Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Priviet Social Sciences Journal Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) PESHUM
Banke, Ricky
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum: Politik Penegakan Hukum melalui Radio Maria Indonesia Joy Zaman Felix Saragih; Andy Tonggo Mikhael Sihombing; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdisoshum.v4i1.4990

Abstract

Legal counseling is an effective method to enhance public legal awareness. Legal counseling through mass media, particularly radio, serves as a strategic means to reach a broad audience. The legal counseling program on corruption, conducted through Radio Maria Indonesia, is part of a community service initiative by lecturers from the Law Study Program at Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. This initiative aims to provide the public with a comprehensive understanding of the definition, forms, and impact of alleged discrimination in law enforcement, as well as preventive measures. Through a communicative approach and accessible language, the program seeks to foster collective awareness and encourage active public participation in supporting strict law enforcement efforts. This study analyzes the effectiveness of legal counseling through radio in shaping critical attitudes and more proactive behavior among the public regarding corruption issues. The findings indicate that radio can serve as an efficient legal education tool, particularly in areas with limited access to formal education or digital technology.
Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia Chandra, Jansen; Tanaka, Vincent; Banke, Ricky
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.9028

Abstract

Kejahatan siber merupakan ancaman global yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Sebagai organisasi penegak hukum internasional, Interpol memainkan peran penting dalam menangani dan menanggulangi kejahatan siber, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Interpol dalam menghadapi kejahatan siber di tingkat internasional serta bagaimana upaya Interpol membantu Indonesia menangani dan menanggulangi kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada analisis kebijakan dan menggunakan desain deskriptif-analitis, mengkaji struktur, strategi, serta kerja sama lembaga penegak hukum nasional dengan Interpol/aktor global lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Interpol berperan dalam meningkatkan sistem deteksi dini, memperkuat kerja sama internasional, serta memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Selain itu, strategi Interpol dalam menanggulangi kejahatan siber mencakup pencegahan berupa edukasi digital, investigasi kejahatan lintas batas, serta pengembangan teknologi, dan database global. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan yurisdiksi, kompleksitas ancaman siber, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi dan inovasi teknologi dalam upaya pemberantasan kejahatan siber di masa depan.
Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online Tanaka, Vincent; Chandra, Jansen; Banke, Ricky
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik kejahatan siber yang berkembang di era digital serta mengidentifikasi motif pelaku berdasarkan pendekatan kriminologi. Fenomena kejahatan online seperti phishing, pencurian identitas, peretasan, dan penipuan investasi semakin meningkat seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku cybercrime terdorong oleh motif ekonomi dan didukung oleh kemampuan teknis yang tinggi. Kejahatan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap individu, dunia usaha, hingga stabilitas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan digital memerlukan strategi pencegahan yang berbasis literasi digital, pembaruan regulasi, dan kolaborasi antarnegara dalam menghadapi ancaman siber lintas batas.
Kendala Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Sitorus, Rolib; Saragih, Joy Zaman Felix; Banke, Ricky
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i1.438

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial dalam era digital yang ditandai oleh pesatnya pertukaran informasi melalui teknologi. Pemerintah indonesia telah mengesahkan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, seperti undang-undang no. 27 tahun 2022, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, teknis, maupun kesadaran masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan kajian liteartur sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya infrastruktur pengawasan, ketidaksiapan pelaku usaha, serta minimnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam penerapan perlindungan data pribadi. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan penguatan kelembagaan agar pelaksanaan perlindungan data pribadi dapat berjalan optimal dan mampu menjamin hak privasi warga negara.
Penyuluhan Hukum Sertifikat Tanah dan Penyelesaian Sengketa Tanah Kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru Ginting, Sryani; Sinaga, Japansen; Silalahi, Udin; Tobing, Christina NM.; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Siahaan, Albert; Sihombing, Andy Tonggo M.
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v5i1.1286

