Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Program Landreform Sebagai Upaya Perubahan Kepemilikan Lahan Secara Menyeluruh Untuk Mencapai Kesejahteraan Yang Adil Dan Merata Kurniasari, Caca; Galih Rakasiwi; Habibillah; Ridho Arman Ramadhan; Indra Muchlis Adnan; Didi Syaputra
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v2i1.525

Abstract

Abstrak Reformasi pertanahan telah menjadi isu utama di Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945. Reformasi pertanahan merupakan salah satu reformasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan tanah, memperbaiki tata guna tanah dan memastikan pemerataan distribusi tanah. Secara umum, reformasi agraria bertujuan untuk mengatasi kepemilikan tanah secara adil dan merata untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyat, terutama petani. Reforma agraria merupakan program pemerintah yang mencakup antara lain larangan pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di atas batas maksimum, larangan pemilikan dan pemindahtanganan tanah pertanian, redistribusi tanah pertanian dan tanah cadangan, tanah bekas guntai dan tanah negara lainnya di atas batas maksimum, pengaturan ganti rugi dan pembelian tanah pertanian yang digadaikan, revisi perjanjian pembagian tanah, dan redistribusi tanah.
Wakaf dan Peraturan Perlindungannya ramadhani, Dina; Farhan Ammar; Kamaruddin; M. Hafiz Azikra; Sauna Andika Islami; Indra Muchlis Adnan; Didi Syaputra
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v2i2.526

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanaWakaf dan Peraturan Perlindungannya. Wakaf merupakan salah satu organisasi kedermawanan dalam Islam. Salah satu instrumen yang dipandang sangat kritis dan dapat memanfaatkan rasa simpati atas aktivitas publik kita terhadap orang lain adalah komponen wakaf. Dalam pelajaran Islam dikatakanbahwa bila seseorang mati, maka semua amalnya terputus, kecualisadaqah jariyah (wakaf).Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, buku-buku dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Proseswakaf yang dikuasai, sebagian besar sudah mengikuti PP No. 41 Tahun 2004, masihada anggapan bahwa tanah yang benar-benar telah dihibahkan sebagai wakafdengan janji wakaf keluarga saat ini memiliki kekuatan yang sah. Wakaf adalah organisasi sosial yang tidak menahan apa-apa dan peningkatan dan koherensi dakwah Islam di seluruh Indonesia. Struktur yang jelas yang diciptakan oleh yayasan wakaf ini meliputi organisasi pendidikan Islam yang ketat, tempat kasih sayang, dan lembaga sosial yang berfokus pada kemaslahatan umat Islam, yang sebagian besar diperoleh dan dihasilkan dari hadiah wakaf. Kemampuan wakaf dalam jemaah legalisme memiliki keterbatasan finansial yang diarahkan untuk mendorong berkembangnya masyarakat secara lugas sehingga pemanfaatannya dapat lebih luas dan selaras dengan pelajaran syariat. Untuk membentengi keberadaan wakaf di Indonesia dan sebagai pengakuan UUPA No. 5 Tahun 1960
Land Reform Sebagai Gerakan Pemerataan dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian Riki Desriandi; Selma Ayu Lestari; Adi Wandani; Nurbaiti; Dea Maulisna; Indra Muchlis Adnan; Didi Syaputra
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2024): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v2i2.535

Abstract

In an effort to improve the well-being of agricultural workers, Land reform aims to restore a sense of fair control, ownership and use of land. However, as a matter of fact, this objective was not understood on the grounds that the land object had been moved to one more party before it was effectively circulated. Accordingly, settlement endeavors are expected to stay away from the issue of adding land protests rashly. The Essential Agrarian Regulation (UUPA) is the principal land change program in Indonesia. Land change is characterized as an adjustment of the design of command over land possession, in a simply political sense as well as from a specialized perspective. The objective of the LoGA is to roll out crucial improvements to existing agrarian relations with the goal that they become all the more and satisfy the interests of the worker individuals. The reason for land change being done in Indonesia is to build the pay and way of life of the cultivators of the land, as a premise or essential for completing monetary improvement towards a fair and prosperous society in view of Pancasila. To accomplish this objective, it is completed by holding a fair dissemination of the vocations of the laborer individuals as land and a fair circulation of results, executing the rule of land for ranchers, finishing the property manager agricultural workers, and safeguarding against a powerless economy.