Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diktum Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK) Ekoman: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen
Erwin Aditya Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Perjanjian Investasi Tabungan Emas Lia Rizqi Amalia; Nuridin; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.560

Abstract

Tabungan Emas adalah layanan investasi yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero). Investasi tabungan emas ini termasuk dalam bentuk perjanjian yang syarat-syaratnya harus dipenuhi sebagaimana didalam pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh nasabah dalam investasi emas adalah fluktuasi harga emas. Meskipun, harga emas cenderung naik, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa harga emas dapat berubah secara signifikan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero) dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian investasi tabungan emas PT. Pegadaian (Persero) selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan melibatkan 10 (sepuluh) tahapan, dimulai dari pengenalan produk kepada calon nasabah hingga tahap pemantauan nilai investasi melalui platform digital. Fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perjanjian investasi tabungan emas di PT. Pegadaian (Persero). Fluktuasi harga emas dapat berpengaruh pada nilai investasi nasabah, potensi keuntungan atau kerugian, kepercayaan dan kepuasan investor, serta berpengaruh pada keputusan dari nasabah untuk melakukan tindakan terhadap investasi yang dilakukan dengan PT. Pegadaian (Persero).
Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kontraktual Usaha Laundry Rizky Mahesa; Moh. Taufik; Erwin Aditya Pratama
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v3i1.562

Abstract

Pelaku usaha laundry menerapkan syarat dan ketentuan perjanjian kontrak sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab konsumen. Perlindungan konsumen telah diterapkan pada analisis perjanjian kontrak dalam konteks industri laundry, dengan studi kasus Nunung Laundry di Desa Cangkring. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perjanjian kontrak dibentuk dan diterapkan, serta bagaimana fungsi perlindungan hukum dalam konteks tersebut. Peneliti menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap konsumen dan pelaku usaha. Peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian kontrak oleh pelaku usaha hanya dikenakan kepada konsumen yang memuat syarat atau ketentuan yang ditentukan oleh pelaku usaha yang mempunyai kekuasaan lebih besar dari konsumen. Karena konsumen tidak ikut serta dalam penyusunan klausul dalam nota laundry, hal ini membuat konsumen tidak berdaya dan terpaksa menggunakan jasa laundry karena keperluan yang mendesak. Upaya perlindungan yang dilakukan konsumen adalah dengan berkomunikasi secara kekeluargaan dengan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dan melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh dunia usaha dan peserta penelitian lainnya untuk meningkatkan praktik bisnis dan meningkatkan perlindungan konsumen.
Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Oktavia Cahyaningtyas; Eddhie Praptono; Erwin Aditya Pratama
EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2024): EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/ekoman.v2i1.66

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi internet dimanfaatkan oleh sektor perdagangan berupa transaksi online, transaksi online dengan metode pembayaran COD sering merugikan pihak penjual, dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 6 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen tentang perlindungan hukum dari tindakan yang melanggar. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaturan terkait metode Cash On Delivery dan mengenai penegakan hukum bagi penjual akibat penolakan secara sepihak oleh pembeli dalam perjanjian transaksi online metode Cash On Delivery. Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan datanya melalui metode kepustakaan literatur review dan penelitian ini dilakukan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan akibat pihak konsumen yang tidak beritikad baik karena dengan sepihak membatalkan pesanannya melalui metode pembayaran COD memnyebabkan kerugian kepada pihak penjual dan akibat pihak konsumen yang tidak beritikad baik tersebut pihak e-commerce memberikan sanksi berupa menonaktifkan sementara akun pembeli yang telah dua kali menolak pesanan COD dalam 60 hari dan aktif kembali 60 hari sejak akun tersebut ditangguhkan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi dan masukan untuk semua pihak yang memerlukan baik di lingkungan masyarakat umum dan lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
Implementasi Perlindungan Perjanjian Lisensi Kepada Pencipta Resep Makanan Atau Minuman Dalam Lingkup Kuliner Dan Gastronomi Viza Rizky Ardian; Sanusi; Erwin Aditya Pratama
EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2024): EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/ekoman.v2i1.68

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian lisensi pada rahasia dagang Gastronomi serta implementasi perlindungan perjanjian lisensi pencipta resep makanan dan minuman dalam bidang kuliner. Era modernisasi memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi di berbagai sektor, termasuk dalam industri kuliner. Meskipun demikian, pencipta resep makanan sering kali tidak mendapatkan pengakuan dan hak ekonomis yang layak. Penelitian ini menggunakan metode library research atau studi pustaka untuk menganalisis literatur yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya rahasia dagang, serta implementasi perjanjian lisensi dalam bisnis waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian lisensi pada rahasia dagang Gastronomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Implementasi perlindungan perjanjian lisensi pada resep makanan dan minuman dalam industri kuliner dan bisnis waralaba memerlukan perhatian khusus terkait hak cipta, paten, dan rahasia dagang. Perlindungan hukum preventif dan represif diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menanggapi pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami aspek hukum yang terkait dengan rahasia dagang dalam konteks Gastronomi dan bisnis kuliner. Implikasinya, para pelaku industri kuliner dapat mengoptimalkan hak kekayaan intelektual mereka, terutama terkait dengan resep makanan dan minuman, melalui perjanjian lisensi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Rekonstruksi Pembangunan Hukum Indonesia melalui Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perspektif Hukum Responsif) Imam Asmarudin; Erwin Aditya Pratama; Mukhidin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/a94zcs74

Abstract

This study examines the urgency of reconstructing the principles governing legislative drafting in Indonesia in light of the Constitutional Court’s formal review of the Job Creation Law, particularly concerning the omnibus law model. The research addresses two central issues: (1) the implications of the Constitutional Court’s formal review decision for the legislative drafting process; and (2) whether the principles stipulated in Article 5 of Law No. 12 of 2011 on Law-Making are adequate to ensure legal certainty within Indonesia’s dynamic legislative framework. This research employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, and is analyzed through a prescriptive legal framework. The findings indicate that the high frequency of judicial review, the phenomena of overregulation, regulatory overlap, and normative disharmony reflect the absence of anticipatory and responsive dimensions in the legislative process. The Constitutional Court’s decision, including the presence of dissenting opinions, underscores the necessity of more adaptive procedural standards capable of responding to evolving legal and societal demands. This study proposes the reconstruction of Article 5 of Law No. 12 of 2011 by incorporating anticipatory and responsive principles as normative instruments to enhance legislative quality and strengthen legal certainty. The scholarly contribution of this research lies in the conceptual formulation of integrating anticipatory and responsive principles into the framework of national legal development.
Co-Authors Eddhie Praptono Imam Asmarudin Lia Rizqi Amalia MOH. TAUFIK Mukhidin Nuridin Oktavia Cahyaningtyas Rizky Mahesa Sanusi Viza Rizky Ardian