Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Jurnal Restorative Justice Journal Evidence Of Law Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Annusfy
Dipo Wahjoeono, Dipo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Surabaya Wahjoeono, Dipo; Prawesthi, Wahyu
JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK Vol 2, No 02 (2015): JURNAL MANAJEMEN TRANSPORTASI & LOGISTIK
Publisher : STMT Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the efforts made to reduce traffic density in Surabaya is by maximizing both mass and individual public transportation system using available modes such as city buses, paratransit minibuses, taxis and multipurpose transport vehicle. Therefore, it is interesting to assess human transport problems suing public transportation system in Surabaya from jurisdiction point of view in the form of library study involving legislation, references and legal documents related to the problems. In this situation, the enactment of Law No. 22 year 2009 indicates that the implementation of human transport with public vehicles including paratransit minibuses cannot be held by individual, yet, it should be conducted by organization with legal status such as Koperasi or firms.
SOSIALISASI DAN PEMBERIANBANTUAN HUKUM TENTANG HUKUM WARIS DI DESA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO Wahjoeono, Dipo; Ahmad, Muh. Jufri; Widya Ningrum, Cindi; Anugrah, Narendra Putra; Hendarto, Vanya Agatha; Assegaff, Nabila
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.704

Abstract

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Wisata Candipari, Sidoarjo, dengan fokus pada Tata Kelola Desa Wisata dan masalah hukum waris. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi lokal sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat Desa Candipari, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pengrajin, dan wiraswasta, menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk ketidakpahaman tentang hukum waris. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini mengadakan Klinik Bantuan Hukum mengenai hukum waris. Metode pelaksanaan melibatkan konsultasi hukum oleh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang berlangsung selama dua jam. Sasaran utama adalah masyarakat Desa Candipari yang memerlukan bantuan hukum terkait masalah warisan. Kegiatan ini meliputi penyuluhan hukum, bimbingan hukum individual, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kewarisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa banyak keluarga di Desa Candipari mengalami konflik terkait pembagian warisan yang sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hukum waris, manajemen harta, dan ketamakan. Klinik Bantuan Hukum berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris, membantu mengurangi potensi konflik, dan memperkuat tata kelola hukum waris. Masyarakat memperoleh bimbingan praktis mengenai pembagian warisan yang adil dan memahami pentingnya perencanaan suksesi. Dampak dari kegiatan ini mencakup peningkatan pemahaman hukum waris, akses bantuan hukum, kesadaran hukum, penyelesaian sengketa secara damai, dan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, kegiatan Klinik Bantuan Hukum di Desa Candipari diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat pemahaman hukum waris dan tata kelola harta benda secara inklusif dan berkelanjutan.
Distributive Justice Analysis in the Context of Workers' Leave Time Regulation: A Legal Perspective Yaqin, Robith Ainul; Wahjoeono, Dipo; Luis, Reinaldo Francisco
Mimbar Keadilan Vol. 17 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/mk.v17i2.10997

Abstract

The controversy surrounding Law No. 6/2023 revolves around the loss of the two-day weekend holiday entitlement for workers, the provision of only one day off in a six-day workweek, changes in working hours, which also affect rest time to only one day per week for a 6-day work schedule. The existence of a law should inherently provide fairness to society and contribute to the happiness of the people, but on the other hand, the government must also strive consistently to foster the economic growth of the population as a means to achieve social welfare. This research aims to investigate the regulation of workers' rest time under Law No. 6/2023 and to assess whether the provisions for rest time under Law No. 6/2023 have met the criteria of fairness for workers. To address these objectives, a normative juridical method with legislative and conceptual approaches is employed. Based on distributive justice theory, Law No. 13/2003 better reflects justice in labor relations in Indonesia as it considers basic needs, equality, and workers' contributions more comprehensively. Conversely, Law No. 6/2023, despite providing benefits to employers and potentially stimulating economic growth, appears to reduce the protection and welfare of workers, which can be deemed less fair according to distributive justice principles. Therefore, strict monitoring and improvements are necessary in the implementation of Law No. 6/2023 to ensure fairness for workers is maintained.
AKIBAT HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG Hariyanto, M.Fauzi; Wahjoeono, Dipo
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.276

Abstract

Perselisihan ataupun konflik antara individu memiliki cakupan yang sangat luas serta bisa terjadi di lingkungan umum ataupun pribadi. Menurut UU No 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa, terdapat berbagai metode alternatif menyelesaikan sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi. Akan tetapi salah satu bentuk menyelesaikan sengketa pada hukum perdata/perdata ialah mediasi. Akan tetapi, kasus yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi bisa ditemukan di pasal 4 Perma No.4. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi pengadilan, yakni “semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek serta kasus dimana berbagai pihak yang berperkara (partij verzet) serta pihak ketiga (derden verzet) memiliki hak keputusan tetap penegakannya Kasus-kasus perlawanan mempunyai kekuatan hukum serta wajib untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui mediasi.” Jenis kajian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundnag undnagan serta perbandingan sebagai dasar atas kajian. Dilihat dari implikasi Mediasi, jika berhasil diimplementasikan bisa dikatakan ideal untuk mewujudkan prinsip uji coba cepat, sederhana, serta murah. Selain itu, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan, salah satunya asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik, oleh karenanya semua pihak yang membuat perjanjian bisa menjamin terlaksananya segala hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu. UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan menghapus sebagian ataupun seluruh perjanjian jika perjanjian itu dinilai melanggar asas itikad baik. Asas itikad baik juga memaparkan jika dalam menjalankan suatu perjanjian, berbagai pihak wajib memperlakukan setiap orang secara adil. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum bagi berbagai pihak yang tidak beritikad baik, diantaranya penggugat yang dinyatakan beritikad tidak baik pada proses mediasi, serta tuntutan hukum dimana hakim memaparkan tidak bisa diterima. Penggugat juga berkewajiban membayar biaya mediasi.
Analisis Upaya Hukum Bagi Peserta Magang MBKM Dalam Menuntut Hak-Hak Berdasarkan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Jemadur, Yohanes Brilian; Wahjoeono, Dipo
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i2.6430