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat Desa Betimus Mbaru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum mengenai sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan di Sibolangit, memberi motivasi dan menambah wawasan tentang Hukum Tanah/Agraria yaitu hak-hak atas tanah penting dibuktikan dengan surat tanah/sertifikat sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum. Tanah mempunyai nilai ekonomis, semakin banyak kebutuhan akan tanah maka semakin tinggi nilai tanah, tidak terhindar akibatnya semakin bertambah konflik tanah. Disamping permasalahan hukum atas hak-hak warga Desa Betimus Mbaru berkaitan dengan hak atas tanah. Upaya penyelesaian masalah hukum mengenai hak milik atas tanah dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu musyawarah adat, atau diselesaikan di pengadilan dengan mengajukan gugatan. Metode penelitian yang diterapkan untuk memecahkan masalah sertifikat tanah sebagai alas hak dan bukti kepemilikan tanah melalui penelitian yuridis normatif empiris, dengan data pustaka dan didukung dengan tanya jawab dalam penyuluhan hukum yang disampaikan di Sibolangit kepada Masyarakat Desa Betimus Mbaru. Pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai alas hak warga masyarakat Desa Betimus Mbaru, sehingga dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya akan membahas pengurusan sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
The Role of Law in Tackling Child Exploitation in Child Social Welfare Institutions (LKSA): A Case Study of the Fulfilment of Children's Basic Needs According to Welfare Standards Banke, Ricky; Sitorus, Rolib; Saragih, Joy Zaman Felix; Michael Sihombing, Andy Tonggo
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 3 (2025): JULY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i3.1714

Abstract

Child exploitation within Child Social Welfare Institutions (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak or LKSA) remains a significant concern that undermines the fulfillment of children's fundamental rights, particularly in relation to access to education, health care, proper care, and protection. This study aims to examine the role of legal frameworks in preventing and addressing exploitative practices within LKSAs, focusing on the extent to which these institutions ensure the fulfillment of children's basic needs in accordance with national welfare standards. Employing a qualitative research design with a case study approach, the study was conducted in several LKSAs in Medan, North Sumatra. Data collection methods included in-depth interviews with key stakeholders, analysis of relevant legal and institutional documents, and direct field observations. The results show that there are still practices of child exploitation in several LKSA, including forced labor and misuse of foster child status for economic interests. Other important findings include weak supervision by government agencies, limited coordination between agencies, and a lack of understanding by LKSA managers of children's rights. On the other hand, the role of the police as law enforcers is considered reactive and not optimal in preventing and prosecuting cases of child exploitation in LKSA. The main obstacles faced by POLRI include limited resources, lack of specialized training, and the absence of strong synergy between the police and other child protection agencies. Hence, the research emphasizes that although the legal framework is in place through various laws and regulations, its implementation is still not effective.
Legal Substance of Sale and Purchase of Land and Building in the Determination of BPHTB DPP in Land and Building Sale and Purchase Transactions in Medan City Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa; Tonggo Michael Sihombing, Andy; Banke, Ricky
JURNAL AKTA Vol 12, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i1.44139

Abstract

BPHTB is a levy on the acquisition of rights to land and buildings. In a transaction involving the buying and selling of property, the BPHTB tax is the responsibility of the buyer. This tax is charged on the acquisition of land and property rights and is calculated based on the Tax Object Acquisition Value stated in the sale and purchase agreement. Following the passage of Law Number 1 of 2022 regarding Financial Relationships between the Central and Local Governments, Law Number 28 of 2009 concerning these financial relations is rendered obsolete. The primary question this study addresses is: What is the legal substance of the BPHTB DPP relating to land and building transactions within the city of Medan? This investigation employs normative research approaches. The theoretical framework applied is Lawrence Friedman's theory of legal effectiveness. The DPP BPHTB for property sales and purchases is governed by the relevant regulations in Medan City, specifically the Medan City Regional Regulation Number 1 of 2024. The essence of the law must achieve the law's core objectives of Justice, Certainty, and Benefit. Ultimately, it can be concluded that the DPP BPHTB outlined in the Medan City Regional Regulation Number 1 of 2024 does not meet the legal goals envisioned by the law itself for the sale and purchase of land and buildings.
Penyuluhan Hukum: Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui Radio Maria Indonesia Joy Zaman Felix Saragih; Rolib Sitorus; Banke, Ricky
ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/abdisoshum.v4i3.6226

