Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Pemerintahan dan Politik Journal La Bisecoman NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Contemporary Public Administration Review (CoPAR) Tamalanrea: Journal of Government and Development Glocal Society Journal
Andi Lukman Irwan, Andi Lukman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Efektivitas Tata Kelola Dana Desa di Desa Bongo: Kajian Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kurniasari, Riska; Rusli, A.M.; Irwan, Andi Lukman
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v5i2.226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola dana desa serta faktor yang menghambat tata kelola dana desa di desa Bongo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara secara prosedural maupun teknis pengelolaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya swadaya masyarakat, belum terpenuhinya kebutuhan berdasarkan pada alokasi serta pengetahuan masyarakat terhadap realisasi anggaran membuat tata Kelola keuangan desa di desa Bongo kurang efektif. Terdapat dua faktor sebagai penghambat tata kelola anggaran desa di desa Bongo, faktor tersebut antara lain faktor internal yang meliputi keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah desa serta minimnya sarana dan fasilitas serta faktor eksternal ditandai dengan kurangnya swadaya masyarakat desa Bongo membuat beberapa skala prioritas perencanaan alokasi dana desa belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah desa Bongo.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar Galib, Wahyu Karunia; Nurlinah; Irwan, Andi Lukman; Thaha, Rasyid; Prawitno, Ashar; Alfiani, Nurul
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 9 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v9i3.4391

Abstract

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang sesuai standar kesehatan, sehingga pemerintah harus menyediakan air bersih sebagai hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyediaan air bersih dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator peran tersebut adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang air bersih. Dari penunjuk-penunjuk tersebut, disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum masih belum mencapai tingkat optimal. Penyediaan air bersih di Kelurahan Untia sulit karena lokasinya di wilayah pantai, sehingga sistem pengeboran tidak efektif untuk mendapatkan air bersih. Mencapai kesuksesan dalam penyediaan air bersih bisa dilakukan dengan memasang peralatan yang dapat mengurangi kadar garam dalam tanah di wilayah pesisir, bekerjasama dengan lembaga penyedia air bersih, dan merancang rencana induk yang lebih terstruktur untuk penyediaan air bersih
Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Alat Dan Atribut Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Makassar Embas, Ade Reskiawan; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.2029-2034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, khususnya terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen resmi dari instansi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah disosialisasikan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada pemangku kepentingan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Pelanggaran pemasangan APK pada pohon terjadi secara masif dan berulang, bahkan setelah dilakukan penertiban. Dalam periode Oktober-November 2024, lebih dari 9.150 APK yang melanggar Perwali ini telah ditertibkan. Kerusakan pohon akibat pelanggaran tersebut mencapai lebih dari 10.000 pohon sejak Pileg 2023 hingga Pilwali 2024.Kerusakan ini diproyeksikan dapat menyebabkan kematian pohon dalam lima tahun mendatang jika tidak ada tindakan tegas. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pemberlakuan sanksi yang lebih berat, serta rehabilitasi pohon yang terdampak untuk melindungi ruang terbuka hijau di Kota Makassar. 
The role of village-owned enterprises in achieving sustainable development goals (SDGs) in Wajo Regency Kalsum, Ummi; Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD) Vol. 1 No. 1 (2024): APRIL 2024
Publisher : Department of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69816/jgd.v1i1.34467

Abstract

Village Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development effort that contains eighteen goals that touch all aspects of life, including village economic growth. Village-owned enterprises (BUMDes) are instruments used to improve economic development and village welfare. This study discusses how the role of BUMDes in achieving the 8th village SDGs goal, namely equitable village economic growth. This study aims to find out how the implementation and management of BUMDes in achieving Village SDGs and factors that influence the role of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs goal in Gilireng District. The research type was descriptive qualitative, which collected data from observations, interviews, literature studies, and documentation studies. The study reveals that the contribution of BUMDes in increasing Village Original Income (PAD) has not been optimal, and BUMDes have not been able to provide job opportunities for rural communities. BUMDes in Gilireng District have not been able to encourage the achievement of Village SDGs because they were influenced by several factors: the human resources competency that remains limited and external conditions such as economic and political factors. However, BUMDes in Gilireng District has the potential and opportunity to become pillars of village economic development. Therefore, it is crucial for the relevant government to step in and improve the qualifications of BUMDes managers in the Gilireng District.
Quality of Government Innovation Public Safety Center (PSC) 199 in Soppeng Regency Amin, Muhammad As’ad; Thaha, Rasyid; Irwan, Andi Lukman
Journal La Bisecoman Vol. 4 No. 4 (2023): Journal La Bisecoman
Publisher : Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journallabisecoman.v4i4.998

Abstract

Government innovation in health services is one of the autonomy affairs that has a lot of room for innovation because the challenges of health services are very complex, that complexity produces various ideas in addition to producing novelty in a government innovation update, among others, in improving services to the community both in the central government and local governments. At the local level, for example, there are currently several city districts that have succeeded in holding administrative innovations, to improve government administration, and can serve the community well. But the performance of local governments in implementing public services in improving the achievement of local government development. This research uses qualitative methods. Data collected through observation and documentation and developed through interviews. The results of this study indicate that the quality of Soppeng Regency local government innovation in health services for 24 hours can be categorized as good and maximum service, because it is based on the rules of the government itself and perceived service to community leaders and service users (Patients).
Analisis Implementasi Electronic Government Melalui Program KAREBA (Karcis Elektronik Kawasan Bira) Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba Ma, Mutdmainnah; Irwan, Andi Lukman; Saputra, Irwan Ade; Anas, Andika
Contemporary Public Administration Review Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Public Administration Review (CoPAR)
Publisher : Department of Public Administration, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/copar.v2i1.8300.33-46

