Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI PONPES MONASH INSTITUTE KOTA SEMARANG TERHADAP UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Mukharom; Amri Panahatan Sihotang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI) Vol. 2 No. 1 (2022): April : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpkmi.v2i1.167

Abstract

Komposisi penduduk Indonesia diwarnai oleh porsi penduduk muda yang besar. Pemuda pada rentang usia 16-30 tahun, mengikuti batasan Undang-Undang 40/2009, meliputi kira-kira seperempat dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk pemuda yang berjumlah sekitar 60 juta jiwa ini merupakan jumlah yang terbesar dalam sejarah demografi Indonesia. Peran pemuda selalu sentral dalam perubahan, mengingat dalam jiwa pemuda selalu ada hasrat yang dinamis. Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (skill) ataupun pengetahuan (knowledge). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan informasi yang tepat dan benar kepada masyarakat, khususnya para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang, mengenai peran pemuda dalam pembangunan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui penyuluhan sesudah dilakukan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman para santri Pondok Pesantren Monash Institute Kota Semarang terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kata Kunci: Pemuda, Pemberdayaan, skill.
Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan Mukharom; Indah Astanti, Dhian; Tuti Muryati, Dewi
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.62 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.89

Abstract

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tujuan ini menjadi tolak ukur penulisan dalam mengkaji putusan praperadilan. Salah satu Putusan Praperadilan yang dianggap kontroversial adalah Putusan No. 04/Pid.Prap./2015/PN.Jaksel tanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pemohon Kom.Jen Polisi Drs. Budi Gunawan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi dalam perkara Praperadilan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan Pemohon dan mengalahkan KPK. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan ke ragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Permasalahan yang dikaji diantaranya Bagaimana dasar hukum hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi memutuskan perkaranya dan Apakah putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jaksel telah susuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah hakim Praperadilan melakukan rechtsvinding sudah tepat dan memang sudah seharusnya demikian, karena salah satu beberapa alasan perlunya melakukan penemuan hukum oleh hakim telah terpenuhi yaitu peraturan tidak ada, atau peraturannya ada tapi kurang jelas. Bahkan tanpa alasan-alasan tersebut pun, seorang hakim tetap dianggap melakukan penemuan hukum (dalam arti sempit) yaitu ketika ia menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa atau kasus konkritnya.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang terhadap Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga Sesuai UU No. 23 Tahun 2004 Mukharom; A. Heru Nuswanto; Dhian Indah Astanti
ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurnaladm.v1i3.401

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, baik suami, istri, pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit, hingga mereka yang memiliki finansial baik. Kekerasan bisa terjadi sejak awal hubungan atau di lain waktu bahkan ketika rumah tangga sudah berjalan lama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengenali tanda risiko KDRT yang bisa diamati sejak dini. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena seseorang memiliki kontrol lebih tinggi daripada pasangannya. Dalam hal ini, berdiskusi atau komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Cobalah untuk selalu mendiskusikan berbagai hal, dari yang sederhana hingga berat kepada pasangan sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak memiliki andil dan merasa dihargai suara dan keberadaannya.Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada warga masyarakat di Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang dengan tema tentaang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang Terhadap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004. Harapannya warga masyarakat dapat bertambah wawasannya mengeni hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.