Maryati, Anna
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT PADA MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Maryati, Anna
Al Iidara Balad Vol. 5 No. 1 (2023): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.5.1.48

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa kualitas pelayanan serta faktor yang menghambat kualitas pelayanan terhadap masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. secara keseluruhan dengan melihat pengukuran dimensi kualitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari: Tangibles (Berwujud) dapat dikategorikan sudah cukup mampu mendukung pelayanan hanya saja sarana dan prasarana dinilai masih kurang, Reliability (Kehandalan) dikategorikan handal, Responsiveness (Daya Tanggap) dapat dikategorikan baik, Assurance (Jaminan) dapat dikategorikan sangat baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat, dan untuk Empathy (Empati) petugas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sangat berempati terhadap masyarakat. Disamping itu faktor yang menghambat kualitas pelayanannya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, system jaringan error, personal computer (PC) yang kurang memadai, informasi serta sarana dan prasarana seperti printer dan tempat parkir.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN DAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Maryati, Anna; Puspita, Putri Dea
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.912

Abstract

Fenomena masalah dalam penelitian ini, Ada satu desa yang mana oknum Kepala Desa melakukan keberpihakan dan tidak netral pada Pemilu 2024. Seorang ASN mendaftarkan diri nya kejumlah partai aktivitas tersebut dinilai tidak netral. Bawaslu di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan memiliki keterbatasan personel untuk mengawasi seluruh ASN dan kepala desa di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Da Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN Da Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik terlihat dari indikator: Pertama, a. Pencegahan, 1) Sosialisasi aturan pemilu cukup baik karena sosialisasi dilakukan melalui berbagai metode. 2) Peningkatan pemahaman kurang baik karena tindakan yang dilakukan oleh individu adalah hasil dari kesadaran masing-masing. 3) Peringatan dini cukup baik karena himbauan, monitoring dan koordinasi sudah dilaksanakan. 4) Pendidikan politik cukup baik karena Bawaslu sudah melakukan sosialisasi. Kedua, b. Pengawasaan. 1) Pengawasan langsung dilapangan kurang baik karena keterbatasan personil menjadi kendala. 2) Penggunaan fasilitas negara atau desa kurang baik karena kurangnya pemahaman aturan. Ketiga, c. Penindakan. 1) Temuan pelanggaran cukup baik karena terdeteksi melalui pengawasan yang baik. 2) Penanganan laporan cukup baik karena kecepatan dan ketepatan dalam penanganan. 3) Proses investigasi cukup baik karena dilakukan secara profesional tanpa adanya keberpihakan. 4) Rekomendasi saksi administratif cukup baik karena di mana setiap ada pelanggaran ditindaklanjuti. 5) Proses hukum untuk pelanggaran pidana cukup baik karena adanya kerjasama antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian. Faktor pendukung yakni: 1) Sumber daya manusia yang berkualitas. 2) Sikap tegas. Faktor penghambat yakni: 1) Keterbatasan Jangkauan Pengawasan. 2) Terbatasnya sumber daya. 3) Penyalahgunaan wewenang. Disarankan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan peningkatan sumber daya manusia, pelatihan berkelanjutan, dan lebih menguatkan kerjasama dengan stakeholder merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Septiyana, Rizni; Baihaqi, Ahmad; Maryati, Anna
Al Iidara Balad Vol. 6 No. 2 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.6.2.958

Abstract

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan kepada pemerintah daerah, digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber pendapatan penting. Sistem PBB meningkatkan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan pembayaran PBB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui Peraturan Daerah tentang pembayaran pajak secara online; Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait Peraturan Daerah; Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Serta metode dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dua belas informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk menyediakan data. Kondesasi data dan menampilkan data, serta membuat kesimpulan dan memverifikasinya, merupakan bagian dari analisis data. Triangulasi, memeriksa atau menganalisis contoh-contoh negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan member check, meningkatkan ketekunan, dan memperpanjang pengamatan adalah bagian dari uji kredibilitas.
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA MADRASAH ALIYAH NORMAL ISLAM PUTERI RAKHA AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Mawarti, Mawarti; Maryati, Anna; Salmiyati , Salmiyati
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rakha Amuntai yang berada di wilayah Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Latar belakang studi ini muncul dari temuan awal yang menunjukkan adanya pemanfaatan dana BOS yang belum sepenuhnya mengikuti pedoman teknis yang berlaku, serta berbagai hambatan dalam pelaporan melalui aplikasi EDM E-RKAM. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Sepuluh informan ditentukan menggunakan teknik kuota sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dana BOS di madrasah tersebut telah berjalan cukup baik, terlihat dari perencanaan yang tertata, ketersediaan tenaga kerja yang memadai, dan adanya pengawasan dari pihak terkait. Meski demikian, masih dijumpai beberapa persoalan seperti penggunaan dana yang belum sesuai dengan ketentuan teknis, beban kerja operator yang tinggi, kendala teknis dalam aplikasi pelaporan, serta kurangnya partisipasi guru dalam kegiatan KKG atau MGMP. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang terkait distribusi tanggung jawab, peningkatan pemahaman terhadap petunjuk teknis, serta penguatan kapasitas madrasah dalam mengelola dana BOS secara transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.