Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MUTASI YANG BERKEADILAN DALAM HUBUNGAN KERJA ginting, sryani; Tobing, Christina NM.
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 25, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v25i2.4460

Abstract

In many workplaces, workers often reject job mutations, leading to disputes with employers. This article aims to examine the issue of job mutations in the context of labor relations from a justice perspective. The study uses a descriptive analytical method with a normative legal approach. The normative legal approach is used to analyze secondary data in the form of regulations and several decisions from the Industrial Relations Court that have become legally binding, selected through a purposive sample. The data analysis is qualitative. The research results show that job mutations are the employer's right for various purposes and reasons. Mutations must be fair, namely taking into account the suitability of the worker's competence, skills, expertise, interests, talents and abilities while paying attention to dignity, human rights and legal protection. Resolving disputes is in line with the mechanisms regulated by Law No. 2 of 2004 on the Settlement of Industrial Relations Disputes, which includes non-litigious and litigious methods. The problem is that some decisions from the Industrial Relations Court, judges provide different interpretations and applications of the law regarding the rejection of job mutations, as job mutations are not regulated in the Labor Law, thus failing to achieve justice, benefits, and legal certainty. Unfair mutations can be used by employers as a means to carry out layoffs on the grounds that they are qualified to resign in accordance with Article 154A paragraph (1) letter j of the Employment Law, while also eliminating the obligation to pay severance pay and long service bonus money. The rejection of job mutations is also interpreted as a violation of company regulations, leading to termination of employment according to Article 154A paragraph 1 letter k. Job mutations without considering human dignity will be considered as termination of employment due to efficiency according to Article 154A paragraph 1 letter b. Job mutations between companies with different legal entities are termination of employment, which can be used according to Article 154A paragraph 1 letter a. Fair job mutations require workers to implement job mutations. Fair job mutations will minimize disputes and improve worker morale, loyalty, and performance, ultimately advancing the company.
Penyuluhan Hukum Sertifikat Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru Ginting, Sryani; Sinaga, Japansen; Silalahi, Udin; Tobing, Christina NM.; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Siahaan, Albert; Sihombing, Andy Tonggo M.
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v5i1.1286

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sibolangit, memberi motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum atas hak-hak warga Desa Betimus Mbaru berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu musyawarah adat, atau diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif empiris, dengan data pustaka dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai alas hak warga masyarakat Desa Betimus Mbaru, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan membahas pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).