Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.659

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Tepis Wiring : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa

A. Heru Nuswanto

Unknown Affiliation

Author-ID : 3397992

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE Agus Saiful Abib; Doddy Kridasaksana; A. Heru Nuswanto
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 1 (2015): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Klausula baku memiliki fungsi mempermudah serta mempercepat traksaksi yang dilakukan penjual dan pembeli baik secara konvensional maupun e-commerce. Dalam pelaksanaan transaksi yang menggunakan klausula baku penjual harus tetap memperhatikan hal-hal yang diperbolehkan undangundang guna tetap memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 18 UUPK. Secara umum apabila terdapat perselisihan antara produsen dengan konsumen dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur pengadilan/litigasi maupun diluar pengadilan/non litigasi. Penyelesaian sengketa produsen dengan konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan secara mediasi , konsiliasi maupun arbitrase. Pemerintah Indonesia melalui Pasal 44 dan 49 UUPK telah membentuk LPKSM dan BPSK guna menyelesaikan sengketa produsen dengan konsumen, akan tetapi keberadaan LPKSM dan BPSK belum mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen hingga ke pengadilan.

REKONSTRUKSI SYSTEM PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN A. Heru Nuswanto; Muhammad Junaidi; Amri P Sihotang
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam sektor pertambangan adalah masalah perizinan. Dalam praktiknya, izin usaha pengelolaan pertambangan banyak mengalami dilema baik itu dari segi pertentangan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal dilaksanakan, atau yang lebih parah lagi adalah pertentangan dari masyarakat yang menolak diterbitkannya suatu izin pertambangan. Kondisi inilah yang kemudian dapat menjadi kesimpulan jika terjadi maka pertambangan tidak lagi menjadi daya dukung kesejahteraan, akan tetapi menjadi faktor konflik yang terjadi baik konflik tersebut berbentuk horizontal maupun konflik secara fertikal.Dalam penelitian, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Sumber data yang akan membantu dalam penelitian yaitu sumber data sekunder. Sedangkan Metode analisis yang digunakan adalah dengan analisis data secara kualitatif.Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelumnya izin pertambangan di berikan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pada saat izin pertambangan diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten menujukkan kondisi yang cukup banyak terjadinya konflik.Desain regulasi terhadap pengelolaan pertambangan pada khususnya izin pertambangan harus mengedepankan semangat dari perundang-undangan yang dibuat. Semangat yang dibuat tentunya tidak terlepas dari esensi yang terkandung dalam muatan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berpatokan pada aspek pembangunan yang dilakukan pada saat ini tidak boleh mengesampingkan pada upaya pembangunan pada masa yang akan datang dengan menititekankan keseimbangan ekonomi, ekologi dan social. Hal tersebut menjadi pertimbangan mutlak karena sudah semestinya hukum harus bersifat sebagai alat perubahan ke arah masyarakat yang bersifat dinamis. Hal tersebut dengan mempertimbangkan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan kebutuhan atas adanya kepastian sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat.

KEBIJAKAN PERLUASAN ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANADALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BERKEADILAN Ani Triwati; A. Heru Nuswanto; Endah Pujiastuti
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

One of the renewal of legal instruments in criminal procedural law is the expansion of evidence ie electronic information and / or electronic document and / or its printed outcome. Arrangement of evidence in criminal procedural law in Indonesia pursuant to Article 184 KUHAP, Article 5 paragraph (1) and (2) and Article 44 letter of Information and Electronic Transaction Act, covering witness statements, expert information, letters, instructions, defendants, electronic information and / or electronic documents and / or prints. The decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XIV / 2016 that for electronic information and / or electronic document as evidence is done in the framework of law enforcement at the request of the police, prosecutor and / or other law enforcement institutions determined by law. Electronic information and / or electronic documents as evidence must be obtained in accordance with the provisions of Article 31 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Act, this relates to the value of legal certainty and the value of justice for the litigant

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Beringin Ngaliyan Kota Semarang terhadap Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga Sesuai UU No. 23 Tahun 2004 Mukharom; A. Heru Nuswanto; Dhian Indah Astanti
ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa Vol. 1 No. 3 (2023): ADM : Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV.Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurnaladm.v1i3.401

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, baik suami, istri, pasangan dengan kondisi ekonomi yang sulit, hingga mereka yang memiliki finansial baik. Kekerasan bisa terjadi sejak awal hubungan atau di lain waktu bahkan ketika rumah tangga sudah berjalan lama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk mengenali tanda risiko KDRT yang bisa diamati sejak dini. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi karena seseorang memiliki kontrol lebih tinggi daripada pasangannya. Dalam hal ini, berdiskusi atau komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Cobalah untuk selalu mendiskusikan berbagai hal, dari yang sederhana hingga berat kepada pasangan sebelum membuat keputusan. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak memiliki andil dan merasa dihargai suara dan keberadaannya.Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada warga masyarakat di Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang dengan tema tentaang Pemahaman Masyarakat Kelurahan Beringin Ngaliyan Kota Semarang Terhadap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004. Harapannya warga masyarakat dapat bertambah wawasannya mengeni hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

