Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG Eliza Handayani Lubis; Karin Sarah Angelina Siahaan; Putri Kemala Dewi Lubis; Sarah Bakara
JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI Vol. 1 No. 2 (2024): Juli
Publisher : CV. KAMPUSA AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jemba.v1i2.106

Abstract

In accountability and transparency, the quality of financial reports is assessed through the preparation of the report. This is done to provide accountability and transparency in financial reporting. Accountability itself is an ethical concept that is closely related to government management, which includes the government executive, parliamentary legislature and judiciary, and has different definitions (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Therefore, accountability is needed in the management of public funds and transparency is needed to ensure that financial management can be trusted. The relationship between the regional head as a member of the community and the regional head as an agent chosen by the community. Regional governments are responsible for the authority given to the community (Larasati Agustina & Bagito, 2019). The regional people's representative council plays a role in developing the supervisory function of regional government. To improve the quality of local government, community needs can be used as a reference so that local government can operate well and produce trustworthy and open financial reports (Indrayani & Widiastuti, 2020).
Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik Sarah Bakara; Maya Wulandari; Eliza Handayani Lubis; Armin Rahmansyah Nasution; Juanda Maulana; Siti Naila Rahmi; Jelita Simanungkalit
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6194

Abstract

This article aims to analyze the role of the government in providing public goods as a form of service to the community. The government has a crucial role in the provision of public goods, which includes the functions of allocation, distribution, and stabilization. In this context, public goods are defined as goods that can be enjoyed by everyone without reducing their availability to others (non-rivalrous and non-excludable). In accordance with the purpose of this study, which is to find out the role of the government in the availability of public goods. The type of data used in this study is secondary data, secondary data according to Sugiyono (2016:225) is a source of data that does not directly provide data to data collectors, for example through other people or through documents. And those that become secondary sources of data are books, articles, journals related to research.
PERAN BAHASA INDONESIA DALAM MENDORONG KOLABORASI EKONOMI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Fidia Wati; Fitrah Maya Sari Hasugian; Ika Febriana; Maya Wulandari; Sarah Bakara
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bahasa Indonesia dalam mendorong kolaborasi ekonomi untuk pembangunan berkelanjutan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak dalam upaya kolaboratif. Dalam konteks ini, bahasa berperan penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik antara pelaku ekonomi, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia dalam forum-forum ekonomi, seminar, dan diskusi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat jaringan kolaborasi. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa ini, seperti perbedaan dialek dan pemahaman, juga diidentifikasi sebagai faktor yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi kolaborasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penggunaan Bahasa Indonesia dalam konteks ekonomi sangat penting untuk mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
TINJAUAN HUKUM DAN PANCASILA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS Syuratty Astuti Rahayu Manalu; Tia Handani; Maya Wulandari; Sarah Bakara; Alawi Parlindungan Hasibuan; Fitrah Maya Sari Hasugian
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, serta sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, diketahui bahwa eksploitasi anak merupakan salah satu dari pelanggaran sila tersebut. Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan orang dewasa, sering kali dilakukan tanpa persetujuan dan dengan mengabaikan hak-hak anak-anak yang menjadi korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak mencakup berbagai bentuk tujuan yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mental anak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka untuk menelaah sumber-sumber pustaka yang memiliki topik yang relevan dengan pembahasan eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasilnya, diketahui bahwa untuk mengatasi eksploitasi anak diperlukan berbagai macam upaya seperti razia, edukasi, jaminan sosial, rehabilitasi, hingga penegakan hukum.