Abstract

Legal counseling is an effective method for enhancing legal understanding and awareness among the public. One strategic means of reaching a broader audience is through mass media, particularly radio. The legal counseling activity concerning Personal Data Protection as a Consumer Right in Online Transactions from the perspective of Law Number 27 of 2022, conducted through Radio Maria Indonesia, constitutes a part of the community service program carried out by lecturers of the Law Study Program at Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. The objective of this activity is to provide a more comprehensive understanding to the public regarding the definition, forms, and impact of alleged discrimination in law enforcement, while also explaining preventive measures. Through a communicative approach and the use of simple language, as well as the application of real-life case examples occurring in society, this program is expected to foster shared awareness and encourage active public participation in supporting fair and firm law enforcement. This study evaluates the extent to which legal counseling through radio is effective in shaping a critical attitude and more responsive behavior among the public towards Personal Data Protection as a Consumer Right in online transactions. The findings indicate that radio proves to be an effective medium for legal education, particularly in areas with limited access to formal education or digital technology.
REHABILITASI TRAUMA KORBAN TINDAK PIDANA Debra, Anjelia; Yohannes, Nickolas; Banke, Ricky
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i6.1048

Abstract

Rehabilitasi trauma korban tindak pidana merupakan proses kritis untuk memulihkan kesejahteraan psikologis individu yang terpapar kekerasan atau kejahatan. Pendekatan ini melibatkan dukungan psikologis, terapi, dan intervensi holistik guna mengatasi dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatis. Fokus utama adalah membangun kembali rasa aman, mempromosikan pemulihan mental, dan mengembangkan strategi koping yang sehat. Tim profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana korban dapat merasa didengar dan dipahami. Rehabilitasi trauma bukan hanya memperbaiki gejala, tetapi juga memperkuat ketahanan individu terhadap stres masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan korban tindak pidana dapat mengembalikan keseimbangan hidupnya dan memulai perjalanan menuju kesembuhan yang berkelanjutan.
Legal certainty of land rights through electronic registration and electronic certificates in Sialang Buah Village, Serdang Bedagai Regency Saragih, Joy Zaman Felix; Sitorus, Rolib; Banke, Ricky; Sinaga, Japansen; Damanik, Johanes Parlindungan; Arif, M
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.947

Abstract

This study examines the legal certainty of land rights through the implementation of electronic land registration and digital land certificates in Sialang Buah Village, Serdang Bedagai Regency. The digital transformation mandated by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/National Land Agency No. 3 of 2023 marks a shift from conventional physical documents to integrated electronic land administration. Using a normative-empirical legal method supported by statute and conceptual approaches, this study analyzes the validity and legal certainty of electronic certificates and evaluates the readiness, acceptance, and socio-legal implications for rural communities. Data were collected through legal document analysis, field observations, and interviews with landowners, village officials, and the Land Office. The findings reveal that electronic certificates enhance authenticity, transparency, and administrative efficiency while strengthening public trust in the governance of land. However, challenges remain concerning digital literacy, infrastructure limitations, and the inclusion of vulnerable groups, which may trigger new forms of legal uncertainty in the future. This study concludes that electronic land registration effectively promotes legal certainty when accompanied by adequate public education, secure digital systems and inclusive implementation strategies. The results contribute to agrarian law development and provide policy insights for strengthening the equitable digital transformation of land governance.
Co-Authors ALBERT LODEWYK SENTOSA SIAHAAN, ALBERT LODEWYK Andy Tonggo Mikhael Sihombing Arif, M Chandra, Jansen Damanik, Johanes Parlindungan Debra, Anjelia ginting, sryani Jur. M. Udin Silalahi Michael Sihombing, Andy Tonggo Rolib Sitorus Saragih, Joy Zaman Felix Siahaan, Albert Sihombing, Andy Tonggo M. Sinaga, Japansen Sitorus, Rolib Tanaka, Vincent Tobing, Christina NM. Tonggo Michael Sihombing, Andy Yohannes, Nickolas