirugikan, namun tidak diatur lebih lanjut mengenai makna kelalaian yang dimaksud maupun mengenai kriteria perbuatan-perbuatan Kurator sebagai perbuatan lalai
Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System Manan, Najwa Septianingsih; Tanudjaja, Tanudjaja
Perspektif Hukum VOLUME 25 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v25i1.323

Abstract

This study aims to examine the legal perspectives on the urgency of legal protection for child victims of sexual violence. It employs a normative juridical approach with a focus on legislation. The findings underscore the necessity of establishing rehabilitation for child victims of sexual violence as a legal obligation. First, the mental and physical conditions of victims are vulnerable and require rehabilitation. Second, there are significant weaknesses when rehabilitation is incorporated into the concept of restitution. Third, there are no legal provisions mandating rehabilitation for child victims of sexual violence; currently, only perpetrators are required to undergo rehabilitation as part of their punishment. Consequently, there is no clear and definitive regulation regarding the obligation of the state to provide rehabilitation for child victims of sexual violence.
Co-Authors Aklis, Indah Aminah Aminah, Indah Anam, Hoirul Ang, Felix Attamimi, Fahim Budi Cahyono , Suparman Budi Cahyono, Suparman cipta dewa, Renada Damayanti, Ulfi Djoen, The Mei Donato Flamel Osorio Soares Alves Edi Santoso Himawan Estu Bagijo . Kauna, Aghy Listiyarini, Rita Manan, Najwa Septianingsih Margareta, Stefani Mega Lestari Michella, Jasmine Michelle, Michelle Oktawila, Denok Rohi, Leba Max Nandoko Rusmaya, Elsinta Setyowati, Anggia Ekitiana Syakila, Rima Mangheskhar Tandiono, Sidharta Teguh, Julius Santoso Tjoa, Robby Vigianto, Andri Virgianto, Andri WIJANARKO, SIGIT