Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Journal of Accounting Law Communication and Technology
Chandra, Clarissa Mayella
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rasji, Rasji; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2465

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia salah satunya meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda namun dalam menjalankan peran dan kewenangannya memiliki kesinambungan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara yang bertugas mengadili perkara-perkara yang telah melewati proses pengadilan di tingkat yang lebih rendah dan memiliki keputusan final dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan memastikan kesesuaian suatu peraturan atau tindakan pemerintah dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara.
Studi Filsafat Hukum mengenai Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Prianto, Yuwono; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur Vol 2, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/motekar.v2i2.3919

Abstract

Anak dalam pandangan hukum memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa dikarenakan anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir yang mendasar untuk memahami, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak. Tindak pidana yang dilakukan anak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum seperti aspek realism hukum, filsafat hukum kritis, filsafat hukum feminis, dan filsafat hukum keadilan. Dengan memahami dasar-dasar filsafat hukum, kita dapat melakukan pendekatan restoratif, penceggahan, perlindungan hukum, dan penanggulangan yang lebih baik dan lebih manusiawi dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan kebijakan yang dapat diambil mengenai tindak pidana yang dilakukan anak.
Potensi Singgungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Rasji, Rasji; Chandra, Clarissa Mayella; Maharani, Shavira Ardita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2465

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia salah satunya meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda namun dalam menjalankan peran dan kewenangannya memiliki kesinambungan. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara yang bertugas mengadili perkara-perkara yang telah melewati proses pengadilan di tingkat yang lebih rendah dan memiliki keputusan final dalam penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan memastikan kesesuaian suatu peraturan atau tindakan pemerintah dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara tersebut. Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dalam konteks bahwa kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari sistem peradilan negara yang berwenang memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi negara.
Judicial Reasoning in Personal Data Misuse Cases: The Application of the Personal Data Protection Law in Court Decisions Chandra, Clarissa Mayella; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.350

Abstract

The rapid advancement of digital technology has heightened the risk of personal data misuse, thereby necessitating effective law enforcement under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). This study aims to examine judges’ legal reasoning in adjudicating cases of personal data misuse and to analyze the application of the PDP Law within Indonesia’s criminal justice system. Specifically, it assesses the alignment between the ideal legal principles (das sollen) and the practical implementation (das sein). Employing a normative juridical approach combined with qualitative analysis, this research examines three court decisions: Decision No. 77/Pid.Sus/2024/PN Tangerang, Decision No. 78/Pid.Sus/2024/PN Tangerang, and Decision No. 5/Pid.Sus/2023/PN Karanganyar. The findings reveal that judges have begun to internalize the paradigm of personal data protection through the application of Articles 67 and 68 of the PDP Law, although variations in interpretation and implementation persist. The study concludes that Indonesia’s judicial practice is undergoing a gradual transition toward a more consistent enforcement of privacy law, yet further development of jurisprudential guidelines and enhanced judicial capacity remain essential to strengthening privacy protection in the digital era.
Co-Authors Maharani, Shavira Ardita Rasji, Rasji Yuwono Prianto