Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Praditya, Afnandida Lintang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Pengembangan Desa Mandiri melalui BUMDes dalam Membangun Perekonomian Desa Jenawi Karanganyar Sari, Cynthia Permata; Abroor, Debrio Daffa; Praditya, Afnandida Lintang; Fitriani, Annisa Ayu Hanan; Khoiriyah, Fadilah Hasna; Yusianto, Haliffara Naufal; Isnandar, Kharisma Annisa Dyah; Janah, Miftachul; Fawwazzaidan, Muhammad Nadhif; Jiwa, Muhammad Tahrizi Aria; Al-Bahrayn, Parakleyto Majma' Al-Bahrayn; Larasati, Rifa Putria; Yudistira, Viananda
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1415

Abstract

Pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu langkah strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah muncul sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi lokal. Meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan untuk mengembangkan ekonomi desa, hasil yang diperoleh masih belum optimal, terutama disebabkan oleh intervensi pemerintah yang berlebihan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi desa, dengan fokus pada Desa Jenawi di Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi pertanian signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder dengan terjun langsung ke lapangan. Setelah melakukan evaluasi mendalam terhadap kegagalan BUMDes sebelumnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi warga Desa Jenawi, terdapat dua usulan unit usaha yaitu layanan digital printing dan toko bangunan. Keuntungan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dijalankan oleh BUMDes akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Dana ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan desa dan kegiatan sosial lainnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai pilar kemandirian desa.
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM BISNIS SKINCARE: PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Praditya, Afnandida Lintang
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100540

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan skincare yang tidak layak edar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Serta, untuk mengetahui bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan skincare tidak layak edar. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang bersumber dari data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menerapkan teknik analisis deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor dan premis minor, guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berkembangnya industri kecantikan di Indonesia tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual skincare yang tidak memenuhi standar edar yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 UU Kesehatan, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Maka dari itu, BPOM, industri terkait, produsen, pengelola pusat perbelanjaan kosmetik, pasar, e-commerce, serta para influencer perlu bekerja sama untuk melakukan pencegahan yang efektif.Abstract: This research aims to understand the criminal liability of perpetrators of skincare fraud involving products that are unfit for distribution, in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Additionally, it seeks to identify forms of prevention and enforcement against perpetrators of skincare fraud involving unfit products. This study is a normative legal research with a statutory approach, utilizing secondary data sources. Data collection was conducted through library research, gathering information from books, journals, legal articles, regulations, and other legal literature related to the issues being studied. The analysis applies deductive syllogism techniques by linking major and minor premises to draw conclusions. The results indicate that the growth of the beauty industry in Indonesia has not only positive impacts but also negative consequences. One such consequence is providing opportunities for irresponsible business actors to produce and sell skincare products that do not meet the established distribution standards. According to Article 138 paragraph (2) and Article 435 of the Health Law, such actions are unlawful as they can cause harm to many parties.Preventive measures can be taken by strengthening supervision and monitoring by BPOM. Additionally, the importance of a transparent attitude from business operators in registering their products with BPOM to obtain a distribution permit certificate. Keywords:Accountability, Fraud, Skincare, Unfit for Distribution
Co-Authors Abroor, Debrio Daffa Al-Bahrayn, Parakleyto Majma' Al-Bahrayn Fawwazzaidan, Muhammad Nadhif Fitriani, Annisa Ayu Hanan Isnandar, Kharisma Annisa Dyah Janah, Miftachul Jiwa, Muhammad Tahrizi Aria Khoiriyah, Fadilah Hasna Larasati, Rifa Putria Sari, Cynthia Permata Yudistira, Viananda Yusianto, Haliffara Naufal