Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Community Empowerment Insight Management Journal Journal Of Human And Education (JAHE) Jambura Journal Civic Education Jurnal Karya Abdi Masyarakat ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Eko Satria
Jurusan Fisika Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh kompetensi dan komunikasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Lubuklinggau Mulyono, Hardi; Irmaidayati, Irmaidayati; Satria, Eko
Insight Management Journal Vol. 4 No. 2 (2024): January
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/imj.v4i2.323

Abstract

Masalah pada penelitian ini adalah beberapa pegawai ada yang tidak bisa dalam menjalankan pekerjaannya menggunakan komputer dan masih kurangnya kecakapan dalam menjalankan tugas, cara menyampaikan informasi kepada penerima informasi masih belum memuaskan dan masih kurangnya tindakan dalam berkomunikasi sesuai dengan pesan yang disampaikan dan kurangnya tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan yang dilakukannya menjadi kurang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi sederhana, koefisien korelasi, uji t, uji regresi berganda, uji determinasi dan uji f. Pengujian hipotesis pertama yaitu variabel kompetensi terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Pengujian hipotesis kedua yaitu variabel komunikasi terhadap kinerja pegawai menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa bahwa kompetensi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja, pegawai harus memiliki kompetensi sehingga dapat mengendalikan dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dengan didukung juga cara berkomunikasi dengan baik antar pegawai. Agar pegawai dapat bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas, maka kompetensi perlu di perhatikan sehingga kompetensi yang dimiliki dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi
The Effectiveness of Priority Prolegnas in the Development of Quality Law in Indonesia Satria, Eko; Mozin, Nopiana; Nur, Al Hiday
Jambura Journal Civic Education Vol 5, No 1 (2025): Vol.5 No.1 Mei 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/jacedu.v5i1.32264

Abstract

This study aims to evaluate the extent to which the National Legislation Program (Prolegnas) Priority is able to achieve the legislative formation targets in terms of both quantity and quality for the period 2015 to 2029. As a planning instrument for national legislation, Prolegnas is expected to serve as a foundation for creating a legal system that is harmonious, effective, and responsive to the needs of society. However, in practice, the implementation of Prolegnas often falls short of expectations. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, and the data are analyzed using a descriptive qualitative technique. The data sources include official Prolegnas documents, legislative performance reports, and relevant academic studies. The findings indicate that the success rate of the Priority Prolegnas in recent legislative periods has ranged only between 13% and 20% of the established targets. This reflects a discrepancy between planning and legislative realization. Several key inhibiting factors include sectoral egos among legislative and executive institutions, low public participation in the legislative process, weak synchronization and harmonization of regulations, and a lack of post-enactment evaluation of legislation. The study concludes that there is a pressing need for more realistic and measurable legislative planning, stronger public engagement, and improved legal substance quality. Prolegnas should not only focus on the quantity of legislation but also prioritize the quality of regulations in order to produce fair, relevant, and effective laws that respond to the dynamic needs of society.
Strengthening local government capacity: Assistance in the preparation of the 2024 LP2KD for Central Buton Regency Satria, Eko; Wijaya, Andy Arya Maulana; Suherman, Ansar; Sya’ban, La Ode Muhammad Azhar; Maulana, Harry Fajar; Adwian, Angga
Community Empowerment Vol 10 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.12867

Abstract

Poverty remains a significant and persistent challenge for Central Buton Regency, with various issues hindering the effectiveness of poverty reduction programs. This activity aimed to assist the Government of Central Buton Regency in preparing the 2024 Regional Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD), as mandated by Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 53 of 2020. The implementation method involved initial coordination (kick-off meeting), observation of data needs, and Focused Group Discussions (FGD) with Regional Apparatus Organizations (OPD) to identify the root causes of poverty. The main outcome of this activity was the completion of the 2024 Regional Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD) for Central Buton Regency. This report presents a comprehensive analysis of poverty conditions, identifies existing problems, and provides practical recommendations for the formulation of more effective and targeted poverty reduction policies.
Peningkatan Pemahaman Tentang Perancangan Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Mashendra, Mashendra; Gurusi, La; Karim, La Ode Muhammad; Satria, Eko; Hayun, Hayun; Hasri, Hasiruddin; Kahar, Amrun; Mansyah, Muh Sutri; Waru, Ahmad Zein L
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 1 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i1.655

