Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Hukum dan Keadilan
Nugraha, Safaat
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Urgency of Certificate Ownership as Proof of Land Rights Ownership in Tempuran Village Arafat, Zarisnov; Putri, Desty Fiana; Arinta, Devi Arviani; Hariri, Mochammad Sofyan; Nurmala, Nurmala; Nugraha, Safaat; Salu, Vera Kartika
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 5 (2024): JHK-August
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v1i5.203

Abstract

One of the villages in Karawang Regency is called Tempuran village, which has a population of ± 4,300 people consisting of 11 RTs, 5 RWs and four hamlets. 60% already have a certificate, and 40% only have a verbal Deed of Sale and Purchase. Tempuran village follows the implementation of PTSL, which priorities systematic, complete, fast, simple and affordable principles for the Tempuran village community.  Some village communities already know about land title certificates but have not yet reached the stage of implementing them by the regulations governing them. In reality, land rights regarding legal certainty do not always correspond to what is expected. Implementation in the field often occurs when the community does not have/has not yet produced a certificate of land rights, even though the community has lived on the land for a long time. This research aims to determine the urgency of land certificates as proof of ownership of land rights and what steps must be taken to provide legal awareness to the people of Tempuran village to have land certificates. This research uses qualitative research. The approach method uses an empirical juridical approach. The Result of this study Land certificates have a very strong function as legal evidence in providing certainty and legal protection to the owner. By having a certificate, Tempuran villagers have a strong legal basis to defend their land rights, in accordance with applicable regulations. Counseling the community on the obligation to maintain land in accordance with the UUPA and updating land data is important to be carried out regularly to ensure the accuracy of land ownership information in Tempuran Village.
Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: (Studi Kasus Pertambangan Ilegal Di Jawa Barat) Nugraha, Safaat; Abas, Muhammad; Rahmatiar, Yuniar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5748

Abstract

Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Barat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dan merugikan masyarakat sekitar. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan melanggar ketentuan hukum lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata perusahaan atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal ditinjau dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi efektivitas strategi pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan pertambangan ilegal di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta dianalisis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertanggungjawaban perdata perusahaan tambang ilegal belum dijalankan secara optimal. Sebagian besar penyelesaian kasus hanya berhenti pada penutupan tambang tanpa adanya kewajiban ganti rugi ataupun pemulihan lingkungan. Padahal, ketentuan hukum telah mewajibkan pelaku usaha melakukan kompensasi materiil maupun tindakan rehabilitatif. Selain itu, masyarakat belum memanfaatkan mekanisme gugatan kelompok (class action) sebagai sarana hukum yang sah untuk memperjuangkan keadilan. Strategi pemerintah seperti pembentukan Satgas Pertambangan Ilegal, perbaikan tata ruang wilayah, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dinilai telah berjalan, namun implementasinya masih terbatas akibat kendala pengawasan, sumber daya, dan ketegasan hukum. Oleh karena itu, perlu penguatan penerapan prinsip strict liability dan dukungan struktural agar pemulihan ekologis dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif.
Co-Authors Abas, Muhammad Arafat, Zarisnov Arinta, Devi Arviani Hariri, Mochammad Sofyan Nurmala Nurmala Putri, Desty Fiana Rahmatiar, Yuniar Salu, Vera Kartika