Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Hadin Muhjad
Universitas Lambung Mangkurat
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMERIKSAAN PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Akhmad Zaini; Hadin Muhjad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1740

Abstract

Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu seringkali menimbulkan sengketa hukum, baik sengketa proses maupun perselisihan hasil pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membagi kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perselisihan hasil pemilu. Namun, dalam praktik terdapat keterkaitan antara sengketa proses dan hasil pemilu yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan putusan Bawaslu dalam pemeriksaan perselisihan hasil di MK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu tanpa adanya putusan sengketa proses serta mengkaji kedudukan putusan Bawaslu dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Bawaslu belum memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap Mahkamah Konstitusi, namun dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem penyelesaian sengketa pemilu guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu.
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF HAM Nadia nadia; Hadin Muhjad
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1768

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak konstitusional pengungsi iklim dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta menilai bagaimana konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengungsi iklim belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dasar normatif yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya melalui ketentuan mengenai hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip non-diskriminasi. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pengungsi iklim harus didasarkan pada prinsip universalitas Hak Asasi Manusia serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan responsif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pengungsi iklim dalam sistem hukum Indonesia.
Co-Authors Akhmad Zaini Nadia Nadia