Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Dessy Artina; Mexsasai Indra; Emilda Firdaus; Gusliana HB; Zulwisman Zulwisman; Muhammad A Rauf; Zainul Akmal
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.590-597

Abstract

After the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on 15 January 2014, the Republic of Indonesia now has laws specifically regulating the administration of village governance. A very important part is the arrangement of village regulations. Village regulations are set by the village head after obtaining approval with the Village Consultative Body. In the process of establishing village regulations, community participation is needed, so that the output of village regulations can fulfil aspects of local community needs that are conveyed through the Village Consultative Body. The aspirations of the local community in the form of input and contribution ideas are more effective, because community complaints and opinions are taken into consideration in decision making. Related to this matter, the formulation of the problem in this study is how is community participation in the process of establishing Village Regulations in Koto Masjid Village, District XIII, Koto Kampar, Kampar Regency? There are still very many village organizers (Village Heads and Village Consultative Bodies) and village communities who do not yet have the knowledge and expertise in the field of legislation. This has the potential to affect the success of the implementation of the Law on Villages, and even does not rule out the possibility of creating legal chaos, among others, the occurrence of conflicts and overlapping laws and regulations. So that in the future knowledge of the establishment of legislation is needed which is able to encourage people to participate in the formation of village regulations, realize Village Regulations that are aspirational, responsive, obedient, harmonious and harmonious vertically and horizontally in the framework of developing national legal systems based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and produced a Draft Law and Regulations that could be accounted for philosophically, juridically and sociologically. Knowledge can be obtained through legal counselling, especially legal counselling related to community participation in the process of establishing village regulations in Koto Masjid Village, District XIII Koto Kampar, Kampar District.
MODEL PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA RANAH BARU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN POTENSI DESA Muhammad A Rauf; Endang Sari Saputri; Reza Wulandari; Agustina Wati; Doly Hanan Aritonang; Anisa Bahir; Abdillah Syahid; Merri Herviza Afrianti; Ichsan Hamdani; Ibnu Habib Jahwara; Aisyah Delia Insani
Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Vol. 3 No. 3 (2024): Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)
Publisher : CV SWA Anugerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8765/krepa.v3i3.5954

Abstract

Kelompok tani merupakan suatu kelompok yang dapat meningkatkan potensi desa. Desa Ranah Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang memiliki lahan pertanian yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun kelompok tani sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Untuk meningkatkan potensi desa maka dibuatlah suatu model pemberdayaan kelompok tani. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara pengisian kuisioner serta melakukan wawancara kepada masyarakat dan kelompok tani di Desa Ranah Baru. Kata Kunci : Pemberdayaan, Kelompok Tani
PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA PEKANBARU Farhan Rizal Akbar; Gusliana HB; Muhammad A Rauf
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 9.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan perizinan usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kota Pekanbaru masih menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif perizinan berusaha berbasis risiko dengan praktik di lapangan. Meskipun sistem perizinan telah disederhanakan melalui mekanisme Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, masih ditemukan usaha Depot Air Minum yang beroperasi tanpa memiliki perizinan berusaha yang sah. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner terhadap DPMPTSP, Komisi II DPRD, dan 30 pemilik depot; data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan DAMIU belum berjalan optimal. Faktor penghambat bersifat multidimensional, meliputi rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan perizinan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum administratif.