Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Ichsan Hamdani
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Energy Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
MODEL PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA RANAH BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN POTENSI DESA Muhammad A Rauf; Endang Sari Saputri; Reza Wulandari; Agustina Wati; Doly Hanan Aritonang; Anisa Bahir; Abdillah Syahid; Merri Herviza Afrianti; Ichsan Hamdani; Ibnu Habib Jahwara; Aisyah Delia Insani
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 3 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i3.5954

Abstract

Kelompok tani merupakan suatu kelompok yang dapat meningkatkan potensi desa. Desa Ranah Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang memiliki lahan pertanian yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun kelompok tani sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Untuk meningkatkan potensi desa maka dibuatlah suatu model pemberdayaan kelompok tani. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengisian kuisioner serta melakukan wawancara kepada masyarakat dan kelompok tani di Desa Ranah Baru. Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani
GAGASAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DI INDONESIA Ichsan Hamdani; Emilda Firdaus; Dessy Artina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.B (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuasaan Presiden dalam pembentukan kementerian negara di Indonesia serta merumuskan gagasan pembatasannya. Pasal 17 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk kementerian negara, dengan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang. UU No. 39 Tahun 2008 sebelumnya menetapkan batas maksimal 34 kementerian, namun UU No. 61 Tahun 2024 tidak lagi mengatur hal ini secara tegas, sehingga memperluas diskresi Presiden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif Presiden yang bersumber dari konstitusi, namun tetap dapat dibatasi melalui undang-undang. Ketiadaan batas maksimal berpotensi memperluas diskresi Presiden, sehingga pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang, penguatan parameter objektif, dan penguatan mekanisme checks and balances merupakan langkah yang konstitusional dan realistis.
Co-Authors Abdillah Syahid Agustina Wati Aisyah Delia Insani Anisa Bahir Dessy Artina Doly Hanan Aritonang Emilda Firdaus Endang Sari Saputri Ibnu Habib Jahwara Merri Herviza Afrianti Muhammad A Rauf Reza Wulandari