Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Pusaka : Jurnal Khazanah Keagamaan Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Nasir, Muhammad Alwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tradisi Suju’ Tilawa: Studi Living Hadis Dalam Lingkungan Pesantren As’adiyah Sengkang Nasir, Muhammad Alwi; Nasir, Muhammad Asri
PUSAKA Vol 11 No 1 (2023): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang merupakan salah satu pondok tertua yang ada di Sulawesi Selatan dan memiliki beberapa tradisi ibadah yang rutin dilaksanakannya dari tahun ke tahun. Salah satu tradisi yang dilaksanakan sejak dahulu sampai sekarang adalah Suju’ Tilawa yang dilakukan dengan membaca surah as-Sajdah. Tradisi ini merupakan amalan yang turun- temurun. Amalan ini adalah sunnah yang termaktub dalam hadis Nabi SAW. Penelitian ini membincangkan aspek praktik tradisi suju’ tilawa dan pemaknaanya. Pelaksanaan Suju’ Tilawa dilakukan dengan membaca surah as-Sajdah pada shalat subuh Jumat yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang. Penelitian ini menggunakan teori living hadis dan teori fenomenologi untuk mengamati prosesi pelaksanaan tradisi suju’ tilawa yang dilakukan pada setiap shalat subuh Jumat di lingkungan Pondok Pesantren As’adiyah serta memahami subtansi dari dalil hadis Nabi SAW digunakan sebagai landasan pengamalan sunnah ini. Adapun praktik Suju’ Tilawa dilakukan dengan membaca surah al- Fatihah dan surah as-Sajdah dan melakukan suju’ tilawa setelah membaca ayat 15 pada surah as-Sajdah. Adapun pemaknaan yang ada di balik pelaksanaan Suju’ Tilawa adalah: 1) meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT; 2) mengamalkan sunnah sesuai dengan yang tertuang di dalam hadis Nabi SAW; 3) melatih keistikamahan; dan 4) melestarikan tradisi lama yang dilakukan oleh para pengasuh Pondok Pesantren As’adiyah terdahulu.
Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bullying Verbal dan Hate Speech Nasir, Muhammad Alwi; Nasir, Muhammad Asri
PUSAKA Vol 12 No 1 (2024): Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/pusaka.v12i1.1478

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas pandangan Al-Qur‘an terkait perilaku bullying verbal dan hate speech sebagai fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi, khususnya di kalangan pelajar. Kedua perilaku tersebut ternyata banyak memberikan dampak yang negatif terhadap korban, baik itu mencakup skala kecil seperti kehilangan kepercayaan diri hingga skala yang besar yakni keinginan untuk bunuh diri dan terciptanya konflik. Melihat dampak-dampak yang diberikan pada seseorang, maka perlu untuk memberikan solusi untuk mengatasi perilaku buruk tersebut, salah satunya adalah dengan melalui pemahaman agama. Agama Islam yang menjunjung tinggi sikap saling menghormati antarkelompok maupun antarindividu turut andil dalam peran tersebut melalui Al-Qur’an. Tulisan ini menggunakan penelitian pustaka atau library research dengan menggali informasi yang bersumber dari kitab, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan bullying verbal dan hate speech. Metode yang digunakan adalah metode maudhu’i yakni mengumpulkan dan menganalisa ayat- ayat Al-Qur’an yang membahas masalah topik tertentu kemudian mengelaborasinya dari segala aspek. Adapun hasil temuan dalam penelitian yakni sebagai berikut: Pertama, QS. al-Hujurat [49]: 11 berisikan larangan terkait perilaku bullying verbal dan hate speech. Kedua, solusi yang ditawarkan Al-Qur‘an, yaitu dengan bertakwa kepada Allah; berkata baik; dan memanggil dengan panggilan yang baik. Ketiga, sikap yang dicontohkan Al- Qur’an ketika berhadapan dengan perilaku tersebut, yaitu berpaling dari mereka, dan memberikan nasehat kepada pelaku tersebut. Kata Kunci: bullying verbal, hate speech, Al-Qur’an
Fuat Sezgin's Thoughts on Hadith Criticism: Revisiting Ignaz Goldziher's Views on Doubts about the Authenticity of Hadith Nasir, Muhammad Alwi; Zulfahmi Alwi; Siti Aisyah Kara
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v8i3.8807

Abstract

Ignaz Goldziher's views on hadith have elicited both support and criticism from Muslim scholars. Fuat Sezgin, a prominent Islamic scholar, disputed Goldziher's claim that hadiths narrated by classical scholars were inauthentic due to their reliance on sanad rather than matan criticism. Sezgin contends that the oral tradition of hadith transmission and his identification of some false hadiths in Sahih Bukhari weaken Goldziher's argument. This paper examines the differing perspectives of Ignaz Goldziher and Fuat Sezgin on hadith. Utilizing a literature research approach, it employs a descriptive-analytical method to elucidate the ideas of these two scholars. The research concludes that Goldziher's critique arose from a fundamental misunderstanding, as the narration method he criticized differed from that of classical scholars. Furthermore, the assertion that hadith was not documented in writing until later stages is refuted, as the Companions had recorded it in the Shahifah during the Prophet's time. Goldziher's identification of false hadiths in Bukhari is attributed to his focus on matan, leading him to consider them as fabrications by Bukhari.
Marriage Dispensation and Child Protection in Indonesia: Harmonizing the Sexual Violence Crimes Law with KUA Marriage Registration Aprinda, Ririn; Nasir, Muhammad Alwi; Abrar, Muhammad Yadri
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 6 ISSUE 3, SEPTEMBER 2025
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v6i3.73517

Abstract

The regulation of marriage dispensation within the Indonesian legal system continues to present implementation challenges, particularly following the enactment of the Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 concerning Marriage Registration and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 continue to provide legal grounds for granting marriage dispensations through court decisions, whereas Law Number 12 of 2022 prioritizes child protection by prohibiting forced marriage and practices related to child marriage. These differing regulatory orientations place the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama KUA) in a dilemma, as it is legally obligated to register marriages based on court-issued dispensation decisions while simultaneously supporting the national policy on child protection. This study aims to analyze the legal framework governing marriage dispensation, examine the normative disharmony between the Minister of Religious Affairs Regulation Number 30 of 2024 and Law Number 12 of 2022, and formulate a regulatory harmonization model capable of ensuring legal certainty for the KUA while strengthening child protection. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and legal synchronization approaches. The data were collected through library research and analyzed qualitatively by applying the principles of lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, and legal harmonization. The findings reveal that the issue does not arise from a direct conflict of legal norms but rather from differing policy orientations that create uncertainty in implementation. The KUA is only authorized to register marriages based on court-issued marriage dispensation decisions. Therefore, regulatory harmonization is required through legislative synchronization, standardized criteria for granting marriage dispensations, strengthened inter-agency coordination, and the optimization of the KUA's preventive role to ensure legal certainty and enhance child protection.
Co-Authors Abrar, Muhammad Yadri Aprinda, Ririn Nasir, Muhammad Asri Sitti Aisyah Kara Zulfahmi Alwi