Articles
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA†(Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Gorontalo) ]]>
<![CDATA[Mozin, Nopiana]]>
<![CDATA[ JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA Vol 5, No 2 (2019): JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jseh.v5i2.66
<![CDATA[Public attorney is a governmental agency performing a state power of prosecution and its duties and responsibilities are regulated by Article 30 of Act No. 16 of 2004 about Attorney of Indonesian Republic. In this matter, a child who committed a crime, although qualitatively and quantitatively he or she might commit law breaking just like an adult, but he or she would not be handled like an adult. Attorney as an authoritative agency in prosecution is expected to make indictment that can give repent effect to the defendant and in the same time, it fulfill his or her rights. Problem statements of the research is to know what is profile of ordinance regulating position and role of public attorney in prosecution stage to a child who had committed a crime. Results of the research indicated that synchronous correlation between act and its application in Public Attorney of Gorontalo Regency. The Public Attorney performed its role according to the act]]>
<![CDATA[EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Maisara Sunge]]>
<![CDATA[ ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 11 No 1 (2022): Volume 11, Nomor 1, Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33772/etnoreflika.v11i1.1177
<![CDATA[Exploitation is very vulnerable to children's lives. Child labor is a form of exploitation that we often encounter in many areas in Indonesia, one of which is in Gorontalo. The exploitation of child labor is carried out not only by the environment and the surrounding community but also often by the parents or close relative of the victim. In addition, wanting to make the family's economic life easy during the Covid-19 pandemic is also one of the factors driving children to become victims of exploitation. State, government and society should pay attention to and protect child labor becoming the victim of exploitation. Likewise, parents must also be responsible for maintaining and maintaining children's human rights. Therefore, intervention by social workers from community and government is needed regarding how to make those categorized as children not vulnerably and easily becoming the victims of exploitation later. The purpose of study is to find out the factors influencing the child workers to become victims of exploitation during the Covid-19 pandemic and how social workers intervene the handling of child labor. The research method used was an empirical normative approach, through studying literature study and facts in the field and then analyzing the data qualitatively and descriptively. The results of study show economic and environmental factors causing child exploitation during the Covid-19 pandemic. In addition, this study also discusses the role of social workers’ intervention in this case related to child labors who are victims of exploitation in Gorontalo, through several approaches: religious, legal, journalistic approaches and so on in order to realize the fulfillment of children's rights to be protected from any exploitation.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN EDUKASI DAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Maisara Sunge]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 6, No 1 (2021): APRIL ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/jic.v6i1.2485
<![CDATA[TTujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengkaji peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pemberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo serta faktor penghambat pemberian edukasi dan bantuan hukum terhadap anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak makin hari makin meningkat, baik berupa kekerasan seksual, eksploitasi, perkosaan, penganiayaan, serta penelantaran. Ironisnya pelaku kekerasan itu memiliki hubungan dekat dengan anak, seperti teman, guru bahkan keluarga anak itu sendiri.. Hal itu tentu akan sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khusunya P2TP2A Kabupaten Gorontalo sebagai unit pelayanan terpadu permberdayaan anak dan perempuan memeberikan pelayanan serta perlindungan terhadap mereka yang merupakan korban kekerasan.Metode penelitian adalah normative empiris,kemudian dianalisis secara deskripif kualitatif. Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran P2TP2A di Kabupaten Gorontalo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yakni dalam hal pemberian perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan serta menyediakan rumah singgah untuk anak korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo. Adapun faktor yang menghambat yakni faktor trauma dari anak, faktor lokasi korban yang sangat jauh, dan faktor lokasi korban yang sangat sulit dijangkau dengan kenderaan sehingga mengharuskan pendamping untuk bisa menembus lokasi dengan berjalan kaki sejumlah kilometer yang cukup panjang.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, REMAJA DESA LION KECAMATAN POSIGADAN KEBUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN ]]>
