Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Bintang, Amar; Fachrul Aljamili, Muhammad; Griptoni, Gio; Lasmini, Lasmini; Mustia Ningsih, Wida
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v3i1.65

Abstract

The study was intended to analyze the limitations of notary legal responsibilities in deed creation based on regulatory regulations in Indonesia. The notary has the authority to make an authentic deed that has high proof power before the law, but its legal responsibilities are set within clear boundaries. Such restrictions include the obligation to observe the regulations of legislation, to ensure the legitimacy of information on the part of the party, to keep confidentiality, and to refuse papers that violate social or legal norms. Additionally, the role of the notary is also very important in ensuring that deeds made meet the legal requirements, do not harm either side, and are done with due diligence and transparency. The study used a regulatory approach with a normative-analysis method to explore the regulations governing the notary professions and the legal responsibilities attached to them.
Penyuluhan tentang Hukum Adat Kawin Lari pada Ibu-Ibu Pengajian Kartika Sari, Fitri; Fachrul Aljamili, Muhammad
Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 2 (2024): Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/voxpopuli.v1i2.77

Abstract

Counseling on elopement customary law to women in Sungai Piul, Bangko Hamlet Village aims to increase public understanding of marriage arrangements in customary law and its legal implications. Elopement, as a growing tradition in some communities, is often faced with legal challenges, both state and customary law. This counseling targeted women because they play an important role in disseminating information to their families and the surrounding community. This counseling program includes an explanation of the basis of customary law, social impacts, and how to solve elopement problems from the perspective of Islamic law and state law. With an approach based on interactive dialogue, participants are given the opportunity to ask questions and discuss, thereby creating a deeper understanding of the importance of respect for applicable laws. The results of this activity are expected to be able to contribute positively to increasing legal awareness among the local community and can reduce the potential for abuse of elopement traditions.
Tinjauan Yuridis Pengakuan Negara Terhadap Merek yang Digunakan dalam Suatu Perdagangan Salman, Salman; Fachrul Aljamili, Muhammad; Fitrianti, Debby
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.18

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan negara terhadap merk, dan dengan menggunakan studi secara normatif. Dari penulisan karya ilmiah diketahui bahwa Pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan, di mana ada pemilikny, dalam aksi korporat ini kalau sikap orang itu bentuknya adalah konsolidasi, ataupun kalau misalnya sampai yang tidak beruntung perusahaannya ketika likuidasi pun ada nilainya, jadi kalau merek terdaftar itu masuk dalam komponen audit dan itu bisa dinilai dan bisa dijual. Selanjutnya pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan HKI terhadap orang/badan usaha, karena banyak aspek yang harus dilihat, seperti plagiasi, hal ini sangat sering terjadi, dan seakan solusinya hanya pada pengadilan, untuk itu menurut penulis hal yang harus dilakukan pertama adalah menata Kembali sistem pendaftaran HKI, dengan menerapkan sistem uji publik, artinya data-data yang diajukan harus ditampilkan pada khalayak, agar masyarakat dapat mengetahui ataupun membantah bahwa merk itu milik seseorang.