Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Pertanian Irfany , Mohammad Iqbal
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.283-289

Abstract

Pesantren, sebagai institusi pendidikan khas Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan penyiaran agama, namun bisa ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian. Kemandirian ekonomi pesantren adalah kemampuan pesantren dalam menjalankan kegiatan ekonomi tanpa bergantung pada pihak eksternal. Berbagai studi menunjukkan bahwa dalam menjalankan aktifitas usaha, aspek kekuatan dan peluang yang dimiliki pesantren lebih tinggi dari pada kelemahan dan ancaman. Adapun kemandirian ekonomi pesantren dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, produksi, sinergitas dengan stakeholder, dan pasar hasil pertanian. Dalam hal ini, pesantren harus menghasilkan produk khas yang kompetitif, ditunjang oleh pembukaan akses pasar, sustainabilitas sumber daya manusia, manajemen, kelembagaan dan lingkungan.
Potensi Pengembangan Blue Sukuk sebagai Pembiayaan Inovatif bagi Sektor Kelautan Indonesia Irfany , Mohammad Iqbal; Rusydiana , Aam Slamet; Nurhalim , Asep
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 4 No 3 (2022): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0403.296-301

Abstract

Risalah ini mengidentifikasi beberapa faktor p rioritas dalam penerbitan dan pengembangan Sukuk Biru (blue sukuk), sebagai salah satu instrumen keuangan syariah inovatif dan berkelanjutan. Terdapat tiga kriteria pengembangan sukuk biru di Indonesia yakni: (i) aspek atau landasan dalam kerangka pengemba ngannya; (ii) infrastruktur yang akan digunakan sebagai dasar penerbitannya (underlying project); dan (iii) pemangku kepentingan yang terlibat. Risalah ini merekomendasikan urutan landasan terpenting dalam pengembangan sukuk biru adalah: penguatan regulasi regulasi, underlying asset yang layak, investor, dan koordinasi antar lembaga. Adapun infrastruktur yang potensial menjadi underlying penerbitan Sukuk Biru misalnya pengembangan desa nelayan terpadu serta pengadaan kapal nelayan besar yang ramah lingkungan.