Abstract

Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pejabat pemerintah desa. Aparat pemerintah desa yang secara proaktif berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat desa memahami hal-hal yang berkaitan dengan perumusan peraturan di dalam Peraturan desa, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut memenuhi standar. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk membahas aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Standar-standar yang baik ditegakkan dalam peraturan desa terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sebagai hasil dari pengabdian masyarakat ini, perangkat desa telah memperoleh pengetahuan tentang proses teoritis dan teknis yang terlibat dalam pembuatan peraturan di tingkat desa, termasuk peraturan yang spesifik untuk desa dan peraturan kepala desa. Keahlian dan pengetahuan aparatur desa dalam pembuatan peraturan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dirumuskan secara konsisten menguntungkan bagi desa dan untuk memastikan bahwa masyarakat desa selalu mendapatkan manfaat dari pembuatan peraturan desa.
Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Umkm Di Desa Wakambangura Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Hasri, Hasirudin; Mashendra, Mashendra; Hayun, Hayun; Satria, Eko; Safira, Nabila; Nisa, Fias Nurul
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1943

Abstract

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kabupaten Buton Tengah , terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”). Ada berbagai jenis usaha di antara UMKM ini, seperti Perdagangan, Industri Pertanian, dan Industri Non-Pertanian. Namun, masih banyak pelaku usaha dalam bisnis UMKM yang belum mendaftarkan merek dagang mereka karena tidak punya uang atau tidak tahu betapa pentingnya merek tersebut. Tujuan dari program PKM ini adalah untuk membantu para pelaku bisnis UMKM di Desa Wakambangura akan pentingnya pendaftaran merek bagi palaku usaha UMKM. 2. Menyadarkan para pelaku usaha UMKM akan pentingnya merek dan pendaftaran merek bagi UMKM di Desa Wakambangura, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; dan 3. Mendorong para pelaku usaha UMKM untuk melindungi produk baru mereka melalui kekayaan intelektual (KI) melalui penyampaian materi penyuluhan hukum. Selain itu, metodologi yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini melibatkan pendekatan lokakarya, dilengkapi dengan ceramah pada sesi tanya-jawab di akhir acara.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau: Indonesia Satria, Eko; Zubair, Zubair; Mashendra, Mashendra; Serah, Yayan
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4823

Abstract

Negara memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, pertumbuhan lapangan kerja tidak sejalan dengan perluasan angkatan kerja, yang mengakibatkan munculnya wirausaha mandiri yang tidak terorganisir, khususnya di sektor informal. Tujuan perlindungan hukum bagi pekerja di sektor informal adalah untuk memastikan bahwa urgnsi Peraturan Daerah Ketenagakerjaan mengatur perlindungan para pekerja informal serta memastikan pemetaan jenis aktifitas jasa dan usaha dari para pekerja di sector informal di Kota Baubau melalui kebijakan Pemerintah Daerah. Pekerja informal kota baubau, kota baubau memiliki jumlah usaha sebesar 2450 usaha yang tersebar, yang memiliki izin usaha sebanyak 1805 usaha dan yang tidak memiliki izin sebanyak 653 usaha. Sektor pekerja informal dari segi Pengusaha Informal kota baubau, jumlah Pengusaha Informal kota baubau yang terdaftar terdapat 436 dan hanya 58 perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya. Bentuk Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal di Kota Baubau yang di butuhkan, Diperlukan sarana Peraturan Daerah yang fokus pada sektor ketenagakerjaan, untuk itu skema yang akan mengarah pada bentuk perlindungan hukum yang di maksud dalam penelitian ini harus memiliki sasaran pengaturan berupa Peraturan Daerah yang jelas seperti subjek hukum itu sendiri, yakni para pekerja sector informal dan para pemberi kerja.
Youth Participation in the Prevention of Regional Head Election Violations in the Contestation Dimension in Baubau City Zubair; Satria, Eko; Supriyanto, Hadi; Zidan, Alwan
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5383

Abstract

Youth participation is crucial in emerging democracies in Baubau City, where political knowledge and understanding are limited. Identity politics, including ethnicity and culture, often dominate conflicts, leading to collective frustration and dissatisfaction. The challenge of involving youth in political participation is not only mobilizing contestants but also assisting organizers in monitoring the course of the upcoming regional head elections. This research aims to direct the role of youth through participatory movements towards efforts to prevent violations in the dimension of contestation, specifically in the right to be elected, which may result in potential social insecurity in the community. This research uses normative legal research. Methodologically, this research is descriptive qualitative. The author uses data collection techniques with library research. The author's data analysis technique in this research uses logical and systematic analysis. The conclusion of this research is that youth voter participation is decreasing due to the disconnect between the political process and pressing issues. To empower the next generation, understanding the determinants and implementing outreach initiatives can empower them. Youth participation in regional elections, education, socialization programs, and the formation of cross-identity communities can prevent violations of identity politics and increase solidarity between different groups.
Analysis of the Use of E-Perda in the Formation of Digital-Based Regional Legal Products Satria, Eko; Zubair, Zubair; Novianti, Wa Ode
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 7 No 2 (2025): JGLP, NOVEMBER 2025
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v7i2.2026

