Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENERAPAN IPTEKS: TINDAK PORNOGRAFI, DAMPAK DAN SANKSI HUKUMNYA Deppa Ringgi; Nur Asmarani; Yustus Pondayar; Rehabeam Mofu; Hotlarisda Girsang; Suarni S.; Silvester M. L. Palit; Novana Veronica Julenta Kareth; Lily Bauw; Wiliam Reba
EBAMUKAI PAPUA JURNAL PENGABDIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Publisher : Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31957/ejpipt.v2i1.183

Abstract

Dewasa ini penggunaan teknologi di kalangan remaja yang diakses melalui handphone dan komputer sering kali dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, mengunjungi situs-situs pornografi, perjudian online, penipuan merupakan beberapa contoh penyalahgunaan teknologi. Penggunaan teknologi secara ilegal atau tidak sesuai ketentuan akan menimbulkan berbagai macam masalah bagi kehidupan dan kepribadian remaja baik secara kejiwaan maupun secara hukum, oleh karena itu dianggap perlu untuk memberikan pemahaman kepada remaja terkait dengan dampak penyalahgunaan teknologi. Pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung kepada anak -anak usia remaja usia dari 12 tahun hingga 18 Tahun yang ada di Posyandu Bougenville Perumnas IV yang tujuannya adalah untuk mengedukasi agar mereka mampu memfilter dengan baik situs-situs yang muncul di jejaring sosialnya dan dampak hukum yang dapat diakibatkan dari tindakan tersebut. Hasil Dari kegiatan pengabdian ini bahwa masih banyak remaja dan generasi mudah belum mampu memfilter dan memilih situs-situs yang seharusnya tidak dapat diakses oleh mereka, selain itu ada beberapa situs yang biasanya langsung mengarahkan mereka ke situs-situs pornografi atau juga situs judi online, dalam kegiatan pengabdian ini juga hampir semua peserta belum mengetahui dan memahami mengenai dampak apa yang disebabkan jika mereka mengakses situs pornografi atau situ berbahaya lainnya baik dari segi kejiwaan yang berkaitan dengan kesiapan mereka dalam menerima dan mengelola informasi ataupun dampak hukum apa yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam penyalahgunaan teknologi informasi
Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Irna Pramayora; Deppa Ringgi
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.545

Abstract

The Implementation of Smoke-Free Areas (KTR) is an important effort in tobacco control to protect the public from the dangers of smoking. This research aims to analyze the comparative implementation of KTR regulations between Indonesia and Singapore using Lawrence M. Friedman's legal system approach, which includes components of legal substance, legal structure, and legal culture. The research method employed is normative juridical with a comparative legal approach, using secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively. The research results show that in terms of legal substance, KTR regulations in Singapore are more comprehensive and stringent with heavy sanctions, while in Indonesia they remain partial with relatively light sanctions. In the legal structure aspect, Singapore has a more effective system of supervision and law enforcement with technological support and adequate human resources, whereas Indonesia still faces coordination challenges between institutions and limited supervisory personnel. From the legal culture perspective, the level of awareness and compliance of Singaporean society towards KTR regulations is higher compared to Indonesia, which is still influenced by a permissive culture towards smoking behavior.
Pelaksanaan Asesmen Risiko Residivis Indonesia (RRI) dan Kebutuhan Kriminogenik Sebagai Penentuan Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas III Namlea Riany Tasiana; Deppa Ringgi
Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration SPECIAL ISSUE Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration 2024
Publisher : CV Edujavare Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70610/tls.v2i4.781

Abstract

Pemsayarakatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan diorganisir oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum untuk memberikan pelayanan serta pembinaan dan bimbingan dalam rangka reintegrasi sosial, dengan alasan ini, sangat penting bahwa program pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dan tahanan harus dilaksanakan secara tepat dan efektif. Program- program ini harus didasarkan pada kebutuhan kriminogenik narapidana dan tingkat risiko pengulangan tindak pidana. Tujuannya studi guna memahami Penilaiannya RRI serta Kebutuhannya Kriminogenik dipakai dalam penentapan program pembinaannya narapidana di Lapas Kelas III Namlea. Studi ini merupakan bagian dari studi hukum empiris. Sumber data studi ini ialah sumber primer yang diperkuat dengan sumber sekunder. Metodologi penghimpunan datanya, yakni data primer yang dihimpun lewat observasi serta wawancara lalu data sekunder yang dihimpun lewat studi kepustakaan. Data yang didapat dianalisa dengan memakai model analisis interaktif dan pendekatan analisis data kualitatif. Simpulam studi yakni Pertama, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Namlea dapat memberikan arahan dengan menerapkan Asesmen Risiko serta Asesmen Kebutuhan Narapidana yang bisa membantuu dalam memenuhi haknya narapidana. Kedua, terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana melalui penggunaan Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan. Hambatan tersebut antara lain rangkap jabatan asesor yang menyebabkan pelaksanaan asesmen menjadi kurang optimal.
ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SATWA LANGKA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES Deppa Ringgi; Suarni. S
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian in bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapa CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan.