Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi PESHUM Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine
Ani Purwati
Unknown Affiliation
Humanities Dentistry Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Challenges in Law Enforcement Against Corporate Tax Crimes: Evaluation of Global Instruments Rendi Risandy; Ani Purwati
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 4 No. 3 (2025): December : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v4i3.3071

Abstract

Economic globalization has increasingly complicated efforts to enforce laws against multinational corporate tax crimes, particularly those involving cross-border tax avoidance and evasion. This study seeks to address two main research questions: first, what are the legal barriers to implementing global instruments such as the OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) project and the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations in Indonesia? Second, what institutional obstacles hinder their enforcement? Employing a normative juridical method through an extensive literature review, this study identifies several challenges. On the legal side, Indonesia faces disharmony between domestic regulations and international standards, creating gaps that can be exploited by corporations. Weak sanctions and persistent legal loopholes further undermine the effectiveness of enforcement. On the institutional side, barriers include limited human resource capacity, insufficient expertise in international tax matters, and weak inter-agency coordination. Additionally, inadequate technological infrastructure limits the ability of authorities to monitor and analyze complex cross-border transactions effectively. These factors collectively reduce Indonesia’s capacity to prevent and address multinational tax avoidance schemes. To overcome these challenges, the study recommends aligning national tax laws more closely with international frameworks, strengthening sanction regimes to deter violations, and closing loopholes that are routinely manipulated by corporations. Moreover, it emphasizes the need to enhance institutional capacity through specialized training, improved inter-agency cooperation, and the adoption of advanced digital technologies to support enforcement. By addressing these barriers holistically, Indonesia can improve its effectiveness in combating corporate tax crimes in the context of global economic integration.
Kejahatan Ekonomi Terorganisir Di Jalur Perdagangan Internasional Studi Regional Asia Pasifik Irawan, Bambang; Ani Purwati; Liza Marina
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11212

Abstract

Kejahatan ekonomi terorganisir di jalur perdagangan internasional ketahanan dan keamanan ekonomi dunia kini terancam oleh kejahatan komersial terorganisir di sepanjang saluran perdagangan internasional. Penelitian ini berfokus pada wilayah Asia-Pasifik, yang terkenal memiliki volume perdagangan internasional yang besar namun juga sangat rentan terhadap kejahatan ekonomi. Jenis aktivitas kriminal yang paling umum termasuk perdagangan barang ilegal, pencucian uang, dan penyelundupan lintas batas. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini melihat karya ilmiah, laporan resmi dari organisasi global, dan sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini kejahatan ekonomi di kawasan ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan lintas batas, ketimpangan ekonomi antarnegara, dan keterlibatan jaringan kriminal transnasional. Dampaknya tidak hanya mengganggu arus perdagangan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Studi ini merekomendasikan penguatan kerja sama internasional, harmonisasi regulasi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan perdagangan untuk menekan praktik kejahatan ekonomi terorganisir. Kata Kunci: Kejahatan ekonomi, perdagangan internasional, Asia Pasifik, jaringan kriminal, regulasi. ABSTRACTOrganized economic crime in international trade routes poses poses a major challenge to the resilience of the world’s economy and its overall security. The research centers on the Asia-Pacific area, distinguished high trade intensity and vulnerability to various forms of economic crime, including smuggling, money laundering, and illicit trade. A descriptive qualitative approach was employed, analyzing international reports, academic literature, and relevant secondary data. The findings indicate that economic crimes in this region are driven by weak cross-border oversight, economic disparities between countries, and the involvement of transnational criminal networks. These crimes not only disrupt trade flows but also undermine investor confidence and hinder regional economic growth. This study recommends strengthening international cooperation, harmonizing regulations, and utilizing technology in trade monitoring to mitigate organized economic crime. Keywords: Economic crime, international trade, Asia-Pacific, criminal networks, regulation.
Tindak Pidana Korupsi Multinasional Dan Peran Korporasi Global: Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Ekonomi Indonesia Sitepu, Imanuel; Ani Purwati; Liza Marina
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11214

Abstract

Fenomena korupsi multinasional melibatkan aktor lintas negara, termasuk korporasi global yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem pengawasan dalam mengklaim negara berkembang seperti Indonesia. Praktik tersebut tidak semata-mata menimbulkan kerugian fiskal bagi negara dapat membahayakan perlindungan hukum nasional. Sistem hukum pidana ekonomi Indonesia saat ini belum memiliki perangkat yang mampu untuk menjerat entitas korporasi sebagai subjek pidana secara efektif. Tulisan ini menyoroti urgensi pembaruan hukum pidana ekonomi Indonesia melalui pendekatan sistemik, termasuk penguatan asas pertanggungjawaban pidana korporasi, harmonisasi dengan instrumen hukum internasional, dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Pembaruan ini penting untuk mengatasi kompleksitas kejahatan ekonomi melewati batas dan memastikan bahwa hukum nasional mampu menindak pelaku kejahatan korporasi di ranah global secara adil dan tegas. Kata Kunci: korupsi multinasional, korporasi global, hukum pidana ekonomi, tanggung jawab korporasi, pembaruan hukum
Pemanfaatan Imunisasi sebagai Upaya Pencegahan Difteri Ani Purwati; Minerva Nadia Putri A T
Jurnal Agromedicine Unila: Jurnal Kesehatan dan Agromedicine Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Agromedicine
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus difteri tidak pernah mereda sejak 2006. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae. Difteri terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran napas bagian atas, dan menghasilkan toksin yang mempengaruhi organ lainnya. Berdasarkan panduan WHO, definisi kasus klinis pada KLB difteri adalah laringitis, faringitis atau tonsilitis disertai pseudomembran di tonsil, faring, dan/atau hidung. Sedangkan berdasarkan buku pedoman Penanggulangan KLB Difteri Provinsi Jawa Timur menjadi kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Kasus suspek difteri adalah orang dengan gejala laringitis, nasofaringitis atau tonsilitis ditambah pseudomembran putih keabuan yang tak mudah lepas dan mudah berdarah di faring, laring, tonsil. Kasus probable difteri adalah suspek difteri ditambah dengan riwayat kontak, bullneck, riwayat kontak daerah endemis, gagal jantung, atau mati. Kasus konfirmasi difteri adalah kasus probable yang hasil isolasi ternyata positif C. difteri. Imunitas terhadap penyakit tergantung pada adanya antibodi anti-toksik difteri (IgG). Vaksinasi terhadap difteri telah mengurangi angka kematian dan morbiditas difteri secara dramatis. WHO merekomendasikan seri vaksinasi primer tiga dosis dengan toksoid difteri, diikuti oleh dosis booster. Tingkat seroproteksi yang dihasilkan pada toksoid difteri (≥0,1 IU/mL) masing-masing DT 95,1% dan DPaT 90,3%. Untuk memutuskan rantai penularan, seluruh anggota keluarga serumah harus segera diperiksa oleh dokter dan diperiksa apus tenggorok untuk menentukan status mereka apakah mereka penderita atau karier difteri dan mendapat pengobatan eritromisin. Imunisasi merupakan cara yang paling ampuh untuk pencegahan difteri.Kata kunci: Difteri, imunisasi, KLB
Co-Authors Bambang Irawan Cakra Heru Santosa Desi Rahmawati Imanuel Sitepu, Imanuel Khadirin Kulit, Krismas Lisa Marina Liza Marina M. Ady Soehatman Martinus Tanga Lero Minerva Nadia Putri A T Muhamad Ipan Susila Nurhani Mouriska Rahmad Sujud Hidayat3 Rahmiati Rendi Risandy Syarifah Faizah Warni Rifani Aisya Yoga Deswat Yuherman