<![CDATA[Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancana dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.]]>
