Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Ketentraman & Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Lidya; Shaila Aulia prilini; halid andriansyah; Naufal akbar; ahmad mufti farid
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 2 No. 01 (2024)
Publisher : Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the control of street vendors as stated in the Deli Serdang Regency Regional Regulation No. 07 of 2015 concerning peace and public order. aims to determine the supervision, guidance and counseling of street vendors who trade on the sidewalk as stated in the Regional Regulations. This research uses a qualitative method, namely by using a descriptive analysis approach. The results of the research show that the implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 07 of 2015 concerning Public Peace & Order on Jalan Medan - Batang. The Gambir Tembung Tax Quiz has been implemented well by the Deli Serdang Regency Satpol PP involving Satpol PP and the Head of Bandar Klippa Village in the form of visits to traders at the location to provide guidance, supervision, counseling and sanctions and does not conflict with the principles of the siyasa fiqh perspective.
ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3156 K/Pdt/2019 Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Handro Kurnia Sitorus; Naufal Akbar; Ahmad Mufti Farid Nababan; Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hukum bersangkutan dengan Putusan dari MA Republik Indonesia Nomor 3156 K/Pdt/2019, yang berfokus pada sengketa kepemilikan tanah antara H. Abd Salam (pemohon kasasi) melawan Binanto dan Bin Ernanto (termohon kasasi). Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan membahas kasus tersebut, melibatkan analisis dokumen hukum, pendekatan perbandingan, dan interpretasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi pemohon dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi menilai bahwa perdamaian dalam perkara sebelumnya membatalkan klaim pemohon atas tanah sengketa, meskipun berdasarkan Akta Jual Beli No. 109/PPAT/PAITON/2005. Putusan ini menegaskan pentingnya pengakuan fakta hukum dan kepatuhan pada prosedur formal dalam jual dan beli tanah, seperti pengesahan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran di kantor pertanahan. Studi ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian jika terjadinya jual dan beli tanah dan peran proaktif PPAT dalam memverifikasi legalitas tanah untuk mencegah sengketa di masa depan