Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

SESENGGAK SASAK DITINJAU DARI SEGI BENTUK, FUNGSI, DAN MAKNA ., SAMSUL JAYADI; ., Prof. Dr. I Nengah Suandi,M.Hum; ., Prof. Dr.Ida Bagus Putrayasa,M.Pd
Jurnal Pendidikan Bahasa Vol 2 (2013)
Publisher : Jurnal Pendidikan Bahasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan (1) bentuk sintaksis yang berkaitan dengan frasa, klausa, dan kalimat, (2) makna semantik, dan (3) fungsi pragmatik yang terdapat dalam sesenggak Sasak. Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primr dalam penelitian ini dari buku kumpulan sesenggak Sasak karya Drs. H. L. Muhammad Azhar, SH Msi, yang berupa dokumen data sesenggak Sasak sebanyak 150 data. Kemudian sumber data sekundernya adalah hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat penutur sesenggak Sasak, berupa penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan makna, fungsi, tujuan dan konteks sesenggak digunakan. Objek penelitian difokuskan pada bentuk, makna, dan fungsi sesenggak. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer, dan teknik wawancara untuk memperoleh data sekunder. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Kegiatan analisis data terdiri atas (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) Verifikasi. Ada tiga temuan dalam penelitian ini, yaitu (1) sesenggak Sasak dari sisi bentuk sintaksis terdiri atas frasa nominal, frasa verbal, frasa ajektival, frasa adverbial, frasa numeral, dan frasa preposisional. Kemudian terdapat juga klausa yang meliputi: klausa nominal, klausa verbal, klausa bilangan, dan klausa depan. Berikutnya ditemukan juga kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. (2) sesenggak Sasak yang mengandung aspek makna semantis berupa makna konotatif, sosial, afektif, reflektif dan kolokatif. (3) Analisis fungsi menunjukkan bahwa fungsi pragmatik bahasa yang muncul dalam sesenggak Sasak meliputi: fungsi informasional, ekspresif, direktif, dan estetik. Kata Kunci : sesenggak, form, function, and meaning This study aims to analyze and describe (1) syntaxtic form related to phrase, clause, and sentence which are found in sesenggak sasak. (2) Semantics meaning, (3) and Pragmatic function. This study is a descriptive research in which it applies qualitative analysis. The procedure of overcoming the problem applied in this study was library observation, then the data were analyzed and interpated by giving conclusion. The research results indicate that: (1) Syntactic form of sesenggak Sasak consists of: Phrase which covers noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, numerical phrase, and prepositional phrase. Then, clause covers noun clause, verb clause, numerical clause, and prepositional clause, (2) semantics form of sesenggak Sasak consists of: konotation meaning, social, affective, reflective, and collocative, (3) function analysis shows that pragmatic function appears in Sesenggak Sasak cwhich covers: informational, expressive, directive, and estatic function. Meanwhile, another language function which is not used in Sesenggak Sasak is Fatic function. keyword : sesenggak, form, function, and meaning
STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PADA UD SUMBER ABADI KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR Eva Septia; Samsul Anam
Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Program Studi Manajemen STIE Kesuma Negara Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UD Sumber Abadi, Pabrik Gula merah terletak di Desa Plosorejo RT 04 RW 09, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, berdiri sejak tahun 2005. Bergerak di bidang pembuatan Gula Merah dari tebu dan dipasarkan di area Kabupaten Blitar. Sejak saat awal berdiri usaha ini mampu meraih keuntungan cukup tinggi karena volume pendapatan usaha mereka bagus. Namun sejak tahun 2009 mulai berdiri pesaing usaha di daerahnya, sehingga membuat volume pendapatan usaha menurun setiap tahun dan sulit untuk meningkat lagi. Mengacu pada pemasaran yang kurang berhasil dengan melihat pada pendapatan yang semakin menurun, maka perlu untuk dirumuskan ulang strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. UD Sumber Abadi selama ini belum menerapkan strategi pemasaran, yang dilakukan hanya menjual produk ke pasar tanpa adanya perencanaan strategi apa yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran UD Sumber Abadi Kademangan Blitar guna meningkatkan pendapatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis IFAS diperoleh hasil perhitungan bahwa S > W menunjukkan bahwa kekuatan perusahaan lebih besar dari pada kelemahan perusahaan. Hasil analisis EFAS diperoleh hasil perhitungan bahwa untuk O < T menunjukkan bahwa ancaman lebih besar daripada kesempatan. Hasil analisis strategis diperoleh hasil S mempunyai kekuatan dan T ancaman sehingga strategi S dan T terletak pada kuadran II, strategi ini dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk menghadapi ancaman yang ada yaitu dengan menggunakan strategi Diversifikasi Strategi. Kata Kunci : strategi, pemasaran, pendapatan
Pelestarian Lingkungan dan Pemanfaatan Sampah Plastik di Desa Wasuemba Kecamatan Wabula Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara La Gurusi; Samsu Samsu; La Asiri; Junaid Gazalin
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 20 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.886 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7263295