<![CDATA[Asmun W Wantu]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Yuli Adhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Terapan Vol 1, No 2 (2022): JURNAL ABDIMAS TERAPAN (MEI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Abdimas Terapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (29.515 KB)
<![CDATA[Secara keseluruan, Indonesia menduduki urutan tertinggi kedua pernikahan dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Ditingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Utara peringkat ke 11 dari 34 Provinsi. Sementara itu, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan angka pernikahan dini pada bulan Juli 2021 sebanyak 121 kasus. Lebih khusus untuk Desa Lion tercatat dari tahun 2019 sampai dengan Agustus 2021 terdapat 11 kasus pernikahan dini. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam fenomena sosialnya, diantaranya pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya serta kemajuan informasi dan teknologi. Atas dasar inilah, tujuan pelaksanaan pengabdian diantaranya memberikan penguatan dan solusi kepada remaja agar membumbuhkan kesadaran remaja dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan pada tujuan tersebut, métode yang digunakan dalam kegiatan adalah sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan]]>
<![CDATA[Sosialisasi Controling Ilegal Fishing Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Di Desa Dudewulo ]]>
<![CDATA[Yusni Pakaya]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 1 No. 5 (2020): Vol 1 No 5 October Pages 306-486 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v1i5.100
<![CDATA[Penangkapan ikan secara illegal sudah menjadi fenomena yang tak luput dari pengamatan pemerintah.Jangan heran banyak kasus-kasus penagkapan ikan secara illegal tanpa izin dengan menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya ekosistem laut. Penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini dianggap lumrah bagi sebagian besar masyarakat nelayan di popayato, padahal hal ini termasuk dalam kejahatan illegal fishing. Sasaran Pengabdian ini adalah masyarakat nelayan desa Dudewulo, Kabupaten Pohuwato. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masayarakat tentang upaya pencegahan penangkapan ikan secara illegal melalui program controlling illegal fishing. Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah sosialisasi dan Tanya jawab. Serta pembuatan struktur organisasi pengurus controlling illegal fishing. Selain itu pengabdian pada masyarakat ini merupakan suatu rujukan bagi pemerintah daerah setempat untuk mencegah adanya penangkapan ikan secara illegal.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penguatan Kelembagaan Desa Talaki ]]>
<![CDATA[Sukarman Kamuli]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Sandri J Dotutinggi]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 2 (2021): April, Pages 161-458 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v2i2.270
<![CDATA[Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Berhasil tidaknya pembangunan desa jelas tak luput dari dukungan aparat perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta kelembagaan yang ada di desa. Untuk itu diperlukan pemahaman yang luas dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa, namun di desa Talaki Kabupaten Buol pemahaman tentang penguatan kelembagaan ini justru masih rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya kerja sama, keterbukaan dan saling mendukung antara aparat desa dan kelembagaan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Desa Talaki. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan dari seluruh organisasi pemerintahan desa dalam hal ini, agar unsur pemerataan pembangunan desa dapat menyeluruh hasilnya dirasakan masyarakat desa setempat. Sasaran pengbdian ini adalah aparat desa dan kelembagaan desa Talaki Kabupaten Buol. Adapun hasil dan kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah 1) membentuk karakter kelembagaan desa yang produktif sehingga desa mampu dan memahami kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya sendiri, 2) perangkat desa mampu mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan kelembagaan desa guna menopang pembangunan di desa Talaki Kabupaten Buol.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Pendidikan Hukum Tentang Pencegahan Perilaku Kenakalan Remaja ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Rasid Yunus]]>;
<![CDATA[Zulaecha Ngiu]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 5 (2021): October Pages 1021-1256 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/abdidas.v2i5.413
<![CDATA[Perilaku remaja yang sering kali menyimpang dari aturan dan norma yang ada, membuat kenakalan remaja ini pun dianggap menjadi masalah yang genting dan memerlukan penanganan yang tepat. SMKN 5 Gorontalo yang memiliki siswa yang merupakan remaja yang diharapkan sebagai penerus bangsa perlu memiliki pemahahaman dan pengetahuan tentang bahaya dan sanksi yang bisa ditimbulkan akibat kenakalan remaja. Faktor internal dan eksternal seperti ekonomi keluarga dan pergaulan yang salahpun diduga sebagai pemicu kenakalan remaja yang terjadi. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari sekolah khususnya guru melalui berbagai program/kegiatan intra maupun extra kurikuler di SMKN 5 Gorontalo, agar para siswa bisa mengefektifkan waktu untuk mengembangkan minat dan bakat serta terhindar dari perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kenakalan remaja itu sendiri. Selain itu bimbingan dari orang tua pun diperlukan untuk membentuk perkembangan pribadi remaja menuju kedewasaan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan kepada para siswa di SMKN 5 Gorontalo. Hasil dan simpulan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk kesadaran diri siswa di SMKN 5 Gorontalo terkait bagaimana mencegah perilaku kenakalan remaja melalui pemahaman dan pengetahuan tentang akibat dan sanksi yang dapat ditimbulkan dari perilaku kenakan remaja tersebut.]]>
