Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Portrait of Election Violations: Damage of Political Party Attributes, Elimination of Voting Rights and Obstruction of Campaigns, Perspective of Election Law No. 7 of 2017 Rahmatiah, Rahmatiah; Sahi, Yayan; Noprianto, Noprianto; Triadityansya, Moh; Sabidullah, Nurhazrawaty
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2024): July 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v3i2.3596

Abstract

This research aims to analyze a portrait of election violations in 2024, with a focus on damaging political party attributes (APK), eliminating voting rights, and obstructing campaigns in the context of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Gorontalo City. The method used in this study is liberty research, which includes literature review, analysis of official documents, case studies, and review of statutory regulations. Data collection techniques include study of books, scientific articles, reports from Bawaslu and KPU, as well as mass media news. Research findings show that the main violations consist of the practice of money politics, destruction of APKs, elimination of voting rights, and obstruction of campaigns. The practice of money politics, which includes bribery and vote buying, dominates with an incidence rate of 64%, followed by PK damage at 18%, removal of voting rights at 9%, and campaign obstruction also at 9%. Even though Law Number 7 of 2017 stipulates strict sanctions against money politics, this practice remains rampant and damages the integrity of elections. Apart from that, destruction of APKs, elimination of voting rights, and obstruction of campaigns are also significant issues that affect the fairness of elections. This research concludes that more effective efforts are needed from all parties related to election organizers, supervisory institutions and the public to deal with these violations and ensure the implementation of cleaner and more democratic elections.
Penguatan Nilai Kearifan Lokal (Huyula) dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sabidullah, Nurhazrawaty; Yunus , Rasid; M. Wantu, Sastro
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Februari - Maret 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v6i2.4099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana penguatan nilai kearifan lokal Huyula dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Negeri 4 Satap Dungaliyo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan peserta didik, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, serta laporan pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai kearifan lokal Huyula dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat mendukung pembentukan karakter siswa. Penguatan ini dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Huyula seperti kebersamaan, gotong royong, dan persatuan ke dalam materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini memperkuat pemahaman siswa tentang kewarganegaraan serta penerapan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis membantu siswa untuk menganalisis masalah sosial dan membuat keputusan moral berdasarkan nilai-nilai Huyula. Faktor-faktor yang mendukung penguatan ini meliputi kompetensi guru, kurikulum yang relevan, kebijakan sekolah, serta partisipasi aktif siswa dan keterlibatan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar sekolah lebih memperkuat integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap aspek pembelajaran, terutama dalam pendidikan kewarganegaraan, guna membentuk karakter siswa yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan sosial.