<![CDATA[This study analyzes the implementation of good environmental governance principles in flood control and management in Surabaya City in 2024. Although the national and local governments have issued various regulations and policies, the number of flood events increased from 41 in 2023 to 50 in 2024. This condition indicates that the principles of good environmental governance have not been effectively and sustainably applied in flood control policies. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and documentation. A total of 13 informants from government agencies, WALHI, and local communities were selected using purposive and snowball methods. The findings reveal that implementing effective environmental governance still faces significant challenges, including weak institutional coordination, limited human and financial resources, and the absence of a binding legal framework. The study recommends establishing an environmentally based Regional Regulation on flood control and management to strengthen the legal foundation of existing policies, such as SDMP, and to enhance cross-sectoral coordination. The environmental-based approach emphasizes balancing ecological, social, and governance dimensions to achieve environmentally conscious development. Furthermore, strengthening public participation, integrating environmental information systems, improving project supervision, and developing accessible and transparent public complaint mechanisms are essential measures to realize adaptive, collaborative, and sustainable ecological governance in Surabaya City.Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip good environmental governance dalam penanggulangan banjir di Kota Surabaya tahun 2024. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, jumlah bencana banjir meningkat dari 41 kejadian pada tahun 2023 menjadi 50 kejadian pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip tata kelola lingkungan yang baik belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan dalam kebijakan penanggulangan banjir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebanyak 13 informan yang berasal dari unsur pemerintah, WALHI, dan masyarakat dipilih menggunakan metode purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good environmental governance di Kota Surabaya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya efektivitas implementasi kebijakan, serta belum adanya payung hukum yang kuat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan penanggulangan banjir berbasis lingkungan guna memperkuat dasar hukum kebijakan seperti SDMP, serta menegaskan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Pendekatan berbasis lingkungan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, integrasi sistem informasi lingkungan, pengawasan proyek, serta sistem pengaduan publik yang transparan dan mudah diakses menjadi langkah penting menuju tata kelola lingkungan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.]]>
