Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Diktum

Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Wildan, Muhammad; Nuridin; Imam Asmarudin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.931 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana perlindungan hukum yang timbul akibat peristiwa demikian. Tujuan lainnya adalah menguraikan perlindungan hukum terhadap hak- hak para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut. Bukti kepemilikan tanah menjadi begitu penting ketika dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut tentang tanah, Jual beli misalnya. Setelah jual beli tanah selesai dilakukan maka selanjutnya perlu adanya peralihan hak terhadap status kepemilikan tanah tersebut. Sehingga jelas status kepemilikan tanah setelah dilakukannya jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian berdasarkan kepustakaan dari berbagai peraturan perundang – undangan dan penelitian hukum sebelumnya. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memperoleh perlindungan perbuatan hukum jual- beli tanah, karena secara otomatis setelah perbuatan hukum jual – beli tersebut telah dilaksanakan maka berpindah pula hak kepemilikannya. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya Perlindungan jual beli tanah diberikan untuk melindungi hak- hak seorang dalam penguasaan hak atas tanah tersebut dan sebagai kepastian hukum bagi para pihak.
Rekonstruksi Pembangunan Hukum Indonesia melalui Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Hukum Responsif) Imam Asmarudin; Erwin Aditya Pratama; Mukhidin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/a94zcs74

Abstract

This study examines the urgency of reconstructing the principles governing legislative drafting in Indonesia in light of the Constitutional Court’s formal review of the Job Creation Law, particularly concerning the omnibus law model. The research addresses two central issues: (1) the implications of the Constitutional Court’s formal review decision for the legislative drafting process; and (2) whether the principles stipulated in Article 5 of Law No. 12 of 2011 on Law-Making are adequate to ensure legal certainty within Indonesia’s dynamic legislative framework. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, and is analyzed through a prescriptive legal framework. The findings indicate that the high frequency of judicial review, the phenomena of overregulation, regulatory overlap, and normative disharmony reflect the absence of anticipatory and responsive dimensions in the legislative process. The Constitutional Court’s decision, including the presence of dissenting opinions, underscores the necessity of more adaptive procedural standards capable of responding to evolving legal and societal demands. This study proposes the reconstruction of Article 5 of Law No. 12 of 2011 by incorporating anticipatory and responsive principles as normative instruments to enhance legislative quality and strengthen legal certainty. The scholarly contribution of this research lies in the conceptual formulation of integrating anticipatory and responsive principles into the framework of national legal development.