Abstract

The utilization of information technology is increasingly being applied in various sectors, including the tourism industry. One form of its application is through e-ticketing at tourist destinations, which is expected to assist in managing the flow of tourists and reducing queues. This study aims to identify the implementation of electronic government through the Bira Area Electronic Ticket (KAREBA) program by the Bulukumba Regency Tourism Office, and the factors that influence it. This study uses a qualitative method, with the research location at the Bulukumba Regency Tourism Office. The data used consists of primary and secondary data, collected through observation, interviews, literature studies, and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of electronic government through the KAREBA program at the Bulukumba Regency Tourism Office, with the Indrajat (2006) theoretical approach which includes Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G), and Government to Employees (G2E), has been running quite well. However, there is room for improvement, especially in the use of existing technology and regulations. The factors that influence this implementation consist of hindering factors and supporting factors. Hindering factors include human resources, low technological capabilities of the community, and existing regulations. External factors such as community violations and electricity problems are also hindering factors. Supporting factors include a regular organizational structure, electronic mass media, and revenue transparency through electronic ticket programs.
Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Alat Dan Atribut Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Makassar Embas, Ade Reskiawan; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, khususnya terkait larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pohon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen resmi dari instansi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini telah disosialisasikan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada pemangku kepentingan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Pelanggaran pemasangan APK pada pohon terjadi secara masif dan berulang, bahkan setelah dilakukan penertiban. Dalam periode Oktober-November 2024, lebih dari 9.150 APK yang melanggar Perwali ini telah ditertibkan. Kerusakan pohon akibat pelanggaran tersebut mencapai lebih dari 10.000 pohon sejak Pileg 2023 hingga Pilwali 2024.Kerusakan ini diproyeksikan dapat menyebabkan kematian pohon dalam lima tahun mendatang jika tidak ada tindakan tegas. Diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, pemberlakuan sanksi yang lebih berat, serta rehabilitasi pohon yang terdampak untuk melindungi ruang terbuka hijau di Kota Makassar.Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Ruang Terbuka Hijau, Perwali Makassar
Local Government and Poverty Alleviation in Baubau City, Indonesia Jufri, Ardin; Nurlinah, Nurlinah; Irwan, Andi Lukman
Glocal Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of social and Political sciences, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/gs.v1i2.42884

Abstract

Poverty remains a multifaceted issue with economic, social, political, and cultural dimensions that significantly hinder development, particularly in Baubau City, Southeast Sulawesi, Indonesia. Despite slight fluctuations in poverty rates, persistent structural challenges limit progress in poverty alleviation efforts. This study investigates the local government's role in mitigating poverty through empowerment programs and targeted policies. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were collected via interviews, observations, and literature reviews, analyzed thematically, and triangulated to ensure validity. The findings highlight the government's regulatory, dynamizing, and facilitative roles, supported by policies like Mayor Regulation (Perwali) of Bau-Bau City Number 13 of 2023. Strategies include reducing the economic burdens of the poor, empowering communities, and developing micro-enterprises. However, challenges such as inconsistent poverty data and infrastructural limitations persist. This study emphasizes the need for sustainable, inclusive approaches to poverty reduction and provides actionable recommendations for refining existing programs.
Analisis Implementasi Electronic Government Melalui Program KAREBA (Karcis Elektronik Kawasan Bira) Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba Ma, Mutdmainnah; Irwan, Andi Lukman; Saputra, Irwan Ade; Anas, Andika
Contemporary Public Administration Review Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Public Administration Review (CoPAR)
Publisher : Department of Public Administration, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/copar.v2i1.8300.33-46

Abstract

The utilization of information technology is increasingly being applied in various sectors, including the tourism industry. One form of its application is through e-ticketing at tourist destinations, which is expected to assist in managing the flow of tourists and reducing queues. This study aims to identify the implementation of electronic government through the Bira Area Electronic Ticket (KAREBA) program by the Bulukumba Regency Tourism Office, and the factors that influence it. This study uses a qualitative method, with the research location at the Bulukumba Regency Tourism Office. The data used consists of primary and secondary data, collected through observation, interviews, literature studies, and documentation. Data analysis was carried out using a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of electronic government through the KAREBA program at the Bulukumba Regency Tourism Office, with the Indrajat (2006) theoretical approach which includes Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G), and Government to Employees (G2E), has been running quite well. However, there is room for improvement, especially in the use of existing technology and regulations. The factors that influence this implementation consist of hindering factors and supporting factors. Hindering factors include human resources, low technological capabilities of the community, and existing regulations. External factors such as community violations and electricity problems are also hindering factors. Supporting factors include a regular organizational structure, electronic mass media, and revenue transparency through electronic ticket programs.
Co-Authors Alfiani, Nurul Amin, Muhammad As’ad Anas, Andika Ashar Prawitno, Ashar Embas, Ade Reskiawan Galib, Wahyu Karunia Jufri, Ardin Kurniasari, Riska Ma, Mutdmainnah Nurlinah Nurlinah Nurlinah, Nurlinah Rasyid Thaha, Rasyid Rusli, A.M. Saputra, Irwan Ade Ummi Kalsum