Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK)
Nurlaela, Wiwik
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Laktasi Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Nurlaela, Wiwik; Noor, M. Tauchid; Nugraheni, Ninis
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan VOLUME 3 NO 2
Publisher : Magister Ilmu Hukum - Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jhek.v3i2.123

Abstract

The right to lactation is part of human rights that naturally belongs to a woman, including female health workers who are protected by the state.In carrying out their duty to fulfill the rights of patients, they often face conflicts with the fulfillment of lactation rights that they should get. As a legal country, Indonesia provides protection for the fulfillment of lactation rights in several lawsand regulations. This study uses the type of normative juridical law research, namely library law research, with statutory approaches, and conceptual. The problems and objectives of this study are to analyze the conflict between the lactation rights of health workers and the rights of patients in health services and the government's legal responsibility for fulfilling the rights of lactation for health workers. The results showed that the biggest clashes experienced by health workers in fulfilling lactation rights was as welthe disharmony of laws and regulations between the Labor Law or the Job Creation Law and the Government Employees Management Government Regulations with the Health Law and the Government Regulationson Exclusive Breastfeeding. The government is responsible for fulfilling the right to lactation. The government can be seen as a legal subject and legal object, which means that the government supervises as well as was upervised the implementation of the provisions for fulfilling the right to lactation for health workers.
Perbandingan Pelindungan Hukum Hak Laktasi Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan Di Jerman Nurlaela, Wiwik; Noor, M. Tauchid; Nugraheni, Ninis
JATISWARA Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i3.542

Abstract

Penelitian ini akan membahas bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap hak laktasi antara Indonesia dan Jerman. Hak laktasi atau hak menyusui merupakan hak kodrati yang diperoleh seorang perempuan, termasuk pada perempuan pekerja. Oleh karenanya, hak laktasi harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perlindungan hukum hak laktasi pada perempuan pekerja di Indonesia dan di Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Jerman yang sama-sama menganut Civil Law System, telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak laktasi, baik pada pekerja perempuan swasta maupun pegawai negeri. Indonesia menjamin hak laktasi pada perempuan pekerja dengan memberikan cuti melahirkan selama 6-12 minggu, tanpa ada pengaturan kerja paruh waktu maupun cuti tanpa gaji untuk mendukung pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan. Sementara Jerman mengatur cuti melahirkan selama 8-12 minggu, diperkenankan mengambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan menyusui ataupun mengambil kerja paruh waktu dengan tetap mendapatkan upah.
Co-Authors Ninis Nugraheni Noor, M. Tauchid