Martadinata, Muhammad Randhy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BIROKRASI PUBLIK UNTUK MECIPTAKAN PEMERINTAHANAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PASCA PANDEMI COVID-19 Rachmawati, Suci; Martadinata, Muhammad Randhy
Wasatiyah: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum
Publisher : STAI Ma'arif Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70338/wasatiyah.v4i1.92

Abstract

Negeri Indonesia adalah Negeri Birokrat. Mungkin celotehan itu akan selalu keluar dari setiap mulut yang pernah tahu tentang birokrasi di negeri ini. Birokrasi kita sungguh sulit dan njelimet, terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat sangatlah mengecewakan. Hal demikian sering dirasakan dan dikultuskan masyarakat banyak. Betapapun pemerintah mengelak tentang ini, namun realitas empiris yang dirasakan masyarakat adalah bukti tak terbantahkan bahwa birokrasi kita memang sangatlah buruk. Birokrasi kita bukanlah pelayanan baik yang diberikan namun bebanlah yang dipikulkan pada masyarakat. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah. Mungkin slogan dan iklan ini adalah alasan yang para birokrat pegang Sebagai warga masyarakat Indonesia, kemudahan yang diberikan para birokrat adalah harapan. Tapi kenyataannya malah berbalik kesulitanlah yang ditemui. Birokrasi sejatinya adalah sebagai pelayan utilitas masyarakat. Para birokrat kalau mau dikatakan dan diejawantahkan adalah pembantu masyarakat. Tapi, lagi-lagi hal ini disalahartikan seakan birokrat adalah majikan dan masyarakat adalah budaknya yang harus patuh dan tunduk pada aturannya. Soal ini bukanlah hal yang baru di negeri ini, dan seakan menjadi topik basi. Namun karena kebasian yang tak pernah berubah inilah yang harus mulai kita cermati.
Legal Realism and the Future of Palm Oil Management in Indonesia Sayuti, Ageng Triganda; Windarto, Windarto; Martadinata, Muhammad Randhy; Ridho, Muhammad Ali; Kadir, Sulhi Muhamad Daud Abdul
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.342

Abstract

Through the jurisprudential lens of Roscoe Pound, particularly his doctrines of legal realism and sociological jurisprudence, this article explores palm oil plantation management contracts. By situating contract law within the broader framework of social engineering, the study critiques the prevailing contractual practices in Indonesia's palm oil sector, which often privilege corporate profit at the expense of local communities and environmental sustainability. The analysis reveals a persistent asymmetry in power and legal capacity between plantation companies and rural populations, resulting in contracts that fail to deliver substantive justice. Drawing from Pound’s tripartite interest theory, individual, social, and public, the study argues that current contractual frameworks inadequately integrate ethical, ecological, and communal considerations. This research offers a normative proposal to redesign plantation management contracts as instruments of equitable governance. It advocates for a participatory and inclusive legal drafting process that recognizes local wisdom, ensures environmental accountability, and promotes distributive justice. By embedding Roscoe Pound’s vision of law as a dynamic, purposive institution, the article contributes to the evolving discourse on legal reform in natural resource management. Ultimately, it calls for a reconceptualization of contracts not merely as tools of economic transaction but as living legal instruments capable of reconciling corporate interests with the imperatives of social justice and environmental stewardship