Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pengaruh Kasus Sengketa Merek Terhadap Industri Sepeda dan Otomotif: Studi Kasus Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor Thie, Naysa Andrea; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2585

Abstract

Sengketa merek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri, terutama dalam industri sepeda dan otomotif yang sangat kompetitif. Studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor menunjukkan bagaimana kasus sengketa merek dapat mempengaruhi kedua perusahaan dan industri secara luas. Dalam kasus ini, Trek Bicycle Corporation, produsen sepeda terkemuka, menuduh PT Astra Honda Motor, produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, telah menjiplak merek dagang mereka. Sengketa ini menciptakan ketegangan antara kedua perusahaan dan dapat memengaruhi citra dan reputasi mereka di mata konsumen. Selain itu, kasus ini juga bisa memicu persaingan tidak sehat dan merugikan industri secara umum. Dampak dari kasus sengketa merek antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor terhadap industri sepeda dan otomotif dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, dan kerugian finansial yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa merek dalam industri sepeda dan otomotif sangat penting untuk memastikan berlangsungnya persaingan yang sehat dan berkelanjutan. Kontribusi dari regulator dan lembaga hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa merek secara adil dan transparan juga sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan industri. Dengan demikian, studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kasus sengketa merek terhadap industri sepeda dan otomotif. Pentingnya memahami hukum merek dagang dan menyelesaikan sengketa dengan bijaksana adalah kunci untuk memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Wanted List-Based Drug Law Enforcement: Effective Strategy or Mere Formality? Thie, Naysa Andrea; Adhari, Ade
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.301

Abstract

The widespread abuse of narcotics in Indonesia represents a multifaceted issue, significantly exacerbated by weaknesses within the law enforcement system—particularly in the arrest of individuals listed on the Wanted Persons List (DPO). This study aims to (1) identify the legal procedures for determining DPO status, (2) evaluate the strategies and operational challenges involved in the arrest process, and (3) analyze the role of information technology and inter-agency cooperation in enhancing the effectiveness of law enforcement. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, the research draws upon document analysis and in-depth interviews with law enforcement personnel. The findings reveal that, although the legal foundation for determining DPO status is well established, its implementation is hindered by structural barriers, limited inter-agency coordination, and the suboptimal application of digital technologies. The study concludes by underscoring the urgent need for the integration of digital systems, the reinforcement of cross-institutional collaboration, and the enhancement of human resource capacity to effectively support the eradication of narcotics-related crimes in Indonesia.
Wanted List-Based Drug Law Enforcement: Effective Strategy or Mere Formality? Thie, Naysa Andrea; Adhari, Ade
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.301

Abstract

The widespread abuse of narcotics in Indonesia represents a multifaceted issue, significantly exacerbated by weaknesses within the law enforcement system—particularly in the arrest of individuals listed on the Wanted Persons List (DPO). This study aims to (1) identify the legal procedures for determining DPO status, (2) evaluate the strategies and operational challenges involved in the arrest process, and (3) analyze the role of information technology and inter-agency cooperation in enhancing the effectiveness of law enforcement. Employing an empirical juridical method with a qualitative approach, the research draws upon document analysis and in-depth interviews with law enforcement personnel. The findings reveal that, although the legal foundation for determining DPO status is well established, its implementation is hindered by structural barriers, limited inter-agency coordination, and the suboptimal application of digital technologies. The study concludes by underscoring the urgent need for the integration of digital systems, the reinforcement of cross-institutional collaboration, and the enhancement of human resource capacity to effectively support the eradication of narcotics-related crimes in Indonesia.
Pengaruh Kasus Sengketa Merek Terhadap Industri Sepeda dan Otomotif: Studi Kasus Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor Thie, Naysa Andrea; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2585

Abstract

Sengketa merek dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap industri, terutama dalam industri sepeda dan otomotif yang sangat kompetitif. Studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor menunjukkan bagaimana kasus sengketa merek dapat mempengaruhi kedua perusahaan dan industri secara luas. Dalam kasus ini, Trek Bicycle Corporation, produsen sepeda terkemuka, menuduh PT Astra Honda Motor, produsen sepeda motor terbesar di Indonesia, telah menjiplak merek dagang mereka. Sengketa ini menciptakan ketegangan antara kedua perusahaan dan dapat memengaruhi citra dan reputasi mereka di mata konsumen. Selain itu, kasus ini juga bisa memicu persaingan tidak sehat dan merugikan industri secara umum. Dampak dari kasus sengketa merek antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor terhadap industri sepeda dan otomotif dapat dirasakan dalam berbagai aspek, seperti penurunan kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, dan kerugian finansial yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa merek dalam industri sepeda dan otomotif sangat penting untuk memastikan berlangsungnya persaingan yang sehat dan berkelanjutan. Kontribusi dari regulator dan lembaga hukum dalam menyelesaikan kasus sengketa merek secara adil dan transparan juga sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan industri. Dengan demikian, studi kasus antara Trek Bicycle Corporation dan PT Astra Honda Motor memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh kasus sengketa merek terhadap industri sepeda dan otomotif. Pentingnya memahami hukum merek dagang dan menyelesaikan sengketa dengan bijaksana adalah kunci untuk memastikan kelangsungan bisnis dan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Saly, Jeane N; Thie, Naysa Andrea; Rahmasar, Lisa; Monica, Racheline Angel; Antika, Aldizya Jasmine Harum; Herningsih, Meliana Kartika
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adat Batak Toba merupakan salah satu upacara ritual adat Batak Toba. Pada umumnya, pernikahan pada Adat Batak Toba seorang perempuan akan meninggalkan marganya setelah itu dia akan mengikuti marga dari suaminya. Suku Batak Toba menganut Sistem Patrilineal, hal ini dikarenakan untuk mewarisi garis keturunan dari marga anak laki-laki. Perkawinan yang sering dipakai dalam adat Batak Toba yaitu perkawinan jujur, bisa disebut juga perkawinan yang diawalkan dengan pembayaran jujur dengan istilah lain yaitu sinamot. Pada zaman dulu sinamot bukanlah berbentuk uang, melainkan barang-barang yang pada dasarnya dianggap bermakna. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu sinamot berubah konsep berupa uang yang diberikan sebagai transaksi jual beli. Dengan memberikan sinamot merupakan suatu bentuk penghormatan bagi pihak keluarga wanita. Tradisi ini telah menjadi salah satu dari serangkaian perkawinan tradisional yang divalidasi dan disetujui oleh masyarakat suku Batak Toba itu sendiri, sehingga dapat memperkuat integritas sosialnya. Maka, tujuan penelitian ini adalah Bagaimana makna sinamot dalam keluarga perempuan pada perkawinan suku masyarakat dan mengetahui faktor-faktor hambatan pelaksanaan tradisi sinamot pada perkawinan adat batak toba. Metode yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis-Normatif.