<![CDATA[Controlling The Racing Vehicle on Motorcycles in The Satlantas of Gorontalo City ]]>
<![CDATA[Siti Hardianti]]>;
<![CDATA[Sukarman Kamuli]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (846.334 KB)
<![CDATA[This study aims to provide an understanding of how the role of the police in controlling the use of racing exhaust in the city of Gorontalo. The problem is how the role of the police in controlling the racing exhaust in the city of Gorontalo; The research method used is a qualitative approach, namely by describing the data in the form of statements and information from informants that are adjusted to the reality in the field. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation; The results of the study can be concluded that the police to control racing exhaust do three ways to overcome violations of the use of racing exhaust, namely as follows: pre-emptive, preventive, and repressive.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI GORONTALO ]]>
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>;
<![CDATA[Lucyane Djafar]]>;
<![CDATA[Jasmin Noho]]>
<![CDATA[ Jambura Journal Civic Education Vol 2, No 1 (2022): Vol. 2 NO. 1 MEI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.542 KB)
|
DOI: 10.37905/jacedu.v2i1.14530
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implemantasi diterapkannya pasal 359 KUHP atas kasus lakalantas oleh hakim pengadilan negeri gorontalo dan bagaimana factor-faktor pertimbangan hakim dalam menerapakan pasl 359 KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh hakim pengadilan negeri gorontalo. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris yakni dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta berdasarkan fakta kasus dilapangan yang dengan ini di analisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang ada di lapangan yang berupa gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam hal hakim menerapkan pasal 359 KUHP yakni Setiap perbuatan yang karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang lain maka dipidana paling lama lima tahun . selanjutanya pada Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terbagi atas dua yakni; pertama, factor yang memberatkan (terdakwa sebagai seorang Residivice, pemberian keterangan yang berbelit-belit, tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa,tidak ada rasa penyesalan dari dalam diri terdakwa, terdakwa malah mencoba kabur dan melarikan diri, tidak lengkap surat berkendara, tidak adanya permohonan maaf dari terdakwa, terdakwa dalam keadaan mabuk, lost control mengemudi oleh terdakwa). Kedua factor yang meringankan(terdakwa bukan residivice, kooperatif dipersidangan, factor usia, permohonan maaf dari terdakwa)]]>
<![CDATA[The role of the government in the management of tourism object development of kurenai beach botubarani village, Kabila Bone Bone Bolango regency ]]>
<![CDATA[Lucyane Djaafar]]>;
<![CDATA[Nopiana Mozin]]>
<![CDATA[ International Journal on Social Science, Economics and Art Vol. 12 No. 2 (2022): August: Social Science, Economics and Art ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute of Computer Science (IOCS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/ijosea.v12i2.78
<![CDATA[Tourism development in Indonesia is one of the catalysts in supporting regional development and is expected to be a sustainable economic support in accordance with the government's work plan. This clearly requires encouragement from the community as well as support from the government in an effort to create world-class tourism development. Based on the above, the purpose of this study examines about " how the role of the government in the management of the development of Tourism objects Kurenai beach as well as inhibiting factors in the development of Tourism objects kurenai beach in Botubarani Kabila Bone Village Kab. Bone Bolango."The method used in this study is qualitative descriptive. The results found are the role of the government in the management of the development of Tourism objects Kurenai Beach Botubarani Village Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango has not been maximized due to the entrance ticket/retribution that is misused by certain individuals to gain profit whereas if the entrance ticket/retribution is managed by the relevant government then it can be foreign exchange for the local government. Both related to the inhibiting factors in the development of kurenai beach attractions there has not been fully cooperation between the community and the local government, as well as the absence of a digital system, the website content created specifically to promote kurenai beach attractions itself, so it could make it difficult for visitors to find information related to what are the features of kurenai beach attractions in Botubarani village.]]>
