Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Actualization of Pancasila Justice Values In Regarding Wage Regulations In Realizing Social Welfare Irham Rahman; Restu Adi Putra; Dominikus Rato; Ahmad Basarah
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 4 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (May-June 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i4.363

Abstract

Indonesia is a country of law and upholds the values ??of justice, as justice is outlined in the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people. Apart from that, the state also plays a role in improving the welfare of the people, namely ensuring that people get decent work and wages through regulations regarding wages. The latest regulations regarding wages are contained in Government Regulation (PP) No.51 of 2023 concerning Amendments to PP No.36 of 2021 concerning Wages. The problem is that the values ??of justice and existing regulations often conflict and these regulations do not even have justice values ??in accordance with the character of Pancasila. So the problem is formulated whether the values ??of justice have been actualized in wage regulations in Indonesia. This type of research uses a normative juridical research method, namely studying norms through literature and a research approach using a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The research results show that based on the emergence of new regulations, namely Government Regulation (PP) No. 51 of 2023 concerning Amendments to PP No. 36 of 2021 concerning Wages, there are several changes in determining minimum wages in each region and it is hoped that these changes will be able to actualize the values ??of social justice for all Indonesian people.
DAMPAK KLAUSUL ISDS DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN REGULASI DI INDONESIA Ariella Gittasari; Restu Adi Putra
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v6i2.6772

Abstract

Bilateral Investment Treaty (BIT) atau perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian yang bersifat timbal balik diantara 2 (dua) negara untuk peningkatan dan perlindungan investasi di wilayah masing-masing negara. Perjanjian investasi bilateral bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penanam modal asing terhadap terjadinya tindakan-tindakan Host Country yang diskriminatif, serta dapat menghalangi penanaman modal asing mendapatkan hak dan kepentingan atas aset yang dimiliki. Selain itu, BIT juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengurangi risiko non-ekonomi yang akan membuka peluang investasi. Salah satu klausul yang perlu diperhatikan dalam perjanjian investasi bilateral adalah klausul terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Kata Kunci: perjanjian, investasi, dan penyelesaian sengketa
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG Restu Adi Putra
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i1.6779

Abstract

Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan jugapartisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadapkeadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang laintanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwapenyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Tujuanpenelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukumterhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yangditerima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnyaberkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telahmenerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hakpenyandang disabilitastermasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakankarena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehinggapemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat.Kata Kunci: Disabilitas; perlindungan hukum; hak pendidikan