Abstract

This study analyzes the implementation of the E‑Perda application as a digital instrument for forming local legal products in Baubau City and South Buton Regency. Using a doctrinal legal method and an evidence‑based policy approach, we conducted literature review, document analysis, and benchmarking with Pare‑Pare City and Banggai Laut Regency to assess regulatory readiness, digital literacy of human resources, and digital infrastructure. Results reveal that despite relatively adequate infrastructure, Baubau and South Buton have not adopted E‑Perda due to the absence of binding mandates, limited digital capacity, and institutional resistance, indicating a clear gap between policy and practice. This research highlights that E‑Perda can bridge those gaps by enhancing legislative efficiency, transparency, and accessibility in remote areas, but only if supported by strong political commitment, regulatory reform, and capacity‑building initiatives. By providing comparative evidence on these implementation challenges, the study offers practical insights for policymakers seeking to advance digital governance in Indonesia.
The women’s advocacy school: Strengthening gender-responsive legal literacy and networking in Baubau City Satria, Eko; Nur, Al Hiday
Community Empowerment Vol 10 No 11 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.15058

Abstract

The limited capacity for gender-perspective legal advocacy among young women activists hinders the struggle for women's rights at the local level. The "Women’s Advocacy School" program in Baubau City aims to strengthen legal literacy, advocacy techniques, and collaborative cross-organizational networking. Employing a participatory community development approach, the program included intensive training focused on women’s legal standing, issue analysis, and public communication. The results demonstrated a significant increase in participants' conceptual understanding and self-confidence. Participation dynamics improved markedly, evidenced by critical interactions in forums, with 27% of participants actively engaging as inquisitors and 7% as reflective respondents to complex issues. This success confirms that structured advocacy education models can effectively transform young activists into competent agents of change. The program recommends sustained institutional support to replicate this model and broaden the impact of gender advocacy regionally.
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Pembangunan dan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Watiginanda Samsul, Samsul; Gurusi, La; Satria, Eko; Nurcahyo, Edy; Asiri, La; Herianto, Herianto; Nurdin, Nurdin; Jurumai, La Pande; Kurnianto, Dandi; Adilani, La
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Vol 2 No 02 (2023): Edisi Desember Tahun 2023 ANOA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik
Publisher : FAKULTAS TEKNIK UMKENDARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/anoa.v2i01.445

Abstract

One of the objectives of rural development, as emphasized in Article 78, paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, as well as poverty alleviation through the development of local economic potentials and the sustainable utilization of natural resources and the environment. The development and enhancement of local economic potentials can realize the economic self-reliance of the village. Watiginanda Village needs to undertake strategic initiatives, including the development and improvement of the local economy. Community service is conducted through the method of data collection and mapping of the local economic potentials of Watiginanda Village, which can be built and developed by the village government. In conclusion, Watiginanda Village has local potentials that can elevate its status from a developing village to an advanced village, including agricultural, fisheries, and tourism potentials. Key Word: Self-reliance, development, and local economy
Co-Authors Abda Abda Adilani, La Adwian, Angga Andy Arya Maulana Wijaya Ansar Suherman, Ansar Asiri, La Azzahra, Sylka Gurusi, La Hasri, Hasiruddin Hasri, Hasirudin Herianto Herianto Irmaidayati, Irmaidayati Jamaluddin Jamaluddin Jurumai, La Pande Kahar, Amrun Karim, La Ode Muhammad Kurnianto, Dandi Lutfiah, Qonita Mansyah, Muh Sutri Mashendra Maulana, Harry Fajar Mulyono, Hardi Nisa, Fias Nurul Nopiana Mozin Novianti, Wa Ode Novita, Sri Nur, AL hiday Nurcahyo, Edy Nurdin Nurdin Safira, Nabila Samsul Samsul Serah, Yayan Supriyanto, Hadi Sya’ban, La Ode Muhammad Azhar Waru, Ahmad Zein L Zidan, Alwan Zubair Zubair, Zubair