Penguatan Pemahaman Kader Pindrikan Lor tentang Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif HAM Internasional Helen Intania Surayda; Tri Mulyani; A. Heru Nuswanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tipis Wiring Vol 5 No 1 (2026): Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Raden Rahmat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/tepiswiring.v5i1.3372

Gender is a social concept shaped by social construction, culture, and societal norms. Gender inequality can position women in subordinate positions, economically dependent, and with limited access to justice. From a legal and human rights perspective, GBV, including domestic violence, constitutes a violation of fundamental rights. The UDHR affirms the principle of equality and dignity inherent in every human being, without any distinction. According to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, in 2025, victims in Indonesia reached 30,013 people, 2,599 people in Central Java, and the highest in Semarang City with 382 victims. Data from the Semarang City DP3A (Regional Empowerment and Child Protection Agency) showed that cases of violence reached 46 cases as of March 10, 2026, with 17 cases of domestic violence. In Central Semarang, there were 3 cases, one of which was domestic violence. International law firmly positions GBV as a form of discrimination against women. This is emphasized in CEDAW, which states that violence against women is a form of discrimination that prevents women from enjoying their human rights and basic freedoms. Indonesia has ratified and adopted the principles of CEDAW into national law through the Domestic Violence Law and the Women and Children Protection Law. However, various studies have shown that the effectiveness of the law is determined not only by the existence of regulations, but also by the level of public understanding and legal awareness. This Community Service Program (PKM) activity was conducted using questionnaires, outreach, discussions, and questions and answers. In this PKM activity, cadres obtained information and increased their understanding of KBG from an international legal perspective, as indicated by an average increase in general understanding of 25 participants of 84.80%..

Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Kedisiplinan Berdasarkan Uunomor 5 Tahun 2014 : Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Aditya Nur Wicaksono; A. Heru Nuswanto; Sukimin -
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 6 No. 2 (2016): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) didasarkan pada kepatuhan pegawai terhadap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan lembaga pemerintahan yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan semua aturan dan tata tertib dalam berdisiplin di lingkungan instansi pemerintahan Kota Semarang guna memantu tugas walikota dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan berlangsung dengan lancar. Sebagai lembaga pemerintahan yang diberikan tugas untuk mengawasi kinerja para pegawai, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesui aturan yang ada di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah kota semarang terhadap pelanggaran kedisiplinan menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kendala yang di hadapi BKD dalam memberikan sanksi kepada para PNS yang melanggar dan juga dan upaya BKD dalam menggurangi jumlah pelanggaran PNS di Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis sehingga data digunakan adalah data primer, tersier, dan sekunder.Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri sipil mulai dihitung dari tahun 2011-2016 menunjukan jumlah pelanggaran yang berbeda-beda disetiap tahunya dengan tingkatan pelangaran yang berbeda dari tingkat ringan, sedang, sampai tingkat berat.The discipline of civil servants (PNS) is based on obedience of employees to carry out their duties and responsibilities as servants of the State and public servants. Regional Personnel Agency (BKD) is a government agency that is authorized to supervise and control all rules and discipline in discipline in the governmental environment of Semarang City to assist the duties of the mayor in running a good government and progress smoothly. As a government agency given the task to oversee the performance of employees, the implementation of these activities must be in accordance with the rules contained in the Act ASN Number 5 of 2014. The problem discussed in this study is how the authority of Semarang city government against violation of discipline according to Law Number 5 Year 2014 on State Civil Apparatus (ASN), constraints faced by BKD in giving sanctions to civil servants who violated and also and BKD efforts in reducing the number of violations of civil servants in the city of Semarang. This type of research is sociological juridical so that the data used are primary, tertiary, and secondary data. Data analysis method used is qualitative. Based on the results of the study shows that the number of violations committed by civil servants began to be calculated from the year 2011-2016 shows the number of violations varying each year with different levels of violation from mild to moderate to severe levels.

PERAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA REJOSARI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK Ravi Sidqi Alfatikh; A. Heru Nuswanto; Sukimin Sukimin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v2i1.3433

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 di Desa Rejosari Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: jenis penelitian hukum non-doktrinal atau sosiologis, spesifikasinya deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: Pemerintah desa rejosari telah melaksanakan perannya dalam bidang penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pimbinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mengunakan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa yang di laporkan setiap tahun kepada Bupati. Pemerintah desa dalam melaksanakan perannya memiliki kendala namun pemrintah desa memiliki upaya mengatasi solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

Co-Authors Abib, Agus Saiful Aditya Nur Wicaksono Amri P Sihotang Ani Triwati Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Muhammad Junaidi Mukharom, Mukharom Ravi Sidqi Alfatikh Sukimin - Sukimin Sukimin surayda, helen intania Tri Mulyani

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search