Abstract

The Merdeka Campus Learning Internship Program (MBKM) provides students with the opportunity to gain valuable work experience relevant to their fields of study. However, interns often face challenges in asserting their rights, such as fair wages, appropriate working hours, and adequate legal protections. This study aims to analyze the legal efforts that MBKM interns can undertake to claim their rights based on the labor law system in Indonesia. The type of research used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that although interns have certain rights, awareness of these rights remains low. Many interns are unaware that they are entitled to the same legal protections as other workers, resulting in frequent unfair treatment. Additionally, there are shortcomings in the regulations governing the protection of interns, which often leaves them vulnerable to exploitation by companies. Recommendations are made to enhance legal protection for interns, including the need for socialization regarding their rights to students and industry stakeholders. Educational institutions are also expected to play an active role in providing clear information about the rights held by interns. Furthermore, it is important to involve companies in creating a fairer and more transparent internship environment. Thus, it is hoped that interns can be more proactive in asserting their rights and gaining beneficial experience during their internship, contributing to their professional development in the future. This research is expected to serve as a reference for improving internship policies and practices in Indonesia.
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN ANGGARAN PENDIDIKAN OLEH SEKOLAH SWASTA Putra, Rendy Arcapada; Wahjoeono, Dipo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i5.1404

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana dari pemerintah pusat disalurkan melalui pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten sebelum disalurkan ke sekolah-sekolah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BOS. Namun, sekolah telah terlibat dalam beberapa kasus pencurian dana BOS.
Perlindungan Hukum Terhadap Dosen Kontrak Pancasona, Rakamas; Wahjoeono, Dipo
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 12 (2026): January
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18160893

Abstract

This study examines the legal protection framework for contract lecturers in Indonesia by analyzing the structural inconsistencies between labor law regulations and higher education norms and their implementation within universities. Although Law No. 13 of 2003 as amended by Law No. 11 of 2020 and Government Regulation No. 35 of 2021 restrict fixed-term employment contracts (PKWT) to temporary work, universities continue to apply repeated contracts to lecturers whose duties are permanent and integral to the Tridharma of Higher Education. This practice creates legal uncertainty, particularly following Constitutional Court Decision No. 37/PUU-XXI/2023. Furthermore, despite statutory guarantees under Law No. 14 of 2005 and Law No. 12 of 2012, contract lecturers frequently experience discrimination in remuneration, social security, and career advancement. This study concludes that long-serving contract lecturers substantively qualify as permanent employees (PKWTT), necessitating status conversion to ensure justice, legal certainty, and constitutional compliance.
Upaya Hukum Korban Kegiatan Outing Class Yang Mengakibatkan Korban Jiwa Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Sakti, Dimas Bayu; Wahjoeono, Dipo
Annusfy : Journal of Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 4 (2025): December 2025, Annusfy
Publisher : Jaanur Elbarik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65065/mmh01a68

Abstract

This study aims to examine whether casualties arising from outing class activities both fatalities and victims experiencing physical or psychological trauma can be categorized as unlawful acts. It also seeks to identify the legal remedies available to victims and their families as the disadvantaged parties in holding the responsible institution accountable for material and immaterial losses. Although outing class activities are intended to enhance students’ creativity, skills, and learning experiences through outdoor learning, they have increasingly received negative public stigma when such activities result in tragedies causing loss of life. These incidents raise parental concerns regarding student safety, prompting victims and their families to pursue legal measures as a form of protection and to ensure equal treatment before the law. This research employs a normative juridical approach, examining legal provisions, norms, and doctrines relevant to the issues addressed. The study concludes that the actions of the school can be classified as unlawful acts when assessed against the established legal elements and the facts of the incident. Consequently, the school bears legal responsibility for the harm caused by the negligence of its employees, particularly teachers, in organizing outing class activities. Accountability includes providing compensation for both material and immaterial damages suffered by the victims.   
Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit Sholehah, Nur Faizatus; Wahjoeono, Dipo
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17958332

Abstract

This study examines the legal status of freelance workers as concurrent creditors in bankruptcy proceedings. Freelance workers, as service providers who do not have an employment relationship with a company, are entitled to receive payment for the services they provide. However, in bankruptcy proceedings, freelance workers face limitations on their rights as concurrent creditors. This research analyzes the legal standing of freelance workers in bankruptcy proceedings and how their rights are protected. The results of the study indicate that freelance workers have a weak position as concurrent creditors and require better legal protection to ensure the fulfillment of their rights. The findings also show that freelance workers, as concurrent creditors, have limited rights in bankruptcy proceedings, such as lower payment priority compared to secured and preferred creditors. This study further finds that freelance workers need stronger legal protection to ensure their rights are fulfilled during bankruptcy proceedings. Therefore, this research is expected to contribute to the development of bankruptcy law in Indonesia, particularly with regard to the protection of freelance workers’ rights.
Co-Authors Ahmad, Muh. Jufri Anugrah, Narendra Putra Assegaff, Nabila Hariyanto, M.Fauzi Hendarto, Vanya Agatha Jemadur, Yohanes Brilian Luis, Reinaldo Francisco Pancasona, Rakamas Putra, Rendy Arcapada Sakti, Dimas Bayu Sholehah, Nur Faizatus Wahyu Prawesthi, Wahyu Widya Ningrum, Cindi Yaqin, Robith Ainul