Valianto, Eko Budi
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MALANG Adrianto, Dimas Wisnu; Cahyono, Deny Dwi; Valianto, Eko Budi
PANGRIPTA Vol. 6 No. 1 (2023): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58411/s1ckw738

Abstract

Pengukuran Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimaksudkan untuk mengidentifikasi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 terdapat perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja Daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Tahun 2020, serta intervensi target karena adanya pandemi Covid-19 yang belum terprediksi berakhirnya. Pengukuran Indikator Kinerja Daerah Kota Malang pada Tahun 2022 ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur capaian sembilan indikator kinerja daerah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan PPKS, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Masyarakat, dan Indeks Modal Sosial. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pengukuran capaian sembilan indikator kinerja daerah. Hasil dari analisis ini, yaitu terdapat tiga indikator yang telah memenuhi target Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan, dan Indeks Kesehatan. Sementara itu, enam indikator lainnya masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2022 Amin, Fadillah; Edityastono, Lintang; Valianto, Eko Budi
PANGRIPTA Vol. 6 No. 1 (2023): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58411/xp4qp074

Abstract

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan fungsi kelitbangan, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah dalam negeri dan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki persentase terbesar yaitu 10% sedangkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan memiliki persentase terkecil yaitu 1%. Persentase implementasi Rencana Program/Kegiatan Kelitbangan mengalami kenaikan pada Tahun 2019 sebesar 71,07% menjadi 80,86% pada Tahun 2020, selanjutnya 94,81% pada Tahun 2021 kemudian di Tahun 2022 sebesar 99,30% dan naik lagi sebesar 100% di Tahun 2023.
EVALUASI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR Valianto, Eko Budi
PANGRIPTA Vol. 3 No. 1 (2020): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1131.486 KB) | DOI: 10.58411/e1czhh24

Abstract

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Malang. IKLI yang menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Berdasarkan pendekatan teori sistem, batasan kriteria efektif dalam pengukuran pembangunan tiap jenis infrastruktur yakni: ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian, pemanfaatan dan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan dan kontribusi terhadap perekonomian. Tujuan Penyusunan IKLI Kota Malang secara obyektif adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pelayanan infrastruktur di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 690 responden, yang disebarkan ke 57 kelurahan dengan diwakilkan oleh 1 RW dari masing-masing kelurahan. Metode analisa yang digunakan untuk menghitunh indeks kepuasan layanan infrastruktur menggunakan Pengukuran Skala Likert, metode analisa maupun interpretasi hasil analisa beracuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Dari hasil pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Malang pada tahun 2019 diperoleh nilai 4,14, yang berarti IKLI Kota Malang pada tahun 2019 berada pada rentang kategori puas.
ANALISA DERAJAT KESEHATAN DI KOTA MALANG Valianto, Eko Budi
PANGRIPTA Vol. 2 No. 1 (2019): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58411/xr1h5a25

Abstract

Perencanaan kesehatan bermaksud merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masa mendatang untuk meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan dari kegiatan Analisa Derajat Kesehatan di Kota Malang adalah memetakan situasi Derajat Kesehatan berdasar status kesehatan yang bisa menggambarkan kondisi kesehatan di wilayah kota Malang. Mengidentifikasi lingkungan sosio-budaya dan fisik yang memberi pengaruh kepada status Derajat Kesehatan di kota Malang dan memetakan persepsi masyarakat terhadap layanan publik pendukung status Derajat Kesehatan di kota Malang. Survey analisa derajat kesehatan ini dilakukan kepada 400 (empat ratus) responden yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan Wilayah Administratif Kota Malang. Dalam pelaksanaannya telah menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner. Derajat Kesehatan di Kota Malang mengalami trend Positif dimana terdapat kecenderungan jumlah yang menurun pada kurun waktu 2012-2016 pada parameter Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kelahiran, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Angka Kesakitan Pneumonia, Status Gizi, Angka Kesakitan Kusta, Angka Kesakitan Campak dan Angka Kesakitan Diare. Strategi prioritas dalam peningkatan Derajat Kesehatan Kota Malang. Strategi ini adalah dengan mengembangkan program-program baru di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pengembangan teknologi kesehatan. Saran yang disampaikan terkait dengan Derajat Kesehatan ke depan adalah tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas Derajat Kesehatan dengan mengimplemtasikan peraturan yang terkait dengan Derajat Kesehatan serta melakukan pengawasan yang ajeg.
MOBILITAS MASYARAKAT LUAR KOTA MALANG YANG BERAKTIFITAS DI KOTA MALANG Zakaria; Valianto, Eko Budi
PANGRIPTA Vol. 1 No. 2 (2018): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58411/vmdr9312

Abstract

Perkembangan Kota Malang yang pesat menjadi daya tarik bagi penduduk luar daerah untuk pindah ke Kota Malang baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan. Keberadaan pendatang tiap tahun yang terus bertambah di Kota Malang secara langsung menyediakan pasar luas bagi pelaku industri dan juga membawa persoalan dalam berbagai ranah; baik ekonomi, sosial, maupun budaya terutama terkait mobilitas penduduk pendatang di Kota Malang. Tekait hal tersebut, perlu dilakukan usaha untuk menggambarkan mobilitas masyarakat luar Kota Malang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode accidental sampling dan metode deskriptif untuk analisa. Data tentang mobilitas penduduk ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan bagi Pemerintah Kota Malang terkait mobilitas penduduk pendatang di Kota Malang yang beraktivitas di Kota Malang. Sehingga dapat dengan mudah diwujudkan untuk menata dan menjamin kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang