Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Community Development Journal Of Human And Education (JAHE) Jambura Journal Civic Education Innovative: Journal Of Social Science Research
Nur, AL hiday
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Buton Samsul, Samsul; Gurusi, La; Muthmainna, Waode Novita Ayu; Satria, Eko; Putra, L.M Ricard Zeldi; Nur, Al Hiday; Asiri, La
Journal of Community Development Vol. 5 No. 3 (2025): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v5i3.290

Abstract

The numerous legal instruments and various agencies involved in the protection of women and children have not led to a reduction in violence against women and children; rather, the incidence has been increasing annually. The primary reasons for the rise in violence against women and children are the lack of education and awareness regarding human rights, gender equality, and gender-based violence, as well as the insufficient support from communities or social networks closest to the victims. This can result in victims feeling isolated and without a place to report or seek help. The method used in this community service program was training on case recording and reporting of violence against women and children. The result of the training was an increase in participants' knowledge regarding the forms of violence against women and children, the roles and duties of the Village Task Force for the Protection of Women and Children (PPA), as well as the procedure for handling cases of violence against women and children. The success of this program was measured using questionnaires administered before and after the training to assess the participants' knowledge and understanding of case recording and reporting of violence against women and children.
The Effectiveness of Priority Prolegnas in the Development of Quality Law in Indonesia Satria, Eko; Mozin, Nopiana; Nur, Al Hiday
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 1 (2025): Vol.5 No.1 Mei 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v5i1.32264

Abstract

This study aims to evaluate the extent to which the National Legislation Program (Prolegnas) Priority is able to achieve the legislative formation targets in terms of both quantity and quality for the period 2015 to 2029. As a planning instrument for national legislation, Prolegnas is expected to serve as a foundation for creating a legal system that is harmonious, effective, and responsive to the needs of society. However, in practice, the implementation of Prolegnas often falls short of expectations. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, and the data are analyzed using a descriptive qualitative technique. The data sources include official Prolegnas documents, legislative performance reports, and relevant academic studies. The findings indicate that the success rate of the Priority Prolegnas in recent legislative periods has ranged only between 13% and 20% of the established targets. This reflects a discrepancy between planning and legislative realization. Several key inhibiting factors include sectoral egos among legislative and executive institutions, low public participation in the legislative process, weak synchronization and harmonization of regulations, and a lack of post-enactment evaluation of legislation. The study concludes that there is a pressing need for more realistic and measurable legislative planning, stronger public engagement, and improved legal substance quality. Prolegnas should not only focus on the quantity of legislation but also prioritize the quality of regulations in order to produce fair, relevant, and effective laws that respond to the dynamic needs of society.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Buton Tentang Restorative Justice Dalam Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna Kesultanan Buton Putra, L.M. Ricard Zeldi; Jayanto, Jayanto; Nur, Al Hiday; Andi, Samsir; Wabula, Yeni A.; Pratama, Ronal
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.431

Abstract

Dalam tulisan ini, rumusan masalah yang didapatkan yaitu bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perspektif Sarapatanguna pada masyarakat Buton, sementara tujuan penulisan adalah memahami bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kerangka nilai lokal. Tulisan ini menyelidiki implementasi Restorative Justice dalam kerangka nilai-nilai kearifan lokal Sarapatanguna di masyarakat Buton. Falsafah Sarapatanguna, dengan nilai-nilai seperti pomae-maeaka (saling menghargai) dan popia-piara (saling memelihara), menciptakan dasar untuk perilaku masyarakat Buton. Restorative Justice dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal tersebut, menempatkan penekanan pada pemulihan hubungan dan keadilan. Pembahasan menguraikan bahwa Restorative Justice tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga membangun kembali hubungan antar individu dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan legitimasi sistem hukum, dan memberikan contoh bagi daerah lain di Indonesia, seiring dengan visi Indonesia sebagai bangsa yang inklusif dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nur, AL hiday; Putra, LM. Ricard Zeldi; Andi, Samsir; Sapril, Sapril
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1285

Abstract

Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Undang-undang ini adalah terbaru masyrakat belum banyak yang mengetahui. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara verbal dan non verbal dimana optimalisasi pencegahanya lebih tegas dibandingkan dengan KUHP, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyrakat Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo khusunya para kalangan remaja , orang tua, Kabupaten Buton. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab dengan menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.
Tinjauan Yuridis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Dalam Proses Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton Darmawan, Darmawan; Zeldi Putra, L.M. Ricard; Suhartono, Rizki Mustika; Nur, AL Hiday
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8839

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalani proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah apa saja faktor penghambat peran DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan dari penelitian ini, pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dialami DPRD Kabupaten Buton dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian penulis, yang pertama adalah peran dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Kedua adalah faktor penghambat dprd kabupaten buton dalam proses pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu terkait dengan jumlah dana, faktor waktu, faktor komunikasi dan faktor kesibukan.
Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat Putra, L.M. Ricard Zeldi; Nur, Al Hiday; Dagani, Gamlan; Andi, Samsir; Putra, Ronal Pratama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9404

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian penulis, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative). Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.
Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Andi, Samsir; Zeldi Putra, L..M. Ricard; Ayu Muthmainna, Wa Ode Novita; Nur, Al Hiday
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14527

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui apa dampak dari perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK terhadap motivasi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil Penelitianya yaitu bahwa Terdapat perbedaan signifikan antara PNS dan PPPK dalam sistem kepegawaian pemerintah Indonesia. Perbedaan ini mencakup aspek status kepegawaian, proses rekrutmen, struktur gaji, jenjang karir, dan mekanisme pemberhentian. PNS memiliki status kepegawaian yang lebih stabil dengan jaminan kerja seumur hidup, proses seleksi yang lebih ketat, struktur gaji yang lebih terstruktur, jenjang karir yang lebih luas termasuk kemungkinan menduduki jabatan pimpinan tinggi, serta mekanisme pemberhentian yang lebih kompleks. Sementara itu, PPPK memiliki status kepegawaian berbasis kontrak, proses rekrutmen yang lebih fleksibel, struktur gaji yang berbeda, jenjang karir yang lebih terbatas, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang lebih sederhana. Kemudian Perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK mempengaruhi motivasi dan kinerja. PNS menikmati stabilitas kerja dan jaminan karir jangka panjang, sementara PPPK lebih termotivasi karena status kontrak mereka namun menghadapi ketidakpastian karir dan tunjangan terbatas. Sistem kepegawaian ganda ini menciptakan dinamika kompleks dan potensi ketegangan antara kedua kelompok. Meski memberikan fleksibilitas bagi pemerintah, perbedaan ini menantang manajemen SDM dan kebijakan, mempengaruhi efektivitas tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, mencerminkan kompleksitas menyeimbangkan stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem kepegawaian.
Co-Authors Andi, Samsir Asiri, La Ayu Muthmainna, Wa Ode Novita Dagani, Gamlan Darmawan Darmawan Eko Satria Gurusi, La Jayanto, Jayanto Muthmainna, Waode Novita Ayu Nopiana Mozin Pratama, Ronal Putra, L. M. Ricard Zeldi Putra, Ronal Pratama Samsul Sapril Sapril, Sapril Suhartono, Rizki Mustika Wabula, Yeni A. Zeldi Putra, L..M. Ricard