Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Business, Law, and Education IBLAM Law Review LAWPASS
Armaini, Agus
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Criminal Responsibility in the Corruption Case of Bumdes Lentong Village, Baharu District, Aceh Singkil Regency: (Analysis of Decision Number 5662 K/Pid.Sus/2022) Enintha Pandia, Eunike; Reiforman Waruwu, Tata; Armaini, Agus; Adawiyah, Rodiatun
LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies Vol. 1 No. 3 (2024): August
Publisher : PT. Multidisciplinary Press Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/lawpass.v1i3.33

Abstract

Every act must have the courage to carry out responsibility, the defendant who commits a criminal act of corruption must be given a prison sentence based on Article 2 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes. Decision Number 5662 K/Pid.Sus/2022, concerning the Corruption case committed by 2 (two) village officials from Lentong Village, Baharu District, Aceh Singkil Regency who committed corruption against BUMDes amounting to IDR 332,400,000 (three hundred and thirtytwo million four hundred thousand rupiah). This thesis is entitled: Criminal Responsibility in the Bumdes Corruption Case in Lentong Village, Baharu District, Aceh Singkil Regency (Analysis of Decision Number 5662 K/Pid.Sus/2022). The formulation of the problem is how the law protects defendants of criminal acts of corruption and how the Supreme Court Judge considers it in the case of Decision Number 5662 K/Pid.Sus/2022.
Settlement of Consumer Disputes According to Law Number 8 of 1999 Reviewed Based on Business Competition Law Smith, Anita Felicia; Adawiyah, Rodiatun; Ivana, Ivana; Armaini, Agus
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1096

Abstract

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) holds the authority to resolve consumer disputes through non-litigious means in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and its implementing regulations. The operational framework of BPSK is explicitly governed by the Minister of Industry and Trade Decree Number 350/MPP/Kep/12/2001. This study aims to analyze the authority and procedures employed by BPSK in resolving consumer disputes, with a particular focus on the BPSK Lubuklinggau City Decision Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. Employing a normative juridical research approach, this study reviews relevant literature on Consumer Protection Law and Electricity Law. The findings indicate that the authority and resolution process of BPSK require two essential elements: the existence of consumer losses and that such losses arise from the consumption of goods or services provided by business actors. Furthermore, the Lubuklinggau City BPSK Decision Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 is found to contain formal deficiencies. It is recommended that revisions and harmonization of Law Number 8 of 1999 and other related regulations be undertaken to enhance legal clarity and effectiveness.
ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UU NO 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Pakpahan, Elvira Fitriyani; Ry, Agus Armaini; Armaini, Agus; Imaniza, Faheera
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.374

Abstract

Fenomena terjadinya perkawinan beda agama sudah sangat sering terjadi di Indonesia sebab negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai ragam suku agama dan ras. Belum terdapat aturan baku mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga pada prakteknya sering kali masyarakat melakukan ‘penyeludupan hukum’ dengan cara melaksanakan perkawinan beda agama mereka di luar negeri. Dalam perjalanannya, perkawinan beda agama akan lebih memunculkan banyak persoalan sebab aturan masing-masing agama berbeda sehingga dibutuhkan suatu perjanjian perkawinan untuk dapat memudahkan masing-masing pihak dalam menyelesaikan persoalan seperti pembagian waris, status agama keturunan dan masalah-masalah dalam rumah tangga lainnya agar tidak berbenturan dengan akidah masing-masing. Problematika mengenai perjanjian perkawinan beda agama ini dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan perjanjian kawin beda agama yang dilakukan diluar negeri dengan difokuskan dalam dua hal, yaitu; 1) Bagaimana peran hukum atas hambatan terhadap penerapan peraturan perkawinan beda agama yang terjadi diluar negeri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., 2) Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan beda agama yang dibuat notaris dapat berlaku secara legalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Adapun sumber primer penelitian merupakan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitis. Melihat betapa banyaknya pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan diluar negeri seharusnya membuat pemerintah melakukan judicial review sebab hukum yang ada saat ini dianggap belum mampu memuaskan kebutuhan masyarakat. Notaris dalam menjalankan fungsinya dalam membuat perjanjian perkawinan beda agama turut berada dalam posisi yang membingungkan sebab belum ada aturan yang jelas terkait perkawinan beda agama ini sedangkan sebagai notaris tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Sehingga masih ada sebagaian notaris menolak untuk membuat perjanjian perkawinan bagi pasangan beda agama.
Co-Authors Adawiyah, Rodiatun Elvira Fitriyani Pakpahan Enintha Pandia, Eunike Imaniza, Faheera Ivana, Ivana Reiforman Waruwu, Tata Ry, Agus Armaini Smith, Anita Felicia