Abstract

This service aims to encourage community involvement in the process of environmental protection and actions that can be taken by the community to reduce plastic waste pollution. The targets in this service are to build the Plastic Waste Awareness Community Movement, to build a creative community effort by utilizing and managing plastic waste and to become a model as a Waste Awareness Village and a solution to the national plastic waste problem. The location of this community service activity was carried out in Wasuemba Village, Wabula District, Buton Regency.
Counseling on ITE Law Violations in Using Social Media in Saragi Village, Buton Regency Edy Nurcahyo; La Gurusi; Hadi Supriyanto; Kaswandi; La Ode Muhammad Karim; Zubair; Samsul; Afsalun Arman; Nanda Prastika; Revalina Nur Aliyah Priadi; Jusni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i1.2883

Abstract

Legal counseling on violations of the ITE Law in using social media in the Saragi sub-district aims to create public awareness in social media wisely and avoid violations of the ITE Law. Forms of violation of the Information and Electronic Transaction Law in using social media have been regulated in Law no. 19 of 2016 Jo Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal counseling on violations of the ITE Law in social media uses a statutory approach by first examining legal materials related to violations of the ITE Law in social media. Public awareness to be wise in using social media must always be increased in order to create social order in society.
Pendampingan Desain Kawasan Wisata Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton La Pande Jurumai; Afri Ahyarky Abidin; Dian Puteri Nurbaity; Elvina Sari Taufiq; Samsul; La Sianto
Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi November 2023
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/amalilmiah.v5i1.106

Abstract

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Daerah Kabupaten Buton tahun 2021-2026. Program pengabdian ini bertujuan mengajak, mengarahkan, membina pemuda dalam hal ini Karang Taruna Kelurahan Awainulu untuk menggali potensi wisata daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan Awainulu. Metode yang digunakan, yaitu observasi kawasan, sosialisasi, koordinasi, dan penyelesaian administras. Pengabdian ini menghasilkan master plan kawasan wisata mangrove, gambar 3D wisata mangrove, sarana olahraga, sumber pendanaan, serta rekomendasi pengembangan potensi kawasan dari pemerintah daerah berupa rekomendasi, penyampaian, dan himbauan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buton, Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Lakompa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton. Dimungkinkan terjalin koordinasi baik antara seluruh stakeholders yang berkaitan dengan melakukan beberapa langkah seprti identifikasi masalah, penyusunan rencana strategis bersama, transparansi dan akuntabilitas dalam semua aktivitas, melibatkan masyarakat, kolaborasi dengan pihak eksternal, penyuluhan dan pendidikan kepada seluruh stakeholders tentang pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan mensejahterakan.
Penyuluhan Hukum Tentang Akses Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Samsul Samsul; La Gurusi; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; Dedi Purnama; Iman Sartoni Baidi; La Ode Muhammad Muzli; Abimayu Abimayu; La Pande Jurumai
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 1 No 02 (2023): Edisi Juni Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v1i02.224

Abstract

Ketentuan UU Bantuan Hukum tidak sepenuhnya terwujud dan  masih terdapat tantangan dalam penerapannya. salah satu faktor penghambat terlaksananya undang-undang tersebut yaitu pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menjamin hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada umumnya mayarakat belum familiar dengan Bantuan hukum dan Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan dalam pengebadian ini yaitu agar masyarakat yang berada di Desa Kondowa mengetahui adanya akases pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang miskin dan permohon bantuan hukum ditujukan melalui Organisasi Bantuan Hukum. Adapun penggunaan metode dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dengan menjelaskan kepada masyarakat Desa Kondowa tentang pemahaman bantuan hukum, jenis bantuan hukum yang dapat diberikan, hak-hak serta kewajiban bagi yang menerima bantuan hukum, selain itu larangan serta sanksi yang memberikan bantuan hukum. Penyuluhan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Hal tersebut dapat diketahui setelah dilasanakan kegiatan penyuluhan yang mendapat atensi tinggi dari masyarakat serta sangat bersyukur atas informasi bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Watiginanda Samsul Samsul; La Gurusi; Eko Satria; Edy Nurcahyo; La Asiri; Herianto Herianto; Nurdin Nurdin; La Pande Jurumai; Dandi Kurnianto; La Adilani
ANOA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS TEKNIK Vol 2 No 01 (2023): Edisi Desember Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v2i01.445

