Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Adil Indonesia Journal Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Nuridin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat Wildan, Muhammad; Nuridin; Imam Asmarudin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.931 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i1.73

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana perlindungan hukum yang timbul akibat peristiwa demikian. Tujuan lainnya adalah menguraikan perlindungan hukum terhadap hak- hak para pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut. Bukti kepemilikan tanah menjadi begitu penting ketika dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut tentang tanah, Jual beli misalnya. Setelah jual beli tanah selesai dilakukan maka selanjutnya perlu adanya peralihan hak terhadap status kepemilikan tanah tersebut. Sehingga jelas status kepemilikan tanah setelah dilakukannya jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian berdasarkan kepustakaan dari berbagai peraturan perundang – undangan dan penelitian hukum sebelumnya. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memperoleh perlindungan perbuatan hukum jual- beli tanah, karena secara otomatis setelah perbuatan hukum jual – beli tersebut telah dilaksanakan maka berpindah pula hak kepemilikannya. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya Perlindungan jual beli tanah diberikan untuk melindungi hak- hak seorang dalam penguasaan hak atas tanah tersebut dan sebagai kepastian hukum bagi para pihak.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Model Pendidikan Akhlak Guna Membangun Masyarakat Anti Korupsi Ira Alia Maerani; Nuridin
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model manajemen pembinaan mahasiswa berbasis pembinaan karakter anti korupsi. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi melalui pendidikan akhlak guna membangun masyarakat akademik anti korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Pesantren Mahasiswa Unissula (Pesanmasa) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang heterogen. Berasal dari status sosial dan ekonomi yang berbeda, suku, dan latar belakang budaya yang berbeda dari penjuru nusantara. Penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, penyebaran angket (kuisioner) ini menghasilkan bahwa perilaku korup diawali oleh mental korup yang berawal dari minimnya pemahaman akan nilai-nilai dari diri pelaku. Kemudian didukung oleh birokrasi, lemahnya pengawasan, kultur masyarakat dan regulasi yang kurang mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi.Hasil penelitian ditemukan bahwa model pendidikan akhlak berbasis penguatan karakter anti korup diharapkan mampu mengembangkan budaya hukum yang kondusif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat akan arti penting pemahaman terhadap pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan pemahaman hukum akan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait beserta ancaman pidananya. Baik ancaman menurut hukum pidana positif Indonesia maupun ancaman menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga terbangun budaya hukum masyarakat anti korup yang mengedepankan nilai-nilai akhlak secara holistik.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Akhlak, Masyarakat Anti Korupsi
Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crime Widyastuti, Tiyas Vika; Indriasari, Evy; Aryani, Fajar Dian; Mahardika, Dinar; Pratama, Erwin Aditya; Hamzani, Achmad Irwan; Mashdurohatun, Anis; Nuridin
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i1.21458

Abstract

Kegiatan Sosialisasi Lelang sebagai instrumen jual beli berkarakter khusus dan pencegahan cyber crimed di Desa Cikalahang Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilatarbelakangi dengan potensi desa dimana perikanan, dan pariwisata yang berkembang sebagai sentral produk olahan ikan dan wisata kuliner ikan bakar air tawar. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada ekonomi, menyebabkan penurunan aktivitas bisnis. Fokus pemerintah desa pada tanggung jawab sosial dapat mendorong generasi muda untuk menjadi pemilik bisnis yang bertanggung jawab dan mempromosikan produk lokal. Di era digital, strategi pemasaran dan metode komunikasi harus disesuaikan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi. Metode kegiatan pengabdian ini yakni community development yang dipadukan dengan service learning. Lelang sebagai salah satu instrumen jual beli yang berkarakter khusus yang dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan produk dan bahaya kejahatan cyber crime dibalik penggunaan media sosial untuk memasarkan produk. Hasil pengabdian kini adalah tumbuhnya semangat warga masyarakat, pelaku usaha untuk menggunakan lelang sebagai salah satu cara memasarkan dan meningkatkan penjualan produk mereka, serta adanya sikap waspada masyarakat dalam penggunaan media sosial.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Organisasi Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 Nuridin; Ira Alia
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana regulasi mengatur penyelenggara pendidikan menyusun analisis jabatan untuk tenaga kependidikannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 39 Tahun 2000  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa penempatan tenaga kependidikan cukup efektif dan terorganisasi dengan baik disesuaikan dengan keahlian dan profesionalisme serta bertanggung jawab guna mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas Lia Rizqi Amalia; Nuridin; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.560

