Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Handro Kurnia Sitorus; Alwi Setiawati; Balqis Vifania; Nabila Mahrani; Muhammad Yasir
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 2 No. 02 (2024)
Publisher : Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Islamic family paradigm does not essentially differentiate between husband and wife. A wife has the same rights towards her partner as her husband does towards himself. The husband and wife relationship is equal. Husband and wife do not need to be treated equally just because they are equal in the household. Gender prejudice is truly created when husbands and wives are treated equally in all situations. Aligning men and wives in terms of household work: in one scenario, for example, husbands have an obligation to take care of their children, just like women. This means that the wife's task of caring for children is a joint responsibility, not her sole responsibility. To create an equal partnership between husband and wife, a functional relationship must be built, namely a complementary relationship based on roles and functions, not a structural relationship such as between superiors and subordinates.
ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3156 K/Pdt/2019 Ahyar Dinda Alamsyah Harahap; Handro Kurnia Sitorus; Naufal Akbar; Ahmad Mufti Farid Nababan; Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang hukum bersangkutan dengan Putusan dari MA Republik Indonesia Nomor 3156 K/Pdt/2019, yang berfokus pada sengketa kepemilikan tanah antara H. Abd Salam (pemohon kasasi) melawan Binanto dan Bin Ernanto (termohon kasasi). Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan membahas kasus tersebut, melibatkan analisis dokumen hukum, pendekatan perbandingan, dan interpretasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak kasasi pemohon dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Tinggi menilai bahwa perdamaian dalam perkara sebelumnya membatalkan klaim pemohon atas tanah sengketa, meskipun berdasarkan Akta Jual Beli No. 109/PPAT/PAITON/2005. Putusan ini menegaskan pentingnya pengakuan fakta hukum dan kepatuhan pada prosedur formal dalam jual dan beli tanah, seperti pengesahan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pendaftaran di kantor pertanahan. Studi ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian jika terjadinya jual dan beli tanah dan peran proaktif PPAT dalam memverifikasi legalitas tanah untuk mencegah sengketa di masa depan