Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Law and Justice
Yunita Reykasari
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Juridical Study of Ownership of Ownership of Flats by Foreign Citizens Based on Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Rights Management Rights for Flats Units and Land Registration Sari, Eriza Yulistiana; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3116

Abstract

This study aims to determine and understand the Ownership of Usage Rights of Apartment Units by Foreign Citizens Based on the Theory of Benefit. The research methods used include a statute approach and a conceptual approach, a type of normative legal research, with data collection methods through library surveys and qualitative legal analysis. The results of the study indicate that Government Regulation Number 18 of 2021 provides a legal basis for foreign citizens to have usage rights over apartment units in Indonesia but does not provide full ownership rights, this regulation provides legal certainty and clear procedures, which are expected to be further elaborated in the Ministerial Regulation. The Indonesian government needs to consider allowing foreign citizens to have ownership rights over apartment units by considering the various benefits that can be obtained. This step can increase foreign investment, encourage economic growth, improve property quality, stabilize the property market, increase state revenues, and support infrastructure development. With proper regulation and strict supervision, this policy can provide significant benefits to the Indonesian economy and society as a whole.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi atas Pembebanan Suku Bunga Hutang di atas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga Febby Cahya Ainur Rahma; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hokum anggota koperasi serta pertanggugjawaban koperasi terhadap pembebanan bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni sebesar 24% per tahun. Salah satunya terletak pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember yang membebankan bunga sebesar 30% per 10 minggu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi. Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah. Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota
Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar dan Selama Beredar Prabawati, Adela Intan; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i1.4797

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre-market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis, masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi
Co-Authors Febby Cahya Ainur Rahma Prabawati, Adela Intan Sari, Eriza Yulistiana