Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALAR (Pakuan Law review)
Angela, Melisa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI HAK KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN Angela, Melisa; Widjaja, Dorantes; Siswanto, Carissa Amanda; Indradewi, Astrid Athina
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10532

Abstract

Abstrak Penulisan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan peran masyarakat dalam melindungi hak nya sebagai konsumen sebagaimana tercantum dalam Konsiderans huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih teliti dalam memperhatikan suatu produk pangan olahan supaya pelaku usaha dapat menjaga mutu produknya tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan karena turut serta masyarakat sebagai konsumen dapat membantu pemerintah maupun badan pengawas obat dan makanan dalam melindungi hak konsumen atas terjaminnya mutu suatu produk pangan olahan dan berdasarkan hal itu maka peran masyarakat menjadi penting dalam melindungi hak konsumen terhadap produk pangan olahan. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan sehingga dipetoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab dalam perlindungan konsumen bukan hanya pada pelaku usaha maupun pemerintah serta lembaga-lembaga yang dibentuk ataupun diakui namun juga tanggung jawab konsumen untuk melindungi hak konsumen yang dimilikinya, karena dengan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian maka masyarakat sebagai konsumen akan dapat melindungi hak konsumennya dari pihak-pihak yang memiliki niat buruk dalam perdagangan. Masyarakat diharapkan untuk mengimplementasikan konsideran huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kehidupannya sebagai konsumen agar pembangunan perekonomian nasional dapat dijalankan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen. Kata kunci: Produk Pangan Olahan;Peran Masyarakat; Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This writing aims to explain the role of the community in protecting their rights as consumers as stated in the Consideration letter d of the Consumer Protection Law so that they pay more careful attention to processed food products so that business actors can maintain the quality of their products in accordance with the standards that have been set because they contribute to and the public as consumers can assist the government and food and drug regulatory agencies in protecting consumer rights to ensure the quality of processed food products and based on this, the role of the community becomes important in protecting consumer rights regarding processed food products. This writing uses a type of normative research which is descriptive analytical in nature with data collection techniques through library research so that it can be concluded that the responsibility for consumer protection is not only on business actors and the government as well as established or recognized institutions but also the responsibility of consumers to protect consumer rights. that they have, because with awareness, knowledge, concern, ability and independence, society as consumers will be able to protect their consumer rights from parties who have bad intentions in trade. The public is expected to implement the consideration of letter d of the Consumer Protection Law in their lives as consumers so that national economic development can be carried out while maintaining consumer protection. Keywords: Processed Food Products; Community Role; Consumer protection.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS LINGKUNGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN Angela, Melisa; Permatasari, Dewi Shinta; Steven, Anthony; Tedjokusumo, Dave David
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i2.10109

Abstract

AbstractThis study aims to explore whether the protection of environmental journalists' rights can serve as a means to prevent ongoing environmental pollution. Freedom of the press is a crucial human right but is often threatened by violence against journalists. Although Indonesia's Press Law No. 40 of 1999 provides protection for journalists, violence against them remains widespread. Using a normative research method with a legislative approach, this study analyzes secondary data to provide a systematic and in-depth overview of the legal protection for journalists. The findings indicate that protecting journalists is essential to ensure accurate and transparent information about environmental issues is conveyed to the public. Free and courageous reporting by journalists can promote better law enforcement against activities that harm the environment. Therefore, recommendations include stronger law enforcement, increased public awareness, training for journalists, collaboration with international organizations, and revisions to the law to integrate more specific protections for environmental journalists. These measures are expected to enhance the protection of environmental journalists, enabling them to contribute maximally to efforts to prevent environmental pollution, safeguard public welfare, and preserve nature. Key Words: Legal Protection, Environmental Journalists, Violence against Journalists. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah perlindungan hak jurnalis lingkungan dapat menjadi upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang berkelanjutan. Kebebasan pers merupakan hak asasi yang penting namun sering terancam oleh kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi jurnalis, kekerasan terhadap mereka masih marak terjadi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi ini menganalisis data sekunder untuk memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam tentang perlindungan hukum terhadap jurnalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jurnalis sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan mengenai isu-isu lingkungan yang dapat disampaikan kepada publik. Liputan yang bebas dan berani oleh jurnalis dapat mendorong penegakan hukum yang lebih baik terhadap aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, rekomendasi termasuk penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan kesadaran publik, pelatihan bagi jurnalis, kolaborasi dengan organisasi internasional, serta revisi undang-undang untuk integrasi perlindungan yang lebih spesifik bagi jurnalis lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap jurnalis lingkungan sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan alam. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis Lingkungan, Kekerasan terhadap Jurnalis. 
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI NEGARA ANGGOTA ASEAN Angela, Melisa; Permatasari, Dewi Shinta; Tedjokusumo, Dave David
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i3.10240

Abstract

ABSTRACTHuman trafficking remains a serious issue that is still prevalent in ASEAN countries, despite various national regulations designed to combat it. This journal examines the legal frameworks in ASEAN member countries related to human trafficking and identifies the legal loopholes exploited by perpetrators to commit these crimes legally. This research employs a normative legal method with an analysis of legislation and real case studies. The findings show that although national laws strictly regulate human trafficking, perpetrators can still exploit loopholes in other laws, such as child adoption, contract marriages, and government internship programs. To address this issue, there is a need to raise legal awareness among the public, strengthen cooperation among ASEAN member states, and conduct thorough revisions and stringent supervision of programs or legal activities that are prone to abuse. Collective efforts from the government, law enforcement agencies, and society are essential to ensure better protection for vulnerable individuals and prevent human trafficking in the future. Key Words: ASEAN, Human Trafficking, Legal Loopholes. ABSTRAKPerdagangan orang merupakan masalah serius yang masih marak terjadi di negara-negara ASEAN, meskipun sudah ada berbagai regulasi nasional yang dirancang untuk memberantasnya. Jurnal ini mengkaji kerangka hukum di negara-negara anggota ASEAN terkait perdagangan orang, serta mengidentifikasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan ini secara legal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional telah mengatur secara tegas tentang perdagangan orang, pelaku masih bisa memanfaatkan celah dalam hukum lain, seperti adopsi anak, pernikahan kontrak, dan program magang pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan kerjasama antar negara anggota ASEAN, serta revisi dan pengawasan ketat terhadap program atau aktivitas legal yang rentan disalahgunakan. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi individu yang rentan dan mencegah terjadinya perdagangan orang di masa depan. Kata Kunci: ASEAN, Perdagangan Orang, Celah Hukum.
Co-Authors Astrid Athina Indradewi Permatasari, Dewi Shinta Siswanto, Carissa Amanda Steven, Anthony Tedjokusumo, Dave David Widjaja, Dorantes