Abstract

Tabungan Emas adalah layanan investasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Investasi tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan melibatkan 10 (sepuluh) tahapan, dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui platform digital. Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero).
Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Moh. Nabil Jibran; Nuridin; Kus Rizkianto
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v2i1.597

Abstract

Hubungan kerja pada Undang-Undang Cipta Kerja terdapat perluasan model didalamnya yaitu berkaitan dengan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan perubahan konsep perjanjian penyediaan jasa menjadi alihdaya. Hal ini telah menimbulkan pertanyaan, apakah dengan adanya undang-undang tersebut akan memberikan peningkatan tingkat perlindungan hak para pekerja dibandingkan undang-undang sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep hubungan kerja pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditemukan adanya perubahan konsep mengenai hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perubahan pengaturannya meliputi perubahan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu, perubahan penyedia jasa pekerja menjadi alih daya, dan pengaturan uang kompensasi pekerja dalam PKWT atau PKWTT. Perlindungan hukum hak dan kewajiban pekerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 meliputi Perlindungan hukum terhadap waktu kerja, Perlindungan hukum terhadap upah, dan Perlindungan hukum mengenai uang kompensasi.
Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat di PPAIW ( Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal Zafran Nuridha; Moh. Khamim; Nuridin
Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)
Publisher : Publication and Inovasi Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jsii.v2i1.599

Abstract

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dimana wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfatkan sementara atau selamanya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan syariat islam. ketentuan umum dalam hukum islam mengenai wakaf mencakup pelepasan kepemilikan tanah yang mungkin berguna tanpa kehilangan benda yang diberikan kepada individu atau kelompok supaya dimanfaatkan yang tidak bertentangan dengan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum tanah wakaf yang belum tercatat di PPAIW, KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal yang menagkibatkan penjualan tanah tersebut oleh ahli waris wakif. penjualan itu terjadi karena masyarakat masih awam mengenai wakaf baik dalam prosedur, manajemen dan pengembangan wakaf Salah satunya adalah ahli waris wakif yang mempunyai kepentingan pribadi. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penjualan tanah tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, Dengan demikian belum ada sertifikat tanah wakaf yang dapat dijadikan kekuatan hukum. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, yakni penelitian Sosiologis yang merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan dipelajari dalam tindakan pada seluruh peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama hasil dari penelitian ini menujukkan Menurut hukum Islam, pelaksanaan penjualan tanah wakaf oleh ahli waris di tinjau dari Undang – Undang Nomor 42 tahun 2004. Kedua Pandangan Hukum Islam terhadap penjualan tanah wakaf oleh ahli waris berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004. Menurut hukum Islam, wakaf yang tidak terdaftar sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat wakaf, tetapi menurut hukum positif, wakaf harus didaftarkan sebagai syarat adanya wakaf.
Problematika Penerapan Aspek Perpajakan Dalam Transaksi E-Commerce Antar Negara Rizqi Chandra Ramadhan; Nuridin; Tyas Vika Widyastuti
EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 1 No. 1 (2023): EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/ekonom.v1i1.14

Abstract

Suatu negara sangatlah membutuhkan pajak oleh sebab itu pajak diatur dalam Undang-Undang suatu negara. Penetapan pajak untuk E-commerce merupakan hal yang sangat dibutuhkan saat ini dikarenakan perkembangan E-commerce yang kian meningkat telah mengubah pola perdagangan yang konvensional. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui regulasi pajak terhadap transaksi E-commerce antar negara, (2) Untuk mengkaji bagaimana penerapan pajak dalam transaksi E-commerce antar negara. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (libary research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Konseptual (conceptual approach), teknik pengumpulan datanya dengan cara mengumpulkan data baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder di klasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia telah memiliki aturan secara genera mengenai pajak untuk subjek pajak luar negeri, sehingga apabila terdapat pelaku usaha e-commerce antar negara yang memiliki sumber yang berasal dari negara Indonesia maka pelaku usaha e-commerce antar negara tersebut dapat dikatakan wajib pajak luar negeri dengan kualifikasi pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Peubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Co-Authors Anis Mashdurohatun Aryani, Fajar Dian Erwin Aditya Pratama Erwin Aditya Pratama Imam Asmarudin Indriasari, Evy Ira Alia Ira Alia Maerani Irwan Irwan Kus Rizkianto Lia Rizqi Amalia Mahardika, Dinar Moh. Khamim Moh. Nabil Jibran Muhammad Wildan Rizqi Chandra Ramadhan Tiyas Vika Widyastuti Tyas Vika Widyastuti Zafran Nuridha