Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Sinaga, Japansen; Sinaga, Irene Puteri A. S
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2757

Abstract

Dipahami bahwa Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan memiliki profesionalitas dan integritas, kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang nota bene demi kepentingan kliennya, namun diharapkan tidak tergoda dengan hal tersebut dan tidak melakukannya. Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi. Kedua jenis perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi. Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang pent, Profesionaling, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Jasa hukum yang diberikan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Penyuluhan Hukum Sertifikat Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru Ginting, Sryani; Sinaga, Japansen; Silalahi, Udin; Tobing, Christina NM.; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Siahaan, Albert; Sihombing, Andy Tonggo M.
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v5i1.1286

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sibolangit, memberi motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum atas hak-hak warga Desa Betimus Mbaru berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu musyawarah adat, atau diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif empiris, dengan data pustaka dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai alas hak warga masyarakat Desa Betimus Mbaru, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan membahas pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
ELEMEN-ELEMEN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM Sinaga, Japansen; Sitorus, Rolib; Br. Ginting, Sryani; N.M. Tobing, Christina
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i1.1344

Abstract

Hukum dan penegakan hukum yang baik, adil, dan bermanfaat merupakan impian dan harapan suatu bangsa. Keresahan masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia semakin merendahkan dan menjatuhkan wibawa aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana diciptakan dalam rangka untuk mewujudkan hukum dan penegakan hukum yang baik, adil dan bermanfaat, bukan untuk sarana pelanggaran dan kejahatan baru. Jenis penelitian normatif ini menyimpulkan bahwa elemen-elemen dalam kerangka sistem peradilan pidana yakni subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum sekaligus menjadi faktor penting dan utama. Aparatur penegak hukum tanpa memiliki pandangan yang sama dalam mencapai tujuan hukum, niscaya penegakan hukum tidak membawa arti yang bermanfaat dan adil. Regulasi yang mendukung proses terselenggaranya penegakan hukum tidak berarti apa-apa, jika tidak didukung dengan aparat penegeak hukum yang baik dan profesional, serta budaya hukum yang positif. Diharapkan agar ketiga elemen ini dapat dijalankan dengan konsisten, komitmen dan motivasi yang kuat oleh aparat penegak hukum dan semua stakeholder untuk mencapai tujuan hukum dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia
Regulations, Policies, and Governance in Achieve Sustainable Development Goals Sitorus, Rolib; Sinaga, Japansen
Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology Vol. 2 No. 5 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/marcopolo.v2i5.8907

Abstract

Sustainable development has become a significant global agenda in an effort to maintain a balance between economic growth, environmental protection and social welfare. Indonesia, as a country with a large population and natural and cultural diversity, faces complex challenges in achieving sustainable development goals. This research aims to analyze sustainable development goals in Indonesia, identify the challenges faced, and formulate policy recommendations to advance the implementation of sustainable development. The government's steps for efficiency and effectiveness, the formation of regulations and support for strengthening state institutions in government governance, are presented in this research using descriptive analysis methods with a qualitative approach. Data was obtained through literature reviews, analysis of government policies and laws and regulations regarding sustainable development in Indonesia. It is hoped that the results of this research will reveal that sustainable development goals in Indonesia include aspects such as: (1) inclusive and sustainable economic growth; (2) sustainable management of natural resources; (3) social empowerment and community welfare; (4) environmental protection and climate change mitigation; and (5) strengthening governance and community participation. However, the implementation of these goals is faced with challenges such as socio-economic disparities, environmental degradation, lack of coordination between sectors, and climate change, so that government steps or policies as part of implementing sustainable development are in line with the SDGs.
Legal certainty of land rights through electronic registration and electronic certificates in Sialang Buah Village, Serdang Bedagai Regency Saragih, Joy Zaman Felix; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Sinaga, Japansen; Damanik, Johanes Parlindungan; Arif, M
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.947

Abstract

This study examines the legal certainty of land rights through the implementation of electronic land registration and digital land certificates in Sialang Buah Village, Serdang Bedagai Regency. The digital transformation mandated by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency No. 3 of 2023 marks a shift from conventional physical documents to integrated electronic land administration. Using a normative-empirical legal method supported by statute and conceptual approaches, this study analyzes the validity and legal certainty of electronic certificates and evaluates the readiness, acceptance, and socio-legal implications for rural communities. Data were collected through legal document analysis, field observations, and interviews with landowners, village officials, and the Land Office. The findings reveal that electronic certificates enhance authenticity, transparency, and administrative efficiency while strengthening public trust in the governance of land. However, challenges remain concerning digital literacy, infrastructure limitations, and the inclusion of vulnerable groups, which may trigger new forms of legal uncertainty in the future. This study concludes that electronic land registration effectively promotes legal certainty when accompanied by adequate public education, secure digital systems and inclusive implementation strategies. The results contribute to agrarian law development and provide policy insights for strengthening the equitable digital transformation of land governance.