Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISTA : Jurnal Hukum dan Keadilan Al-Mudharabah
Riadhus Sholihin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Al-Mudharabah

 1 
KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH: (STUDI PANDANGAN M. MUTAWALLĪ AL-SYA’RĀWĪ) Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.823

Abstract

Perspektif Islam tentang akad utang-piutang masuk dalam akad sosial.Akad utang dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.Hanya saja, para ulama tidak pada dalam menetapkan kedudukan hokum pencatatan utang. Jumhur ulama menyatakan pencatatan utang tidak wajib, sementara pendapat sebagian lainnya menyatakan wajib. Mutawallī Al-Sya’rāwī merupakan salah satu tokoh yang berpendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat al-Sya’rāwī menarik diteliti karena ada relevansinya dengan konteks akutansi modern. Fokus yang menjadi perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui Mutawallī al-Sya’rāwī mewajibkan pencatatan hutang, danmengetahui dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan Mutawallī al-Sya’rāwī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study dipustaka (library research). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara deskriptifanalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang.Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode istinbāṭ yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu bayanī dan istiṣlāḥī. Metode bayanī tempat pada telaah atas lafaz “فَٱكۡتُبُوهُۚ”, yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran istiṣlāḥī yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.
ANALISIS PERJANJIAN PRE-ORDER PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA BAGI PARA PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: Suatu Penelitian terhadap Online shop di Banda Aceh Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2015

Abstract

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ENDORSEMENT SKINCARE DI BANDA ACEH: Kajian terhadap Keberadaan Unsur Gharar Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2023

Abstract

Banyaknya sekarang selebgram di Banda Aceh yang sudah menjadi endorsement terhadap berbagai produk skincare. Pada praktiknya, masing-masing selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menjalankan endorsement skincare. Disamping kepatuhan dan ketelitian mereka dalam memilih dan menerima endorse, ternyata terdapat selebgram yang mengandung unsur gharar dalam menjalankan endorsement produk skincare. Seharusnya bagi para pihak yang akan melakukan endorsement dan menjadi endorser hendaknya berlaku jujur dalam menyampaikan informasi. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Selebgram endorser dalam menawarkan produk harus memberikan informasi yang benar dan tidak boleh ada unsur penipuan, karena akan menjadi gharar jika hal tersebut dilakukan. Islam mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun juga pada keberkahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik endorsement skincare di Banda Aceh serta untuk meneliti tentang perlindungan hukum para pihak pada praktik endorsement skincare di Banda Aceh dan untuk menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik endorsment skincare di Banda Aceh kajian terhadap keberadaan unsur gharar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Hasil riset membuktikan bahwa setiap selebgram memiliki prinsipnya sendiri dalam menerima endorse produk skincare. Disamping itu masih terdapat selebgram endorse yang hanya mementingkan keuntungannya saja. Prinsip endorsement selebgram ini jelas mengandung unsur gharar yang dapat merugikan konsumen. Pada dasarnya, Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam bermuamalah, namun ada ketegasan dalam batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Pihak yang melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan penghasilan. Hal ini dapat dicapai bila antara para pihak menunjukkan kebaikan diantara mereka.
LEGAL PROTECTION IN MOTORCYCLE PURCHASE TRANSACTIONS THROUGH LEASING ACCORDING TO THE CONCEPT OF MURABAHAH: A Study at PT Mandala Multi-Finance Aceh, Indonesia Nona Silva Syakina Nuri; Muhammad Yusuf; Riadhus Sholihin
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the implementation of consumer rights and responsibilities in motorcycle purchase transactions via leasing at PT Mandala Multi-Finance, focusing on those that apply murabahah contracts. Mandala multi-finance, with a focus on transactions involving murabahah contracts. This research uses a juridical-empirical approach, with primary data obtained through interviews with leasing owners, users, and experts in Islamic economic law. The study results indicate that, when leasing is implemented, there are often cases of default, usually committed by the lessee (the borrower). These defaults can take various forms, such as subleasing, using the goods as collateral for debt, failing to pay late fees, failing to pay due instalments, and delaying lease payments. In some cases, the lessee deliberately misappropriates the goods by selling them. As a result of these breaches of contract, financing companies may suffer losses and have the right to file lawsuits under applicable laws. PT Mandala Multifinance, as a financing institution, must ensure that Islamic standards and relevant regulations are followed in all transactions. The company must draft transparent and balanced contracts and provide consumers with sufficient information regarding their rights and responsibilities. Furthermore, the company must ensure that the vehicle repossession process is carried out by legal procedures, including registering fiduciary guarantees and notifying consumers adequately. By applying the principles of transparency, fairness and compliance with existing regulations, motorcycle leasing at PT Mandala Multi-finance is expected to run smoothly and provide the best legal protection for consumers. Mandala Multifinance will run smoothly and provide consumers with legal protection.
Co-Authors Ahmad Faizul Akbar Khatib Chairul Fahmi Farhan Akbar Ida Friatna Kamaruzzaman MUHAMMAD YUSUF Nona Silva Syakina Nuri Raihanun Nisa