Abstract

One of the objectives of rural development, as emphasized in Article 78, paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the development of local economic potentials and the sustainable utilization of natural resources and the environment. The development and enhancement of local economic potentials can realize the economic self-reliance of the village. Watiginanda Village needs to undertake strategic initiatives, including the development and improvement of the local economy. Community service is conducted through the method of data collection and mapping of the local economic potentials of Watiginanda Village, which can be built and developed by the village government. In conclusion, Watiginanda Village has local potentials that can elevate its status from a developing village to an advanced village, including agricultural, fisheries, and tourism potentials. Key Word: Self-reliance, development, and local economy
Socialisation of Implementation of Bawaslu Regulations and Non- Regulations in Baubau City: English Zubair, Zubair; Eko Satria; Mashendra; Samsul; Yayan Serah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The socialisation of election supervision regulations is crucial for maintaining transparency and integrity in the electoral process. It ensures stakeholders, including organizers, participants, observers, and voters, understand the rights, obligations, and procedures, leading to increased legal compliance and a fair process. Effective socialisation can also reduce conflicts and disputes, fostering public trust in the election supervisor's integrity. Activities were conducted to increase understanding of Bawaslu regulations and non-regulations during the 2024 General Election. In collaboration with Bawaslu Baubau City, participants included Sub-District Supervisory Committees and Election Monitors. Understanding rules promotes equality, fairness, and social stability by preventing abuse and utilizing legal loopholes. It also allows for organized and productive interactions, preventing conflicts and chaos. Prioritizing rules is crucial for individuals and organizations to make informed decisions, maintain equality, and preserve social stability. Conclusion in this article, Understanding regulations is essential for societal stability, justice, and order. It provides a transparent framework for interactions, promoting equality and fairness. It prevents conflicts and disorder, ensuring a more organized society. Election organizers must have a thorough understanding of electoral law to perform their duties professionally and maintain integrity. This knowledge strengthens the capacity of electoral management authorities and creates democratic elections with integrity.
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PASARWAJO DAN PEMATANGAN LAHAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN BUTON Samsul, Samsul
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 1 No 02 (2022): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v1i02.447

Abstract

Pembangunan Jalan lingkungan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Bencana termasuk dalam kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Salah satu point penting dari pengadaan tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu menganai ganti rugi yang layak dan adil. Namun yang menjadi persoalan dalam proses pengadaan tanah jalan lingkungan Pasarwajo adanya prosedur yang keliru. Sehingga menyebabkan masalah.Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana prosedur pengadaan tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bagaimana prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkungan pasarwajo dan pematangan lahan rawan bencana. Penelitian yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif sebagai pisau bedahnya. Hasil penelitian ini adalah Prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dimulai dari tahap perencanan, persiapan, pelaksanaan serta penyerahan hasil. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkugan Pasarwajo dan Pematangan Lahan Rawan Becana tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
Strategic Implementation of Regional Food Reserves: A Case Study of Buton Regency's Food Price Control Efforts Sinusir, Sinusir; Zeldi Putra, L.M. Ricard; Gurusi, La; Samsul, Samsul
APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities
Publisher : Lembaga Junal dan Publikasi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/aplikatif.v3i2.441

Abstract

This study investigates the effectiveness of Buton Regency's Regional Regulation Number 7 of 2022 on Regional Food Reserves in controlling food price volatility, a critical issue linked to Indonesia's broader food security challenges. The research focuses on two key questions: the process of distributing regional food reserves to mitigate price surges and the factors hindering the successful implementation of the regulation. Using an empirical legal research model, this study examines the functioning of law within the community, integrating primary and secondary data collected through legal document analysis, observation, and interviews with local policymakers and stakeholders. The findings reveal that, while the regulation outlines procedures for managing and distributing food reserves during price surges, these reserves have not been distributed as intended. Key barriers include the lack of supporting regulations, particularly the absence of a regent regulation to provide operational guidelines, and logistical challenges such as inadequate storage facilities. This study highlights the need for stronger regulatory frameworks and operational strategies to ensure effective implementation, contributing to the discourse on food security policy in Indonesia.