Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ijtihad Hukum Umar Bin Khattab Dalam Perspektif Hukum Islam Ardiansyah, Fitra; Andhika Bayu Pranata; Dafa Syah Bahri; Miranda Einilia; Nurhalimah Putri Dongoran
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 2 No. 01 (2024)
Publisher : Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article addresses new and contemporary problems and calls for improvements. It is important for religious advocates to understand that, depending on the circumstances and requirements, many legal questions have been resolved. Therefore, they had to research and re-evaluate thoroughly. This research category includes literary research. This study also found that there are five different periods in the history of the development of ijtihad: the time of Rasulullah SAW, the companions, the tabiin period (the time of the madhhab imams), the period after the madhhab imams, which has passed the period of taqlid and the decline of ijtihad, and now, or the contemporary period . Increasing the vitality of Islamic law is one of the latest and most up-to-date ways of applying ijtihad in addressing modern Islamic legal problems
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH DALAM KASUS TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT Fitra Ardiansyah; Nurhalimah Putri Dongoran; Andhika Bayu Pranata; Miranda Einilia
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah dalam kasus tumpang tindih sertifikat. Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah sering terjadi akibat kelalaian administratif, ketidaksesuaian data, atau adanya tindakan melawan hukum, yang dapat menimbulkan konflik antara pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik tanah dengan sertifikat yang sah dapat dilakukan melalui langkah preventif dan represif.Langkah preventif mencakup verifikasi data tanah secara menyeluruh di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan penggunaan teknologi digital untuk pencatatan tanah.Sedangkan langkah represif melibatkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, atau pengadilan. Pentingnya asas *prinsip kehati-hatian* (precautionary principle) dalam penerbitan sertifikat tanah juga ditekankan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem administrasi pertanahan melalui digitalisasi, peningkatan transparansi, dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah.