Luis, Reinaldo Francisco
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewajiban Negara dalam Penggusuran Pedagang Kaki Lima di Kota Dili dengan Perspektif Teori Kewajiban Negara Menurut Miriam Budiardjo Ribeiro, António Soares; Luis, Reinaldo Francisco
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggusuran pedagang kaki lima di Timor-Leste merupakan isu kompleks yang menyoroti ketegangan antara kebutuhan penataan kota dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Meskipun pemerintah memiliki dasar hukum untuk menertibkan ruang publik melalui peraturan perundang-undangan namun tindakan penggusuran sering kali menimbulkan dampak signifikan yang merugikan. Dalam negara hukum, salah satu prinsip yang dipegang teguh adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, negara diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mungkin bertentangan dengan hak individu, salah satunya adalah penggusuran (pemindahan paksa). Penggusuran nyatanya merupakan beban besar yang harus dipikul oleh masyarakat kelas bawah yang selama ini tidak diperhatikan kondisi kehidupannya oleh pemerintah yang telah berkuasa secara bergantian. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, memfasilitasi kesejahteraan sosial, serta melindungi hak-hak dasar warganya.
Environmental Impact and Climate Change as Seen From Environmental Law in Timor-Leste “A Legal System Perspective - Lawrence Mier Friedman” Cabral, Adino Nunes; Luis, Reinaldo Francisco
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31461

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensip dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hal ini berbagai peraturantersebut tidakhanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan. Pemerintah Timor-Leste melalui Parlemen Nasional telah meratifikasi United Nation Framwork Convention on Climate Change (UNFCCC), The Kyoto Protocol dan perubahannya – The Doha Amandement to the Kyoto Protocol dan The Paris Agreementdemikian Timor-Leste terikat aktif melakukan langkah-langkah dan tindak lanjut dalam Konvensi dan Protokol tersebut. Perubahan iklim global merupakan persoalan publik secara global. Tidak ada yang memiliki atmosfer dan emisi masing-masing negara yang timbul dari Gas Rumah Kaca berkontribusi kumulatif terhadap peningkatan polusi keseluruhan atmosfer. Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat dan tidak ideal.