Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PELATIHAN DAN PEMBINAAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT BAZNAZ ROKAN HULU Karmilia, Rise; Almadison; Rahma, Siti; Elfiani, Fitri; Amelya, Siska
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol. 3 No. 1 (2024): Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani
Publisher : LPPM Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/jpmm.v3i1.2923

Abstract

Mitra pada program pengabdian masyarakat ini adalah Baznas Rokan Hulu dan para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai Mustahik zakat Kabupaten Rokan Hulu, diperlukan sebuah kajian untuk menganalisa Strategi Pemasaran dan produksi serta Laporan Keuangan yang baik bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan manajerial dalam menjalankan usahanya agar lebih berkembang dan tetap bisa bertahan di masa yang akan datang. Permasalahan yang terjadi pada mitra pengabdian pada masyarakat ini diantaranya yaitu belum pahamnya pemilik UMKM tentang Strategi Pemasaran dan produksi serta Laporan Keuangan yang baik, karena itu perlunya dilakukan pelatihan dan pembinaan. Dalam pengabdian ini kami membantu mitra pemilik UMKM untuk membuat target pasar, Strategi pemasaran secara Offline dan Online serta Laporan keuangan. Dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah jumlah ilmu dan pengetahuan pemilik UMKM dalam menjalakan usahanya di masa yang akan datang
SOSIALISASI BAHAYA KECANDUAN BERMAIN GAME ONLINE BAGI KESEHATAN MENTAL PADA SISWA SMPN 5 RAMBAH SAMO KAB. ROKAN HULU Zulkifli; Rahma, Siti; Almadison
Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol. 2 No. 02 (2023): Tepak Sirih : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Madani
Publisher : LPPM Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/jpmm.v2i02.2939

Abstract

Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah antara berbagai elemen yang ada didalam suatu negara. Pengaturan hak-hak atas tanah harusnya berpihak kepada masyarakat kecil sehingga dapat menciptakan keadilan dan untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikkan tanah masyarakat. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan keabsahan formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan pembinaan tentang keabsahan formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yangberalaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya
Analisis Optimasi Algoritma Backpropagation Momentum Dalam Memprediksi Jenis Tingkat Kejahatan Di Kecamatan Tambusai Utara Yanto, Budi; Hendri; almadison; Hutagaol, Ramses; Rahman, Ripatullah
Journal of ICT Applications System Vol 1 No 1 (2022): Journal of ICT Aplications and System
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.429 KB) | DOI: 10.56313/jictas.v1i1.165

Abstract

Crime is conduct that disobeys the law and contravenes social norms in a way that society finds objectionable. There is no system that can forecast the kind and quantity of crimes that will happen in the future as a guide in the process of preventing crime, according to the North Tambusai Police. However, the public service process in the form of complaints has been done digitally. Backpropagation is an iterative method that works well even with complex and convoluted data. Backpropagation is an artificial neural network with several levels (multi-layer). Data processing is done on the types and numbers of crimes that took place in North Tambusai District between 2015 and 2020. The first step in the data processing procedure is to normalize the data and choose the network training parameters. Crime data and levels were used in the artificial neural network research, which used a 5-5-1 design. The test results reveal that the average prediction accuracy rate is 92.66%, with the greatest prediction accuracy rate being 99.6% and the lowest forecast accuracy rate being 90.01 percent. Theft had the highest weighting (Curat) of crimes the next year with 15 cases, while fraud, crime, and extortion/threats each had the lowest weighting (1 case). The prediction findings exhibit a sufficiently high level of accuracy to serve as a basis for evaluation.
LEGAL ANALYSIS OF THE KPPA AGREEMENT BETWEEN THE COMMUNITIES OF THE VILLAGES OF TAMBUSAI TIMUR, TINGKOK, AND LUBUK SOTING AND PT. HUTAHAEAN Siti Rahma; Almadison; Dani Kurniawansyah; Riski Anla Pater; Putri Habibah Siregar
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 8 (2025): JULY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i8.1056

Abstract

This study analyzes the plasma partnership agreement (KKPA) between the communities of East Tambusai, Tingkok, and Lubuk Soting villages and PT Hutahaean, which has been in place since 1999. The agreement stipulates a 65% profit sharing agreement for the community and 35% for the company. However, the community claims that their rights have not been fulfilled, particularly regarding the reallocation of the 20% plasma, unpaid profit sharing, and land use outside the company's HGU (land use permit). Using a qualitative approach, this study collected data from agreement documents, field identification results, and interviews with community leaders and relevant officials. The results indicate that PT Hutahaean has occupied community land without valid permits and has not fulfilled its obligations in accordance with applicable laws and regulations. Based on these findings, this study recommends: (1) law enforcement against PT Hutahaean for breach of contract and unauthorized land use; (2) the formation of an integrated team involving the government, the Regional People's Representative Council (DPRD), and indigenous communities to resolve the dispute; (3) reviewing the company's HGU status and evaluating the feasibility of its extension; and (4) delaying plasma reallocation and profit sharing payments. This research is expected to contribute to the resolution of agrarian disputes and become a reference for fairer and more sustainable natural resource management policies.
Perlindungan Anak Tiri dari Tindak Pidana Seksual: Analisis Yuridis terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan (Studi Kasus: Putusan 201/PID.B/PN.PRP 2022) Rokan Hulu) Hendri; Almadison
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3076

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak tiri terhadap tindak pidana seksual, dengan fokus pada analisis yuridis atas kasus percobaan pemerkosaan yang diadili dalam Putusan Nomor 201/PID.B/PN.PRP/2022 di Rokan Hulu. Anak tiri, yang sering kali menjadi kelompok rentan dalam keluarga, memerlukan perhatian hukum yang khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum pidana dalam melindungi anak tiri dari kejahatan seksual serta menilai efektivitas putusan pengadilan dalam kasus tersebut. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus, studi ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak, tantangan masih ada dalam pelaksanaannya, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota keluarga seperti anak tiri. Putusan pengadilan menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan peninjauan kembali sanksi pidana untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak tiri dari kekerasan seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak, khususnya anak tiri, dari tindak pidana seksual di Indonesia.